Silabuskepri.co.id | Bintan – Pemerintah Kabupaten Bintan menerima audiensi dari Satuan Tugas Pekerja Migran Ilegal (Satgas PMI) Bintan, Senin (17/11), di Ruang Rapat Bawah Bapperida Bintan. Pertemuan ini digelar sebagai respons atas meningkatnya kasus penempatan pekerja migran non-prosedural yang memanfaatkan jalur-jalur tikus dan tempat penampungan ilegal di wilayah perbatasan Bintan.
Audiensi tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi antara Pemkab Bintan, aparat penegak hukum, dan Satgas PMI, khususnya dalam hal pengawasan lapangan, pencegahan keberangkatan ilegal, edukasi kepada masyarakat, serta pendampingan bagi korban maupun calon PMI yang ingin berproses secara resmi.
Bupati Bintan, Roby Kurniawan, mengapresiasi komitmen Satgas PMI yang terus melakukan pengawasan dan upaya pencegahan di lapangan.
“Saya memberikan apresiasi kepada Satgas PMI Bintan yang terus menjaga daerah ini dari aktivitas ilegal yang merugikan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bintan sangat mendukung langkah-langkah Satgas, terutama dalam pencegahan dan penanganan kasus pekerja migran ilegal,” ujar Bupati.
Bupati Roby menegaskan bahwa penanganan PMI ilegal tidak dapat diselesaikan oleh satu lembaga saja, tetapi membutuhkan kolaborasi lintas sektor yang lebih kuat.
“Isu PMI ilegal bukan persoalan satu lembaga. Ini urusan bersama karena menyangkut keselamatan warga dan keamanan daerah. Kolaborasi antara pemerintah daerah, Satgas PMI, kepolisian, imigrasi, hingga tokoh masyarakat sangat diperlukan agar penanganannya cepat, tepat, dan terarah. Ketika semua bergerak bersama, ruang gerak perekrut ilegal akan semakin sempit,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa penguatan sinergi tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga pada pencegahan melalui edukasi, sosialisasi, dan literasi hukum kepada masyarakat agar tidak mudah terjebak bujuk rayu para calo.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Roby menyampaikan bahwa Pemkab Bintan berkomitmen memperluas akses layanan bagi masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri melalui jalur resmi—terutama dalam penyediaan informasi, pendampingan administrasi, hingga layanan konsultasi.
“Kita harus memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar tentang prosedur bekerja ke luar negeri. Dengan kolaborasi yang baik, risiko perdagangan orang, eksploitasi, dan kekerasan terhadap pekerja migran dapat diminimalkan,” tambahnya.
Menutup pertemuan, Bupati menyampaikan harapan agar sinergi yang terjalin dapat terus diperkuat dan memberikan dampak nyata bagi keamanan masyarakat perbatasan.
“Saya berharap audiensi ini menjadi awal dari kerja sama yang lebih solid. Kita ingin Bintan menjadi daerah yang aman, tertib, dan bebas dari aktivitas perdagangan orang maupun pengiriman PMI ilegal. Pemerintah siap meningkatkan dukungan agar Satgas dapat bekerja lebih optimal demi keselamatan dan masa depan masyarakat,” tutup Roby.