Rp4 Triliun Uang Publik Setiap Tahun, Saatnya Ukur Manfaat APBD dari Sudut Pandang Rakyat
gusman
9 Juni 2026 4:39 PM
.
4 min read
Silabuskepri.co.id | JEMBER – Besarnya nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember dalam tiga tahun terakhir kembali menjadi perhatian publik. Sejumlah kalangan mendorong agar pengelolaan anggaran daerah yang mencapai lebih dari Rp4 triliun setiap tahun benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga penguatan sektor ekonomi kerakyatan.
Praktisi hukum sekaligus pemerhati kebijakan publik, Adv. Eko Puguh Prasetijo, S.H., M.H., CPM., CPCLE., CPArb., CPL, Selasa (9/6/26) menyampaikan bahwa besarnya APBD harus diikuti dengan keterbukaan informasi dan akuntabilitas yang dapat diakses serta dipahami masyarakat.
Berdasarkan dokumen APBD Kabupaten Jember yang tersedia untuk publik, nilai anggaran daerah tercatat sekitar Rp4,218 triliun pada Tahun Anggaran 2024, meningkat menjadi sekitar Rp4,409 triliun pada Tahun Anggaran 2025, dan tercatat sekitar Rp4,321 triliun pada dokumen APBD Tahun Anggaran 2026 sebelum perubahan.
Menurut Eko, angka-angka tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Jember mengelola sumber daya keuangan yang sangat besar yang berasal dari berbagai sumber pendapatan negara dan daerah untuk kepentingan masyarakat.
“Pertanyaan yang paling mendasar bukan semata-mata berapa besar anggarannya, tetapi sejauh mana manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Ukuran keberhasilan APBD pada akhirnya bukan hanya serapan anggaran, melainkan dampaknya terhadap kehidupan warga,” ujarnya.
Ia menilai masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana program-program yang dibiayai APBD memberikan manfaat nyata dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari kualitas jalan, pelayanan kesehatan, fasilitas pendidikan, bantuan pertanian, penguatan UMKM hingga kualitas pelayanan publik secara umum.
Transparansi Dinilai Penting untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik
Eko menegaskan bahwa keterbukaan informasi mengenai pelaksanaan APBD merupakan bagian penting dari prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Menurutnya, masyarakat tidak boleh diposisikan hanya sebagai penerima informasi, melainkan juga sebagai bagian dari pengawasan sosial yang konstruktif terhadap penggunaan uang publik.
“Ketika masyarakat bertanya mengenai manfaat APBD, itu bukan bentuk tuduhan dan bukan pula upaya mencari kesalahan. Dalam negara demokrasi, pertanyaan publik merupakan bagian dari kontrol sosial yang sah dan dijamin oleh peraturan perundang-undangan,” katanya.
Ia juga mengajak kalangan akademisi, mahasiswa, tokoh agama, tokoh masyarakat, petani, pelaku UMKM, pekerja, dan berbagai elemen masyarakat untuk aktif memahami dokumen-dokumen anggaran yang telah dipublikasikan pemerintah.
Menurutnya, partisipasi publik yang berbasis data akan membantu meningkatkan kualitas pembangunan daerah sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Dorong Pengawasan Sesuai Kewenangan
Dalam pandangannya, pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah merupakan mekanisme yang telah diatur dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan menjadi bagian penting dalam menjaga akuntabilitas penggunaan uang rakyat.
Karena itu, ia berharap seluruh lembaga yang memiliki fungsi pengawasan dapat terus menjalankan tugasnya sesuai kewenangan masing-masing.
Lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), aparat penegak hukum, hingga lembaga pemberantasan korupsi memiliki peran penting dalam memastikan tata kelola keuangan daerah berjalan sesuai prinsip transparansi, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas.
“Pengawasan tidak selalu dimaknai sebagai pencarian kesalahan. Pengawasan justru diperlukan untuk memastikan program berjalan sebagaimana mestinya, memperkuat kepercayaan publik, sekaligus menjadi instrumen perbaikan apabila terdapat hal-hal yang perlu disempurnakan,” ujarnya.
Menurut Eko, apabila tata kelola telah berjalan baik, maka hasil pengawasan akan menjadi penguat legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Sebaliknya, apabila ditemukan kekurangan dalam pelaksanaan program, hasil pengawasan dapat menjadi dasar perbaikan ke depan.
Ukuran APBD adalah Manfaat yang Dirasakan Rakyat
Also Read:
Lebih lanjut, Eko menegaskan bahwa pada akhirnya masyarakat tidak menilai keberhasilan APBD dari besarnya angka yang tercantum dalam dokumen anggaran.
Yang paling penting, menurutnya, adalah sejauh mana anggaran tersebut mampu menghadirkan perubahan yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
Also Read:
“Rakyat merasakan manfaat APBD ketika jalan menjadi lebih baik, pelayanan kesehatan semakin mudah diakses, sekolah semakin layak, petani mendapatkan dukungan yang memadai, UMKM berkembang, dan pelayanan publik semakin responsif. Di situlah ukuran keberhasilan sebuah anggaran daerah,” katanya.
Ia berharap keterbukaan informasi, partisipasi masyarakat, serta pengawasan yang berjalan sesuai koridor hukum dapat terus diperkuat sehingga setiap rupiah uang rakyat yang dikelola pemerintah benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Jember.
Also Read:
Berdasarkan Dokumen Publik
Pernyataan dan pandangan tersebut merujuk pada dokumen APBD Kabupaten Jember yang telah dipublikasikan, antara lain Lampiran II dan Lampiran III APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2024, 2025, dan 2026.
Pemberitaan ini memuat pandangan dan ajakan untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi publik dalam pengawasan penggunaan anggaran daerah. Isi pemberitaan tidak dimaksudkan sebagai tuduhan, dugaan tindak pidana, maupun kesimpulan adanya pelanggaran hukum oleh pihak mana pun.
Redaksi membuka ruang hak jawab, hak koreksi, dan klarifikasi kepada seluruh pihak terkait sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
[Red]
You might also like
