Di Tengah Konflik Laut China Selatan, Komisi II DPRD Kepri Tegaskan Kesejahteraan Warga Natuna Harus Diutamakan
redaksi
11 Januari 2024 4:21 PM
.
2 min read
Silabuskepri.co.id | Batam – Pada hari Kamis (11/01/2024), Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Wahyu Wahyudin mendesak pemerintah untuk memprioritaskan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Natuna.
Setelah konflik Laut China Selatan menjadi perdebatan dalam debat Capres pada hari Minggu (07/01/2024), dia mengatakan hal itu.
Selama debat, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo meminta inisiatif baru untuk membantu Indonesia menangani konflik Laut China Selatan.
Tidak satu pun dari ketiganya berbicara tentang nasib warga Natuna, meskipun Gandar menyarankan kesepakatan sementara, Anies mengulangi posisi ASEAN, dan Prabowo berbicara tentang pertahanan yang kuat.
“Saya setuju dengan Pak Anies, yang juga menyampaikan data dan fakta. Karena Pak Prabowo kan sebagai Menhan sendiri,” ujar Wahyu.
Ketidakpuasan atas debat Anies berada di puncak, menurut beberapa sumber yang dimiliki Tim Anies. Ia hanya menilai perdebatan kontroversial yang terjadi di media sosial, tetapi ia juga menilai situasi biasa di lapangan.
Dalam hal anggaran pertahanan, Wahyu menyatakan bahwa anggaran harus dibuka. Ini adalah permintaan Paslon 01.
Dalam kasus konflik di Laut China Selatan, dampak yang ditimbulkannya pada masyarakat tidak dapat diperbaiki.
Seperti apa tingkat tertinggi? Oleh karena itu, Anies mendukung perubahan,” katanya.
Menurut ketua Komisi II DPRD Kepri, nelayan Natuna saat ini sangat tertinggal dan Paslon 01 pasangan Anies-Muhaimin harus diubah.
“Tak ada subsidi migas disana. Kami dari Provinsi mendorong BUMD migas,” katanya.
Politisi PKS menyatakan bahwa prioritas pertama harus diberikan kepada kesejahteraan warga Natuna daripada keamanan. Jika masyarakat sejahtera, tempat itu akan aman.
Ketua Komisi II DPRD Kepri tersebut menyampaikan agar hal tersebut menjadi pertimbangan dalam memilih pemimpin selanjutnya.(dr)
You might also like
