Rapat Mediasi Pembangunan Desa Berindat Ricuh Adu Otot

0
15

Silabuskepri.co.id , Lingga — Rapat mediasi pembangunan desa berindat kecamatan singkep pesisir ricuh. Begitu rapat ditutup, tiba-tiba salah seorang peserta rapat melayangkan bogemnya kepipi kiri salah seorang peserta lainnya, Tak lama berselang polisi turun dan mengamankan situasi.

Peristiwa ini terjadi dimulai pada saat rapat mediasi pembangunan berlangsung, saat itu terjadi adu argumen diantara peserta rapat yang di gelar di ruang serba guna desa berindat, Senin ( 9/9/2018). Tak terima atas adu argumen itu, salah seorang peserta langsung melayangkan bogemnya kepada peserta lain. Beruntung polisi segera mengamankan situasi.

Sementara Rapat ini bertujuan untuk memediasi menyelesaikan permasalahan pembangunan di desa brindat yang dianggap tak kunjung rampung.

Ketua BPD desa berindat Kambul mengatakan, Perangkat desa sudah memberikan kesempatan kepada kepala desa untuk tidak mengulangi kesalahan, namun ditahun 2018 ini, kesalahan yang sama kembali terulang.

” terkait kesalahan yang berlarut-larut itu Kami dari BPD di desak oleh masyarakat untuk mengadakan pertemuan,” Ucapnya

Selain itu juga terkait pencairan anggaran Dana Desa, kepala desa selalu tidak memakai aturan yang ada. Hal yang sama juga dikatakan Ishar pendamping desa (Tpk) mengaku, dalam menentukan pekerjaan kepala desa tidak berkoordinasi dengan yang lainnya, yang semestinya memesan barang maupun gambarnya, menjadi tugas TPK, namun ini tidak di lakukannya, melainkan di kerjakannya sendiri.

Sementara itu, saat rapat sedang berjalan dan disaksikan pejabat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ( BPMD) Kabupaten lingga, banyak Masyarakat meminta kepala desa untuk mundur dari jabatannya.

Terkait asumsi masyarakat terhadap Kepala desa berindat Idris menampik, Bahwa tuduhan itu hanyalah menurut persi dan ketidak pemahaman mereka. sebenarnya saya tidak ada masalah dan itu boleh buktikan.

Menurutnya, ada pihak pihak lain yang sengaja membesar besarkan masalah. Bahkan ada mekanisme yang harus saya jalankan, tidak bisa mengikuti kemauan mereka, ada aturan aturan yang harus kita jalankan, namun mereka bersikeras meminta dengan cara mereka.

“Saya selaku penguna anggaran punya hak untuk menentukan pelaksanaan pembangunan apapun di desa ini. ” ucapnya lantang

Di juga menegaskan bahwa terkait anggaran, Sayalah orang pertama yang bertanggung jawab, dan saya tidak mau hal ini terjadi lagi melepaskannya begitu saja mengikut kemauan orang lain, ” ketika ada permasalahan saya yang di cari”, ujar Idris.

Secara terpisah, menyikapi permasalahan yang terjadi di desa berindat, Kepada Bidang Dinas Pemberdayaan masyarakat Dan Desa, Sutarman menyampaikan, pihaknya masih belum bisa memberikan keterangan jawaban secara pasti.

” kita masih menunggu hasil keputusan musyawarah desa” yang nantinya di sampaikan secara tertulis oleh BPD untuk di proses lebih lanjut.” ucap Sutarman ( juhari)

LEAVE A REPLY