DPRD Anambas Terima Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2017 Pemda Anambas

0
32

Silabuskepri.co.id , Anambas — Bupati Anambas Abdul Haris menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2017, kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada rapat paripurna, Senin (25/6/18)

Bupati Anambas Abdul Haris mengatakan, Ranperda pertanggungjawaban adalah salah satu lampiran Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBDP tahun anggaran 2018.

“Kami berharap dengan penuh kearifan dan komitmen kita bersama agar melaksanakan pembahasan berjalan dengan baik dan benar serta berkualitas,” ujarnya

Menurutnya, Ranperda ini meliputi 7 komponen utama yakni laporan ralisasi anggaran, laporan perubahan saldo lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan tahun 2017 berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.

“sebagaimana hasil audit BPK, pendapatan daerah dianggarkan Rp764 miliar dan terealisasi Rp780,2 miliar. Pendapatan daerah ini terdiri dari PAD sebesar Rp43,7 miliar, transfer pusat sebesar Rp736,4 miliar, belanja daerah dianggarkan sebesar Rp 817,6 miliar dan terealisasi Rp739,7 miliar. Dana transfer daerah ke desa-desa Rp 43,9 miliar teralisasi Rp43,9 miliar. Sementara pembiayaan daerah yang dianggarkan sebesar Rp97,4 miliar terealisasi Rp97,5 miliar dan sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) tahun 2017 sebesar Rp94 miliar,” terangnya

Menganggapi pemaparan ranperda yang disampaikan oleh Bupati Anambas, Anggota DPRD Anambas, Rocky H Sinaga mengatakan, sisa pembiayaan (Silpa) berada pada tahun anggaran yang sedang berjalan. Rocky menyarakan, Pemda dengan DPRD harus menyamakan persepsi selama satu bulan melalui penyampaian surat atau dihitung sejak diserahkannya ranperda.

“Pembahasan Ranperda dimulai sejak diserahkannya Ranperda ke DPRD, Terkait Silpa adalah sisa perhitungan bukan pembiayaan,” Ujarnya

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Imran mengatakan bahwa mereka menggesa pembahasan Ranperda, sebab tidak lama lagi akan dilakukan pembahasan APBD Perubahan.

” Ranperda akan disampaikan kepada fraksi untuk dilakukan pembahasan pandangan umum. Kemudian diserahkan kepada Pansus. Penyelasaian Ranperda menjadi Perda harus selesai secepatnya.” katanya (Firmandani)

LEAVE A REPLY