Keterbatasan Armada Ganggu Arus Balik Nataru di Mengkapan
gusman
4 Januari 2026 4:45 PM
.
3 min read
Silabuskepri.co.id | Batam — Pelayanan arus balik Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026 pada lintasan Pelabuhan Mengkapan (Kabupaten Siak, Riau) menuju Pelabuhan Telaga Punggur (Kota Batam, Kepulauan Riau) menuai kecaman keras publik. Buruknya pengelolaan penyeberangan dinilai sebagai kegagalan manajemen serius yang berdampak langsung pada ribuan pengguna jasa.
Sejak akhir pekan, penumpukan calon penumpang kapal roll-on roll-off (roro) tak terhindarkan. Untuk jadwal Senin, 5 Januari 2026, layanan penyeberangan praktis lumpuh. Tidak ada keberangkatan kapal dari Mengkapan ke Telaga Punggur lantaran kapal dari Batam tidak diberangkatkan sehari sebelumnya. Akibatnya, arus balik terhenti total, meninggalkan penumpang tanpa kepastian.
Pantauan di lapangan menunjukkan antrean kendaraan dan penumpang mengular, sementara informasi resmi dari pihak pengelola nyaris tidak tersedia secara memadai. Calon penumpang—mulai dari pekerja, keluarga, hingga orang tua dengan anak usia sekolah—terpaksa bertahan berhari-hari di pelabuhan.
Fakta yang lebih mencengangkan, pihak ASDP Indonesia Ferry Cabang Telaga Punggur Batam secara terbuka mengakui bahwa lintasan vital Mengkapan–Telaga Punggur hanya dilayani satu unit kapal, sementara satu kapal lainnya tengah menjalani proses docking (perawatan).
“Untuk lintasan Mengkapan–Telaga Punggur, kapal yang beroperasi hanya satu unit. Satu kapal lainnya sedang docking,” ujar salah satu petinggi ASDP Telaga Punggur melalui pesan WhatsApp pribadi, Minggu (4/1/2026).
Pengakuan ini memantik kemarahan publik. Ketergantungan pada satu kapal di masa puncak arus balik dinilai sebagai kecerobohan fatal. Tanpa armada cadangan, layanan penyeberangan berada di titik rawan: sekali kapal tidak bergerak, seluruh sistem langsung kolaps.
“Ini agenda tahunan, bukan bencana alam. Masa arus balik Nataru hanya satu kapal yang beroperasi? Kalau manajemennya seperti ini, jangan heran pelayanan kacau dan rakyat jadi korban,” ujar salah seorang calon penumpang dengan nada geram.
Also Read:
Dampaknya bukan sekadar keterlambatan. Ketidakpastian jadwal memaksa penumpang mengeluarkan biaya tambahan untuk makan, penginapan, dan logistik kendaraan. Sebagian bahkan mempertimbangkan jalur alternatif yang lebih jauh dan jauh lebih mahal. Kondisi ini jelas memberatkan masyarakat kecil yang menggantungkan mobilitasnya pada layanan roro.
Publik menilai dalih “kapal docking” tidak dapat diterima begitu saja. Lonjakan penumpang Nataru adalah pola rutin tahunan yang seharusnya telah diperhitungkan jauh hari. Ketidaksiapan armada di momen krusial ini dinilai mencerminkan buruknya perencanaan, lemahnya manajemen risiko, dan minimnya empati terhadap pengguna jasa.
Dengan pengakuan resmi keterbatasan armada tersebut, tuntutan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja ASDP kian menguat. Mulai dari kesiapan armada, manajemen jadwal, hingga sistem komunikasi publik dinilai perlu diaudit secara serius.
Masyarakat pengguna jasa mendesak manajemen pusat ASDP dan pemangku kepentingan terkait untuk turun tangan langsung. Penyediaan armada cadangan, skema jadwal darurat saat puncak liburan, serta transparansi informasi bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban. Tanpa langkah tegas dan konkret, kegagalan pelayanan seperti ini dikhawatirkan akan terus berulang—dan rakyat kembali dipaksa membayar mahal atas kelalaian yang sama.
(Sihombing)
You might also like
