Kerja Keras Pemko Tanjungpinang Membuahkan Hasil: Inflasi Terkendali, Stunting dan Kemiskinan Berkurang Signifikan
redaksi
7 Maret 2024 6:37 PM
.
2 min read
Silabuskepri | Tanjung Pinang – Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (7/3/24), Pemerintah Kota Tanjungpinang memberikan klarifikasi atas beberapa pemberitaan dan informasi yang menunjukkan bahwa inflasi di kota ini mulai tidak terkendali sebagai akibat dari masalah kemiskinan dan stunting yang ekstrem.
Menurut Teguh Susanto, ST, Kadiskominfo Kota Tanjungpinang, inflasi Kota Tanjungpinang pada Januari 2024 adalah 0,37%, lebih tinggi dari rata-rata nasional. Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), yang dipimpin langsung oleh Sekda Kota Tanjungpinang, telah sangat memperhatikan peringatan inflasi BPS.
Selain itu, Teguh menyatakan bahwa gejolak inflasi menjelang Ramadhan dan Lebaran umum terjadi di Tanjungpinang dan daerah lain, karena Tanjungpinang tidak menghasilkan komoditi utama yang menyebabkan inflasi.
Di Tanjungpinang, inflasi tetap terkendali dari September hingga Desember 2023. Bahkan pada bulan Desember 2023, data BPS menunjukkan bahwa Kota Tanjungpinang menempati urutan 15 terendah secara nasional dari 90 Kota IHK.
Pemko Tanjungpinang telah melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan inflasi, seperti mengadakan Operasi Pasar, Gerakan Pangan Murah, memberikan subsidi transportasi untuk distributor barang pokok, dan terus memeriksa stok beras di Bulog.
Teguh menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Tanjungpinang telah menurun dari 9,85% pada tahun 2022 menjadi 7,95% pada tahun 2023, menurut data survei sosial ekonomi yang dilakukan oleh BPS.
Kemudian daripada itu, Tim Percepatan Penurunan Angka Stunting (TPPS) telah melakukan berbagai kebijakan untuk menangani stunting di Tanjungpinang. Untuk mengurangi angka stunting di Kota Tanjungpinang, berbagai pihak, termasuk TP PKK Kota Tanjungpinang, telah bekerja sama untuk melakukan pencegahan dan deteksi dini terhadap ibu hamil, dengan melakukan pengawasan terhadap ibu hamil di setiap puskesmas dan posyandu.
Dari 18 kelurahan di Tanjungpinang, dua di antaranya masuk dalam kategori Zero Stunting. Ini menunjukkan bahwa upaya pengendalian stunting di kota ini juga dalam kategori aman, naik dari 18,8% pada tahun 2022 menjadi 15,7% pada tahun 2023.
Fokus utama Penjabat (Pj) Wali Kota Tanjungpinang, Hasan, S.Sos, adalah masalah inflasi, stunting, dan kemiskinan. Selain itu, Pemko Tanjungpinang telah mengalokasikan dana sebesar Rp.17,5 Milyar melalui Dana Insentif Daerah untuk menangani rehabilitasi rumah tidak layak huni, program padat karya untuk mengendalikan banjir, subsidi distribusi, dan berbagai inisiatif lainnya untuk membantu mengendalikan harga bahan pokok.(dr)
You might also like
