Silabuskepri.co.id | BATAM – DPRD Kota Batam menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Selasa (1/7/2025). Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Batam, Haji Aweng Kurniawan, dan dihadiri Wali Kota Amsakar Achmad serta Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra.
Seluruh fraksi menyampaikan pandangannya, baik secara langsung maupun melalui penyerahan dokumen ke pimpinan rapat.
Fraksi Gerindra melalui Anang Adhan, Fraksi Golkar oleh Muhammad Yunus Muda, dan Fraksi PKS lewat Warya Burhanuddin menyatakan dukungan terhadap kelanjutan pembahasan Ranperda. Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi NasDem menyerahkan pandangan tertulis tanpa membacakan isi secara langsung.
Fraksi PKB, melalui ketua fraksinya Drs. H. Surya Makmur Nasution, M.Hum, menyampaikan sejumlah catatan penting. Mereka mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap infrastruktur publik, namun menekankan perlunya efisiensi anggaran dan pengawasan ketat. PKB juga mendorong kemudahan akses bantuan modal UMK, perluasan insentif lansia, optimalisasi PAD—termasuk sektor parkir dan tunggakan PBB—serta pengaktifan BUMD untuk sektor strategis seperti sembako.
Fraksi PKB juga menolak wacana kenaikan TDL dan menyoroti buruknya akses layanan kesehatan, terutama dalam penggunaan BPJS untuk rawat inap. “Pelayanan kesehatan harus lentur dan seragam. RS di Batam harus punya SOP pelayanan yang jelas,” ujar Surya.
Pandangan serupa disampaikan Fraksi Gabungan PAN–PPP–Demokrat melalui Muhammad Fadli, dan Fraksi Gabungan Hanura–PSI–PKN oleh Tumbur Hutasoit, yang turut menyoroti sulitnya akses BPJS di RSUD bahkan bagi anggota dewan.
Menutup rapat, Haji Aweng Kurniawan menyatakan bahwa seluruh fraksi sepakat untuk melanjutkan pembahasan. “Besok kita dengarkan tanggapan Wali Kota Batam dalam rapat paripurna lanjutan,” ujarnya sebelum menutup sidang. (*)