Polsek Nongsa Dinilai Mandul, Tambang Pasir Ilegal Diduga Dilindungi Oknum APH

Silabuskepri.co.id | Batam – Aktivitas tambang pasir ilegal di wilayah hukum Nongsa kian meresahkan masyarakat. Ironisnya, meskipun praktik ini berlangsung terang-terangan dan telah lama menjadi sorotan, Polsek Nongsa terkesan tak berdaya menindak para pelaku.

Situasi ini menimbulkan dugaan kuat adanya keterlibatan atau pembiaran dari oknum aparat penegak hukum (APH) yang justru seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga ketertiban dan menegakkan aturan.

Padahal, praktik tambang ilegal jelas melanggar Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin diancam pidana penjara hingga 5 tahun dan denda maksimal Rp100 miliar.

Also Read:

Terima Audiensi CREC, BP Batam Beberkan Sejumlah Peluang Investasi

Kenyataan bahwa tambang pasir ilegal masih beroperasi tanpa hambatan membuat publik mempertanyakan integritas aparat di wilayah Nongsa. Polsek Nongsa seakan menutup mata, sementara kerusakan lingkungan akibat aktivitas galian terus mengancam ekosistem dan keselamatan warga.

Masyarakat mendesak agar Kapolda Kepri turun tangan langsung untuk menertibkan praktik ilegal ini dan mengevaluasi kinerja Polsek Nongsa yang dianggap gagal menegakkan hukum.

Also Read:

Berkurban 6 Ekor Sapi dan 10 Ekor Kambing, BP Batam Ucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1441 H

Hingga berita ini diunggah wartawan media ini masih berupaya untuk konfirmasi terkait sejauh mana polsek nongsa melakukan pengawasan terhadap tambang pasir ilegal tersebut.(tim)

Also Read:

Kepala BP Batam Dorong Peran PDSKJI Jaga Pertumbuhan Ekonomi di Kota Batam