Lingga –Anggota DPRD Lingga mengatakan Pihaknya sangat mendukung rencana Pemerintah kabupaten lingga, yang mana dalam waktu dekat ini, akan merumahkan 1800 Tenaga Harian Lepas (THL) dan 502 Pegawai Tidak Tetap (PTT) di lingkungan pemerintahan Kabupaten Lingga. Keputusan tersebut diambil guna merasionalisasi tenaga kerja dilingkungan Pemerintah kabupaten Lingga.
Hal ini disampaikan Anggota komisi I bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Lingga , Ahmad Nazarudin, kepada Silabuskepri.co.id, di Daek, Selasa (8/11/16)
Kata Dia, biaya yang di keluarkan untuk membayar gaji para honorer itu sudah tidak sesuai dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lingga, yang hanya sebesar 21 miliar sedangkan biaya yang harus dikeluarkan Pemkab lingga untuk membayar PTT dan THL mencapai 38 miliar, ungkap Ahmad Nazarudin.
“Sebagai anggota DPRD dan sekretaris Tim kemenangan AweNizar Saya sangat pendukung penuh kebijakan Pemkab dalam pengambil keputusan untuk meresionalisasi PTT dan THL” dengan demikian lingga berangsur akan pulih dari keterpurukan.” Ucapnya
“Bayangkan saja berdasarkan data terakhir jumlah tenaga harian lepas yang di rekrut SKPD mencapai 1800 orang, dan tenaga Pegawai Tidak Tetap berjumlah 502 orang, Ini yang harus dibayar setiap tahunnya, sehingga pengeluaran jadi membengkak, ” tambah Nazarudin.
Berdasarkan hasil pantauan DPRD kebeberapa SKPD, tenaga PTT dan THL melebihi kebutuhan di SKPD itu sendiri, yang ahirnya mereka lebih banyak tidak kerja, ” duduk-duduk saja, dan hanya menyambut kedatangan kepala Dinasnya saja, ” ucapnya
Dan bagi THL, biasanya mereka di bayar Dinas melalui kegiatan, ” berapa hari dan berapa kali kegiatannya itulah yang seharusnya di terima THL, bukan seperti sekarang, di bayar dalam setahun, ini juga merupakan salah satu penyebabnya
” Kita juga berharap kepada Pemkab, setelah melakukan rasionalisasi, dan dalam merekrut kembali PTT dan THL, agar lebih proposional, tidak tebang pilih,” katanya.(Ju/su)