Rapat Paripurna DPRD Bintan, Bupati Roby Sampaikan Ranperda APBD 2026 dan Ranperda Perseroda Bintan Karya Bahari
gusman
24 November 2025 12:59 AM
.
3 min read
SILABUSKEPRI.CO.ID | Bintan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bintan menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2026 serta Ranperda Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Bintan Karya Bahari, Senin (24/11), di Ruang Sidang Paripurna DPRD Bintan.
Bupati Bintan Roby Kurniawan, didampingi Wakil Bupati Bintan Deby Maryanti, menyampaikan bahwa penyusunan Ranperda APBD 2026 berpedoman pada Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2026. Ia menegaskan bahwa seluruh proses penyusunan anggaran dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
APBD 2026: Tahun Pertama RPJMD Baru dan Awal RPJPD 2025–2045
Tahun 2026 menjadi fase penting karena merupakan:
Also Read:
- Tahun pertama pelaksanaan RPJMD Bintan 2025–2029, dan
- Awal implementasi RPJPD 2025–2045.
Tema pembangunan yang diusung adalah:
“Penguatan Fondasi Kesejahteraan Berbasis Pemberdayaan Potensi Ekonomi, SDM, dan Tata Kelola yang Berkualitas.”
Struktur APBD 2026: Pendapatan Turun, PAD Naik, Transfer Pusat Merosot
Dalam pemaparannya, Bupati Roby menjelaskan proyeksi struktur APBD 2026:
Also Read:
- Total Pendapatan Daerah: Rp 1,022 Triliun
Turun Rp 289,3 Miliar atau 22,06% dibanding APBD 2025. - Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp 380,91 Miliar
Naik 5,33% sebagai bukti penguatan kemandirian fiskal daerah. - Transfer Pemerintah Pusat: Rp 576,20 Miliar
Turun signifikan, yakni 36,53% dari tahun sebelumnya. - Transfer Provinsi: Rp 61,31 Miliar
Mengalami peningkatan.
Untuk Belanja Daerah 2026, direncanakan sebesar Rp 1,057 Triliun, dengan fokus pada program prioritas yang berdampak langsung pada masyarakat. Pemerintah Daerah berkomitmen mengelola anggaran secara lebih cermat dan bertanggung jawab di tengah penurunan dana transfer.
Bupati juga menyampaikan bahwa pembiayaan daerah diarahkan untuk menutup defisit anggaran:
Also Read:
“Pembiayaan diarahkan untuk menutup defisit dengan penerimaan pembiayaan sebesar Rp 35,27 Miliar, sehingga APBD tetap seimbang tanpa SiLPA,” jelas Roby.
Ia berharap Ranperda APBD 2026 dapat dibahas dan disahkan paling lambat satu bulan sebelum tahun anggaran dimulai.
Selain APBD, Bupati Roby juga menyampaikan Ranperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bintan Karya Bahari, sebagai bentuk penyesuaian regulasi terhadap ketentuan PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD. Ranperda ini menggantikan Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan BUMD Kepelabuhanan PT Bintan Karya Bahari.
Bupati menjelaskan bahwa posisi strategis Kabupaten Bintan sebagai gerbang ekonomi maritim Indonesia–Singapura–Malaysia memberikan peluang besar untuk:
- Pengembangan sektor pelabuhan
- Jasa logistik
- Ekspor–impor
- Industri maritim terpadu
“Pembentukan Perseroda Bintan Karya Bahari ditujukan untuk memberikan kepastian hukum penyelenggaraan usaha, meningkatkan perekonomian daerah, memperbaiki kualitas layanan jasa kepelabuhanan dan maritim, serta meningkatkan laba BUMD dan kontribusinya terhadap PAD,” tutur Roby.
Di akhir penyampaiannya, Bupati Roby mengajak DPRD dan Pemerintah Daerah untuk terus memperkuat sinergi dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang efektif, memastikan keberlanjutan pembangunan, serta mengoptimalkan potensi maritim Bintan sebagai kekuatan ekonomi masa depan.
Rapat Paripurna ditutup dengan penyerahan resmi dokumen Ranperda APBD 2026 dan Ranperda Perseroda Bintan Karya Bahari kepada DPRD Bintan untuk dibahas dalam tahapan pembahasan berikutnya. Bupati juga menutup sambutannya dengan pantun khas Melayu sebagai bentuk kecintaan terhadap budaya daerah.
You might also like
