Silabuskepri.co.id, Batam — Video tarian erotis dalam acara pesta rakyat kota Batam tengah viral di media sosial. Panitia penyelenggaran LSM Penjaga Marwah Rudi (PMR) dengan pesta rakyat kota batam menjadi perbincangan di tengah masyarakat ataupun warganet, bahkan menjadi perhatian serius dari kalangan anggota DPRD kota Batam.
Kegiatan tersebut menuai cibiran dari berbagai pihak, apalagi kegiatan itu menyangkut nama walikota Batam yang di gadang – gadang menjadi icon dari lsm tersebut, mendengar dan melihat kejadian tersebut membuat anggota DPRD Kota Batam Komisi IV Udin P Sihaloho angkat bicara
Udin menyampaikan keprihatinannya, sebagai anggota DPRD kota Batam sekaligus mewakili masyarakat Batam atas pelaksanaan kegiatan tarian erotis yang menurutnya tidak pada tempatnya dan juga dengan momentum yang kurang tepat, apalagi di saat itu sedang memperingati hari besar umat islam
” tarian erotis dalam acara terbuka itu, sangat kita sesalkan karena tidak sesuai dengan semangat awal dari pesta rakyat tersebut,” ujar Udin
Dikatakan udin, bahwa kegiatan pesta rakyat ini terkesan ingin menandingi acara BP Batam menari. Momentum pelaksanaannya pada tempat terbuka sangat kurang tepat, bahkan kegiatan itu bersempena hari besar umat muslim.
“jika dilihat dari nama LSM tersebut sudah jelas mereka membawa nama Walikota Batam, dan pada kop surat yang diberikan mereka kepada kita ada foto dan nama Walikota Batam. Menurutnya sudah jelas ada keterlibatan wali dalam kegiatan itu, bahkan ketika orang awam saja melihat melalui yang disebarkan dan yang kita terima, pasti mereka berfikir bahwa acara tersebut sepengetahuan Walikota Batam.
“saya yakin bahwa penyelenggaraan acara tersebut sepengetahuan Walikota Batam, secara teknisnya jika tanpa sepengatahuan Walikota Batam pada acara tersebut, bagaimana caranya menurunkan damkar, padahal jelas armada tersebut operasionalnya berasal dari APBD ,” terangnya kembali
Lanjut udin, Mustahil seorang ketua LSM PMR bisa memerintahkan seorang Kadis atau Kabid Damkar untuk turun ke lokasi acara itu, logikanya itu tidak mungkin armada damkar turun jika pimpinan diatas tidak memerintahkan mereka.
“Memang Walikota Batam telah menegaskan bahwa masalah tersebut sudah diarahkan agar diproses keranah hukum, bahkan walikota sudah meminta maaf, namun menurutnya tidak cukup hanya seperti itu saja, dan seperti bentuk pertanggung jawaban, kita meminta walikota Batam agar LSM PMR tersebut di bubarkan.” terangnya menirukan peryataan Walikota kepada silabuskepri.co.id, Selasa (17/4/18)
Udin menambahkan, jika Walikota Batam ingin membentuk relawan bagi dirinya silakan di buat secara resmi dan bisa memberikan pertanggung jawaban kepada masyarakat.” tutupnya (P.sib)
