Pemko Batam Jadi Tuan Rumah Pembahasan RUU Hilirisasi Mineral Bersama Komite II DPD RI
redaksi
4 Februari 2025 6:21 PM
.
2 min read
Silabuskepri.co.id | Batam – Pemerintah Kota Batam menerima kunjungan kerja dari Komite II DPD RI yang memiliki tanggung jawab di bidang Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Ekonomi. Kunjungan ini bertujuan untuk membahas RUU Hilirisasi Mineral dan Batu Bara. Kedatangan rombongan Komite II DPD RI disambut langsung oleh Sekretaris Kota Batam, Jefridin, M.Pd., di Kantor Wali Kota Batam pada Senin (03/02/2025).
Delegasi Komite II DPD RI dipimpin oleh Ketua Komite, Angelius Wake Kako, serta dihadiri perwakilan dari Kementerian ESDM, Kementerian Kehutanan, dan beberapa anggota DPD RI, termasuk Alfiansyah Komeng dan Ria Saptarika. Mereka berdialog dengan berbagai pemangku kepentingan guna mengumpulkan masukan mengenai dampak hilirisasi mineral dan batu bara terhadap perekonomian daerah.
Dalam kunjungan ini, Komite II DPD RI ingin mendapatkan gambaran konkret mengenai proses hilirisasi dan tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Informasi tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan RUU Hilirisasi Mineral dan Batu Bara, yang diharapkan dapat memperkuat sektor ekonomi nasional.
Jefridin menyampaikan bahwa hilirisasi bertujuan meningkatkan nilai tambah komoditas mineral dan batu bara, sekaligus mendorong penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan daerah. Meskipun Batam bukan wilayah penghasil mineral dan batu bara, pemerintah kota tetap mendukung program hilirisasi.
“Batam lebih berfokus pada sektor industri, pariwisata, perdagangan, dan alih kapal. Namun, kami menyadari bahwa hilirisasi memiliki dampak positif bagi perekonomian nasional, dan kami siap mendukung implementasinya,” ungkap Jefridin.
Selain itu, Pemko Batam berkomitmen meningkatkan infrastruktur guna menciptakan lingkungan investasi yang kondusif. Langkah ini sejalan dengan kebijakan pembangunan ekonomi daerah yang terus mengalami pertumbuhan positif.
Jefridin menutup pertemuan dengan harapan bahwa kunjungan kerja ini dapat memberikan kontribusi dalam perumusan RUU Hilirisasi Mineral dan Batu Bara, sehingga menghasilkan kebijakan yang lebih baik untuk sektor pertambangan dan perekonomian Indonesia, termasuk bagi Batam.(*)
You might also like
