Bupati Haris Pimpin Rapat Kordinasi Tentang Penegasan

0
47

Silabuskepri.co.id, Anambas –Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Abdul Haris pimpin Rapat Kordinasi dan Sinkronisasi Terhadap Penegasan Batas Daerah, Penentuan Batas Laut dan Darat dalam rangka Peningkatan Dana Alokasi Tingkat KKA, pada 14 Mei 2019 Pukul 08.30 WIB di Aula Siantan Nur, Jl. Imam Bonjol, Kel. Tarempa, Kec. Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA),

Kegiatan tersebut dihadiri antara pejabat dilingkungan Pemkab Amanbas antara lain : Sahtiar (Sekda KKA), Siti Metrianda (Kasubdit Batas Daerah wilayah 1 Ditjen Bina Adwil Kemendagri), Effi Sjuhairi (Kadis Perikanan Pertanian dan Pangan Anambas), Ir. Catarina (Asisten II KKA), Usman (Disperindag KKA), Ardan (Camat Siantan), Sabni (Dishub & LH KKA), Mukhtar (Disdikpora KKA), Awaluddin (Camat Siantan Selatan), Abdul Kadir (Camat Siantan Timur), Para OPD Kab. Kepulauan Anambas.

Dalam kesempatan itu, Bupati Abdul Haris menyampaikan terimakasih atas kehidiran dari Ibu Siti dari Kemendagri ke Kabupaten Kepualaun Anambas dalam Meninjau serta menyampaikan mengenai Batas Daerah, Penentuan Batas Laut dan Darat.

“Hasil Rapat Kordinasi ini dapat memberikan kita pemahaman mengenai pengelolaan Batas Wilayah yang di miliki oleh Kabupaten dan Pusat. Sehingga dengan Penetapan tersebut dapat kita jaga bersama sama batas wilayah kita serta mengembangkan sumber daya alam sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah.” tukasnya

Sementara itu, Kasubdit Batas Daerah wilayah 1 Ditjen Bina Adwil Kemendagri
Siti Metrianda menyampaikan, bahwa Penetapan Batas Laut antar Kabupaten/Kota di pandang memiliki potensi, ditinjau dari berbagai aspek di bidang pembangunan makro Daerah, Penetapan Legelitas Hukum Batas Daerah, pembangunan kesejahteraan masyarakat berdampak terhadap Dana Perimbangan Daerah. Yang dasar hukum nya pada Undang-undang No 23 Th. 2014 Kepres No. 6 tahun 2017.

“Batas Laut untuk Bagi Hasil Berdasarkan Undang-undang No 23 Th. 2014 Kepres No. 6 Tahun 2017. yang Menjelaskan yakni pada Pasal 16 ayat 6 yang berbunyi Penentuan Daerah Kabupaten /Kota penghasil untuk penghitungan bagi hasil kelautan adalah hasil kelautan yang berada dalam batas wilayah 4 (empat) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

Dalam ayat 7 juga diswbut Batas wilayah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kurang dari 4 (empat) mil, batas wilayahnya dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari Daerah yang Berbatasan.

“Kami dalam mengukur batas laut tiap wilayah diukur dari garis pantai 12 mil dari garis pantai berdasarkan referensi dari 3 peta peta yakni Rupa Bumi Indonesia (RBI), Lingkungan Laut Nasional (LPI), Lingkungan Laut Nasional (LLN) namun yang kita gunakan peta RBI dan telah di akui lembaga nasional.

” Posisi pulau pulau kecil terluar yang setujui oleh pusat berdasarkan Keppres No. 6 Tahun 2017 tentang penetapan pulau pulau kecil terluar dan Perda No 3 Tahun 2018 yakni:
1) Pulau Mangkai di Kecamatan Jemaja.
2) Pulau Damar di Kecamatan Jemaja.
3) Tokong Malang Biru di Kecamatan Jemaja.
4) Pulau Tokong Berlayar di Kecamatan Palmatak.
5) Pulau Tokong Nanas di Kecamatan Palmatak.

Siti juga dalam penegasanya dalam Rapat Kordinasi dan Sinkronisasi terhadap penegasan Batas Daerah, Penentuan Batas Laut dan Darat dalam rangka peningkatan Dana Alokasi dibahas untuk menyampaikan hasil peninjauan terhadap batas batas wilayah yang berada di kabupaten kepulauan Anambas.” (Asnizar)