Bamsoet: Penegakan Hukum Harus Jadi Pilar Solusi Masalah Multidimensi Indonesia
gusman
27 Mei 2025 10:47 AM
.
2 min read
Silabuskepri.co.id | JAKARTA — Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet), menegaskan bahwa penegakan hukum yang adil, konsisten, dan bebas dari praktik tebang pilih merupakan prasyarat utama dalam menghadapi tantangan multidimensi yang tengah dihadapi Indonesia. Hal ini dinilainya penting untuk mendukung suksesnya agenda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Indonesia tengah menghadapi krisis multidimensi — mulai dari korupsi, pengangguran tinggi, hingga daya beli masyarakat yang melemah. Tanpa dukungan maksimal dari institusi hukum yang kredibel, semua upaya pemulihan bisa berakhir sia-sia,” ujar Bamsoet di Jakarta, Selasa (27/5/2025).
Mantan Ketua MPR RI ke-15 dan DPR RI ke-20 ini menyoroti ketimpangan dalam penanganan kasus hukum yang masih menjadi sorotan publik. Ia menilai, kasus besar seperti dugaan korupsi pengadaan barang/jasa dan sektor perpajakan justru kerap lambat diusut, sementara kasus kecil diproses cepat, menimbulkan kesan bahwa hukum masih tajam ke bawah, tumpul ke atas.
“Jika praktik tebang pilih ini terus berlangsung, maka kepercayaan publik terhadap penegak hukum akan semakin tergerus,” imbuhnya.
Premanisme Hambat Investasi
Lebih lanjut, Bamsoet juga menyoroti maraknya aksi premanisme yang menurutnya berdampak buruk terhadap iklim usaha dan investasi di Indonesia. Ia mendorong aparat hukum untuk bertindak tegas sekaligus menggali akar permasalahan sosial yang menyuburkan praktik tersebut, seperti ketimpangan ekonomi dan pengangguran.
“Premanisme bukan hanya mengganggu ketertiban, tapi juga menjadi ancaman serius bagi iklim investasi. Negara tidak boleh kalah dengan preman,” tegas Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini.
Sinergi dan Responsifitas Lembaga Hukum
Menurut Bamsoet, lemahnya respons penegak hukum juga memicu munculnya konflik sosial yang membebani negara, seperti aksi demonstrasi buruh dan konflik agraria. Ia mendorong sinergi yang lebih kuat antara Polri, Kejaksaan, dan KPK dengan pemerintah daerah untuk mendeteksi potensi konflik secara dini dan menyelesaikannya melalui jalur hukum secara tepat.
“Setiap potensi konflik harus dicegah dan diselesaikan sebelum membesar. Penegakan hukum harus hadir di hulu, bukan hanya di hilir,” tandasnya.
Hukum sebagai Pilar Stabilitas
Sebagai Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI dan Pemuda Pancasila, Bamsoet menekankan pentingnya penegakan hukum sebagai pondasi stabilitas nasional, terlebih di tengah tekanan global seperti resesi, kenaikan suku bunga, dan ketegangan geopolitik.
“Hukum harus menjadi panglima. Jika masyarakat melihat proses hukum berjalan adil dan transparan, maka kepercayaan terhadap pemerintah akan tumbuh. Ini modal besar untuk menarik investasi, membuka lapangan kerja, dan mengatasi kemiskinan,” pungkasnya.
Bamsoet menutup dengan harapan bahwa tahun 2025 menjadi momentum perbaikan di sektor hukum, yang akan menjadi ujung tombak dalam menciptakan Indonesia yang lebih adil, kuat, dan sejahtera.
You might also like
