Dibalik Pimpinan Instansi Tak Hadiri RDP DPRD Batam, Ada Ungkapan Kekecewaan Sarumaha
gusman
7 Juni 2022 6:05 PM
.
2 min read
SilabusKepri.co.id, Batam | Rencana pemerintah kotPa Batam untuk melakukan pelebaran jalan di kampung Jabi, Kelurahan Batu Besar, Batam, Kepulauan Riau menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
Pasalnya, kampung Jabi sudah dinyatakan sebagai kampung tua yang telah didiami asli pendudduk kota Batam itu, belum ditentukan titik koordinatnya sampai saat ini sejauh mana batas wilayah termasuk kampung tua.
Hal tersebut membuat warga cemas dan khawatir jika rumah mereka sewaktu-waktu akan terdampak pelebaran jalan. Warga juga mengaku kalau banyak versi yang sudah dipaparkan oleh pemerintah daerah terkait letak titik koordinat kampung tua tersebut.
“Kepada Masyarakat selalu dipaparkan beberapa versi titik kampung tua, contoh rakor yang dipaparkan ke Jokowi, pemko dan BP Batam tidak sinkron. Sepertinya kami dipermainkan dengan titik koordinat itu sendiri, jadi kami bingung titik mana yang kami jadikan pedoman untuk berjuang di bawah. Ketika kami berusaha melawan semua perusahaan yang masuk ke kampung tua, otomatis kami kalah karena titik koordinat tadi,” ucap warga saat menghadiri rapat di DPRD Batam, Senin (06/06/2022).
Namun, keluhan masyarakat tersebut tidak dapat dicarikan solusi karena pihak yang memiliki wewenang tidak hadir dan rapat dijadwalkan ulang pada Kamis, 09 Juni 2022 pukul 10.00 WIB mendatang.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi 1 DPRD Batam, Utusan Sarumaha pun geram. Ia menilai bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Batam serta Badan Pengusahaan (BP) Batam tidak menghargai lembaga DPRD Batam.
“Sudah 3 tahun saya di DPRD, direktur (BP Batam) itu tidak pernah hadir seakan-akan melecehkan lembaga DPRD,” ungkap mantan pengacara itu
Also Read:
Menurutnya, kehadiran pimpinan instansi baik Pemko maupun BP Batam akan sangat menentukan informasi yang akan di gali sehingga dapat direkomendasikan solusi.
“Yang diutus dalam rapat ini seyogyanya harus kepala dinas, tidak diwakilkan. Karena ini terkait masalah masyarakat yang menyentuh kehidupan masyarakat secara langsung sehingga sangat diperlukan kehadiran pimpinan lembaga di rdp selanjutnya,” tuturnya.
Sarumaha mengatakan, masyarakat pada umumnya mendukung adanya pelebaran jalan. Namun ada yang menjadi perdebatan karena wilayah kampung Jabi sudah masuk kedalam kampung tua, sehingga itu yang menjadi polemik di tengah masyarakat.
“Tentu kita ingin mendengarkan dari pihak pemerintah terkait solusinya seperti apa, karena kalau sudah kampung tua tentu ketika itu dilakukan tentu ada solusinya dari pemerintah kan masyarakat tidak menuntut sesuatu yang berkelebihan tapi intinya bagaimana kampung tua yang sudah dialokasikan itu dapat dipenuhi kepada masyarakat,” tutupnya. (Red)
You might also like
