Bupati Haris Pimpin Rapat Kordinasi Tentang Penegasan

0
62

Silabuskepri.co.id, Anambas –Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Abdul Haris pimpin Rapat Kordinasi dan Sinkronisasi Terhadap Penegasan Batas Daerah, Penentuan Batas Laut dan Darat dalam rangka Peningkatan Dana Alokasi Tingkat KKA, pada 14 Mei 2019 Pukul 08.30 WIB di Aula Siantan Nur, Jl. Imam Bonjol, Kel. Tarempa, Kec. Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA),

Kegiatan tersebut dihadiri antara pejabat dilingkungan Pemkab Amanbas antara lain : Sahtiar (Sekda KKA), Siti Metrianda (Kasubdit Batas Daerah wilayah 1 Ditjen Bina Adwil Kemendagri), Effi Sjuhairi (Kadis Perikanan Pertanian dan Pangan Anambas), Ir. Catarina (Asisten II KKA), Usman (Disperindag KKA), Ardan (Camat Siantan), Sabni (Dishub & LH KKA), Mukhtar (Disdikpora KKA), Awaluddin (Camat Siantan Selatan), Abdul Kadir (Camat Siantan Timur), Para OPD Kab. Kepulauan Anambas.

Dalam kesempatan itu, Bupati Abdul Haris menyampaikan terimakasih atas kehidiran dari Ibu Siti dari Kemendagri ke Kabupaten Kepualaun Anambas dalam Meninjau serta menyampaikan mengenai Batas Daerah, Penentuan Batas Laut dan Darat.

“Hasil Rapat Kordinasi ini dapat memberikan kita pemahaman mengenai pengelolaan Batas Wilayah yang di miliki oleh Kabupaten dan Pusat. Sehingga dengan Penetapan tersebut dapat kita jaga bersama sama batas wilayah kita serta mengembangkan sumber daya alam sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah.” tukasnya

Sementara itu, Kasubdit Batas Daerah wilayah 1 Ditjen Bina Adwil Kemendagri
Siti Metrianda menyampaikan, bahwa Penetapan Batas Laut antar Kabupaten/Kota di pandang memiliki potensi, ditinjau dari berbagai aspek di bidang pembangunan makro Daerah, Penetapan Legelitas Hukum Batas Daerah, pembangunan kesejahteraan masyarakat berdampak terhadap Dana Perimbangan Daerah. Yang dasar hukum nya pada Undang-undang No 23 Th. 2014 Kepres No. 6 tahun 2017.

“Batas Laut untuk Bagi Hasil Berdasarkan Undang-undang No 23 Th. 2014 Kepres No. 6 Tahun 2017. yang Menjelaskan yakni pada Pasal 16 ayat 6 yang berbunyi Penentuan Daerah Kabupaten /Kota penghasil untuk penghitungan bagi hasil kelautan adalah hasil kelautan yang berada dalam batas wilayah 4 (empat) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

Dalam ayat 7 juga diswbut Batas wilayah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kurang dari 4 (empat) mil, batas wilayahnya dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari Daerah yang Berbatasan.

“Kami dalam mengukur batas laut tiap wilayah diukur dari garis pantai 12 mil dari garis pantai berdasarkan referensi dari 3 peta peta yakni Rupa Bumi Indonesia (RBI), Lingkungan Laut Nasional (LPI), Lingkungan Laut Nasional (LLN) namun yang kita gunakan peta RBI dan telah di akui lembaga nasional.

” Posisi pulau pulau kecil terluar yang setujui oleh pusat berdasarkan Keppres No. 6 Tahun 2017 tentang penetapan pulau pulau kecil terluar dan Perda No 3 Tahun 2018 yakni:
1) Pulau Mangkai di Kecamatan Jemaja.
2) Pulau Damar di Kecamatan Jemaja.
3) Tokong Malang Biru di Kecamatan Jemaja.
4) Pulau Tokong Berlayar di Kecamatan Palmatak.
5) Pulau Tokong Nanas di Kecamatan Palmatak.

Siti juga dalam penegasanya dalam Rapat Kordinasi dan Sinkronisasi terhadap penegasan Batas Daerah, Penentuan Batas Laut dan Darat dalam rangka peningkatan Dana Alokasi dibahas untuk menyampaikan hasil peninjauan terhadap batas batas wilayah yang berada di kabupaten kepulauan Anambas.” (Asnizar)

 

BAGIKAN
Berita sebelumyaPengurus Karang Taruna Muka Kuning Dibekukan, Ini Kata Ketua Karang Taruna Batam
Berita berikutnyaPolres Karimun dan Polda Kepri Beri Bingkisan ke Ketua LAM dan Muhamdiayah
Redaksi Pelindung : Tuhan Yang Maha Esa Penasehat : Brigjen Purn Parasian Simanungkalit,SH, MH. Susunan Redaksi Pemimpin Umum / Penanggung Jawab Gusmanedy Sibagariang AMD Pemimpin Redaksi Tumpak Simbolon, SH Pengembangan dan Periklanan Rismauli Sinaga Redaktur : Sandi Pusaka Herman , Niko. S Korlip : Pineop Siburian Wartawan Batam : Tumpak Simbolon, Ramli, Manguji Silaban, Mirwansyah Biro Tj Balai karimun : — Biro Lingga : Suarman wartawan : Juhari Biro Anambas : M Yanis wartawan : Firmandani Biro Natuna : Nizar Biro Bintan : Edy Biro Tanjungpinang : Mayer S Perwakilan Riau Daratan : Perwakilan Zona Sumatera Perwakilan Riau dan Biro Pelelawan : Pranseda Simanjuntak Kampar : Perwalikan zona Jawa : Perwalikan zona indonesia Tumur : Perwakilan zona Kalimantan : Bidang Pengembangan Usaha Marketing Maneger : Jeni Kartika Sinaga Badan Hukum : PT. Goes Siber Mandiri Sukses Nomor AHU : 0054024.AH.01.01 NPWP : 80.762.640,3-225.000 Nomor TDP : 33.10.1.58.18242 No SIUP : 02137/BPMPTSP-BTM/PAK/2016 Alamat : Kompleks Ruko Rabayu Blok E No. 2 Tembesi, Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau, Indonesia Kode pos : 29439 Telepon : 0778-7432139 Hp +628127063321 Email : redaksisilabus@gmail.com SOP PERLINDUNGAN WARTAWAN KEMERDEKAAN menyatakan pikiran dan pendapat merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dihilangkan dan harus dihormati. Rakyat Indonesia telah memilih dan berketetapan hati melindungi kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat itu dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat dan bagian penting dari kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat. Wartawan adalah pilar utama kemerdekaan pers. Oleh karena itu dalam menjalankan tugas profesinya wartawan mutlak mendapat perlindungan hukum dari negara, masyarakat, dan perusahaan pers. Untuk itu Standar Perlindungan Profesi Wartawan ini dibuat: Perlindungan yang diatur dalam standar ini adalah perlindungan hukum untuk wartawan yang menaati kode etik jurnalistik dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya memenuhi hak masyarakat memperoleh informasi; Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan memperoleh perlindungan hukum dari negara, masyarakat, dan perusahaan pers. Tugas jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui media massa; Dalam menjalankan tugas jurnalistik, wartawan dilindungi dari tindak kekerasan, pengambilan, penyitaan dan atau perampasan alat-alat kerja, serta tidak boleh dihambat atau diintimidasi oleh pihak manapun; Karya jurnalistik wartawan dilindungi dari segala bentuk penyensoran; Wartawan yang ditugaskan khusus di wilayah berbahaya dan atau konflik wajib dilengkapi surat penugasan, peralatan keselamatan yang memenuhi syarat, asuransi, serta pengetahuan, keterampilan dari perusahaan pers yang berkaitan dengan kepentingan penugasannya; Dalam penugasan jurnalistik di wilayah konflik bersenjata, wartawan yang telah menunjukkan identitas sebagai wartawan dan tidak menggunakan identitas pihak yang bertikai, wajib diperlakukan sebagai pihak yang netral dan diberikan perlindungan hukum sehingga dilarang diintimidasi, disandera, disiksa, dianiaya, apalagi dibunuh; Dalam perkara yang menyangkut karya jurnalistik, perusahaan pers diwakili oleh penanggungjawabnya; Dalam kesaksian perkara yang menyangkut karya jurnalistik, penanggungjawabnya hanya dapat ditanya mengenai berita yang telah dipublikasikan. Wartawan dapat menggunakan hak tolak untuk melindungi sumber informasi; Pemilik atau manajemen perusahaan pers dilarang memaksa wartawan untuk membuat berita yang melanggar Kode Etik Jurnalistik dan atau hukum yang berlaku.