Fadli Zon Minta Masalah Arcandra Tahar Tak Perlu Diperpanjang
gusman
17 Agustus 2016 12:00 AM
.
2 min read
JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai, DPR tak perlu sampai menggunakan hak interpelasi untuk mengetahui ihwal pencopotan Arcandra Tahar sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
“Jangan lah memperpanjang masalah sepanjang ada klarifikasi,” kata Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (16/8/2016).
Usulan interpelasi itu sebelumnya disampaikan politisi PKS Nasir Djamil. Menurut dia, DPR perlu menggunakan hak itu untuk mengetahui latar belakang penunjukkan Arcandra.
(baca: Fahri Hamzah Minta Presiden Jokowi Tak Lepas Tangan soal Arcandra Tahar)
Menurut Fadli, DPR cukup bertanya dan meminta penjelasan kepada Presiden Joko Widodo bagaimana proses penunjukkan Arcandra itu terjadi. Jika di kemudian hari terjadi hal serupa, baru lah interpelasi dapat dilakukan.
“Mungkin yang perlu diklarifikasi itu adalah prosesnya, kenapa itu bisa terjadi,” ujarnya.
Meski begitu, Fadli mengaku, tak berhak melarang anggota untuk menggunakan hak interpelasi. Sebab, hak itu melekat pada diri setiap anggota.
(baca: Status Kewarganegaraan Arcandra Dapat Diperbaiki, Ini Saran Hikmahanto)
“Itu kan hak anggota. Kalau ada minimal 25 anggota atau minimal dua fraksi, bisa saja (mengajukan interpelasi),” kata dia.
Nasir sebelumnya menilai penunjukkan Arcandra adalah bukti ketidakcermatan Presiden karena telah memasukkan warga negara asing masuk ke kabinet kerja.
(baca: Politisi PKS Usulkan DPR Pakai Hak Interpelasi untuk Usut Polemik Arcandra)
Arcandra sebagai orang yang terdidik, menurut dia, juga tak mungkin tak mengetahui tentang aturan dwikewarganegaraan.
“Komisi terkait bisa menindaklanjuti ini jika hak interpelasi jadi bergulir,” kata anggota Komisi III DPR itu.
Presiden akhirnya memberhentikan dengan hormat Arcandra sebagai Menteri ESDM, Senin (15/8/2016) malam. Pencopotan ini menyusul isu dwi-kewarganegaraan yang dimiliki Arcandra.
Sebagai pengganti, Presiden Jokowi menunjuk Luhut Binsar Pandjaitan selaku Menko Kemaritiman sampai ada menteri ESDM definitif.
Sumber:
