Eksepsi Ditolak JPU, Ini Tanggapan PH Paulus Amat Tantoso

0
121

Silabuskepri.co.id, Batam — Terkait penolakan JPU atas eksepsi yang diajukan Penasehat Hukum terdakwa Paulus Amat Tantoso. Tim Penasehat Hukum Paulus Amat Tantoso berjanji akan berupaya maksimal dalam persidangan untuk membuktikan bahwa tidak ada sikap bathin pada diri terdakwa untuk melakukan perencanaan penganiayaan terhadap korban HONG KOON CHENG Als CELVIN warga negara Malaysia.

“Jika eksepsi tersebut ditolak oleh JPU maka Tim Penasehat Hukum Terdakwa berjanji akan berupaya maksimal dalam persidangan guna membuktikan bahwa tidak ada sikap bathin pada diri Terdakwa untuk melakukan perencanaan penganiayaan, sehingga diharapkan Majelis Hakim mampu menyimpulkan, dan pada akhirnya memutuskan bahwa Terdakwa tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 355 dan 353 KUHP tentang penganiayaan berat yang diawali perencanaan,” kata Nur Wafiq Warodat kepada Silabuskepri.co.id. Rabu,(21/8/2019) melalui aplikasi WhatsAppnya.

Wafid menjelaskan, pihaknya sejak awal menilai dakwaan JPU lengkap dan cermat. Namun pihaknya meminta JPU menentukan pasal dakwaan juga melihat dari sikap bathin terdakwa sebagai warga Negara.

“Sejak awal kami memang menilai dakwaan JPU telah lengkap dan cermat, shg dalam eksepsi kami menggugah dan meminta agar JPU tidak menentukan pasal-pasal dakwaan sekedar mengacu pada beratnya ancaman semata tanpa mempertimbangkan sikap bathin Terdakwa yang mengesankan Negara bertindak berlebihan terhadap warganya sendiri,” pungkasnya.

Berita sebelumnya, JPU Rumondang Manurung membacakan penolakan nota keberatan (eksepsi) dari penasehat hukum terdakwa.

“Jaksa menolak eksepsi dari penasehat hukum terdakwa, dan meminta Majelis Hakim melanjutkan sidang pemeriksaan perkara pidana terdakwa,” kata Rumondang dalam persidangan. Rabu,(21/8/2019) di ruang sidang Mudjono PN Batam pagi tadi.

JPU meminta Majelis Hakim melanjutkan perkara pidana Perkara Paulus Amat Tantoso dengan dakwaan Primer pasal 355 Ayat (1), 353 Ayat (2), 353 Ayat(1), 351 Ayat (2) KUHP dan dakwaan Subsidair pasal 351 Ayat (1) KUHP. (P. Sib)

BAGIKAN
Berita sebelumyaTolak Eksepsi PH Paulus Amat Tantoso, Jaksa Tetap Dakwakan 5 Pasal
Berita berikutnyaKORCAB IV DJA I GELAR TIGA KEGIATAN DALAM RANGKA HUT KE-73 JALASENASTRI
Redaksi Pelindung : Tuhan Yang Maha Esa Penasehat : Brigjen Purn Parasian Simanungkalit,SH, MH. Susunan Redaksi Pemimpin Umum / Penanggung Jawab Gusmanedy Sibagariang AMD Pemimpin Redaksi Tumpak Simbolon, SH Pengembangan dan Periklanan Rismauli Sinaga Redaktur : Sandi Pusaka Herman , Niko. S Korlip : Pineop Siburian Wartawan Batam : Tumpak Simbolon, Ramli, Manguji Silaban, Mirwansyah Biro Tj Balai karimun : — Biro Lingga : Suarman wartawan : Juhari Biro Anambas : M Yanis wartawan : Firmandani Biro Natuna : Nizar Biro Bintan : Edy Biro Tanjungpinang : Mayer S Perwakilan Riau Daratan : Perwakilan Zona Sumatera Perwakilan Riau dan Biro Pelelawan : Pranseda Simanjuntak Kampar : Perwalikan zona Jawa : Perwalikan zona indonesia Tumur : Perwakilan zona Kalimantan : Bidang Pengembangan Usaha Marketing Maneger : Jeni Kartika Sinaga Badan Hukum : PT. Goes Siber Mandiri Sukses Nomor AHU : 0054024.AH.01.01 NPWP : 80.762.640,3-225.000 Nomor TDP : 33.10.1.58.18242 No SIUP : 02137/BPMPTSP-BTM/PAK/2016 Alamat : Kompleks Ruko Rabayu Blok E No. 2 Tembesi, Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau, Indonesia Kode pos : 29439 Telepon : 0778-7432139 Hp +628127063321 Email : redaksisilabus@gmail.com SOP PERLINDUNGAN WARTAWAN KEMERDEKAAN menyatakan pikiran dan pendapat merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dihilangkan dan harus dihormati. Rakyat Indonesia telah memilih dan berketetapan hati melindungi kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat itu dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat dan bagian penting dari kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat. Wartawan adalah pilar utama kemerdekaan pers. Oleh karena itu dalam menjalankan tugas profesinya wartawan mutlak mendapat perlindungan hukum dari negara, masyarakat, dan perusahaan pers. Untuk itu Standar Perlindungan Profesi Wartawan ini dibuat: Perlindungan yang diatur dalam standar ini adalah perlindungan hukum untuk wartawan yang menaati kode etik jurnalistik dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya memenuhi hak masyarakat memperoleh informasi; Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan memperoleh perlindungan hukum dari negara, masyarakat, dan perusahaan pers. Tugas jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui media massa; Dalam menjalankan tugas jurnalistik, wartawan dilindungi dari tindak kekerasan, pengambilan, penyitaan dan atau perampasan alat-alat kerja, serta tidak boleh dihambat atau diintimidasi oleh pihak manapun; Karya jurnalistik wartawan dilindungi dari segala bentuk penyensoran; Wartawan yang ditugaskan khusus di wilayah berbahaya dan atau konflik wajib dilengkapi surat penugasan, peralatan keselamatan yang memenuhi syarat, asuransi, serta pengetahuan, keterampilan dari perusahaan pers yang berkaitan dengan kepentingan penugasannya; Dalam penugasan jurnalistik di wilayah konflik bersenjata, wartawan yang telah menunjukkan identitas sebagai wartawan dan tidak menggunakan identitas pihak yang bertikai, wajib diperlakukan sebagai pihak yang netral dan diberikan perlindungan hukum sehingga dilarang diintimidasi, disandera, disiksa, dianiaya, apalagi dibunuh; Dalam perkara yang menyangkut karya jurnalistik, perusahaan pers diwakili oleh penanggungjawabnya; Dalam kesaksian perkara yang menyangkut karya jurnalistik, penanggungjawabnya hanya dapat ditanya mengenai berita yang telah dipublikasikan. Wartawan dapat menggunakan hak tolak untuk melindungi sumber informasi; Pemilik atau manajemen perusahaan pers dilarang memaksa wartawan untuk membuat berita yang melanggar Kode Etik Jurnalistik dan atau hukum yang berlaku.