Diduga Kelola Lahan Tampa Ijin, Ketua DPD GPL-I Laporkan PT. SLS Ke Polres Pelalawan

SilabusKepri.co.id, Pelelawan | Ketua Dewan Pimpinan Daerah Giat Peduli Lingkungan-Indonesia (DPD GPL-I) Propinsi Riau Suswanto.Sos, melaporkan  PT. Sari Lembah Subur (PT. SLS) ke Polres Pelalawan atas dugaan pengelolahan lahan tanpa ijin dengan Nomor Surat Laporan : 43/GPL-I/KF/DPD-Riau/IX/2022.

Kepada beberapa awak media di Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Jumat (16/09/2022). Suswanto mengatakan, bahwa pihaknya telah membuat laporan ke Polres Pelalawan atas dugaan pengelolahan lahan tanpa ijin yang dilakukan oleh PT. SLS.

“Benar, bahwa pengurus DPD GPL-I telah melaporkan PT. SLS, ke Polres Pelalawan atas dugaan “pengelolahan lahan tanpa ijin”. Hal tersebut diketahui dari hasil investigasi kami di lokasi kebun PT. SLS di Desa Genduang Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan,” ujarnya

Also Read:

Jalan dan Jembatan Rusak Parah, Warga Singkep Minta Tolong Segera Dibangun

“Berdasarkan  titik kordinat,

1. N.00°03’5.6.2″ E. 102°09’40.9″
2. N.00°03’43.4″  E. 102°09’39.4″
3. N.00°03’31.5″. E. 102°09’47.4″.

Also Read:

Musrenbang Polda Kepri ‘Akselerasi Reformasi Birokrasi Wujudkan Polda Kepri Promoter’

Lahan yang dikelolah PT. SLS sekitar 300 hektare diduga kuat berada di luar Hak Guna Usaha (HGU) PT. SLS ,” pungkasnya,

Terkait hal tersebut, kami telah menyurati Dinas DPMPTSP Kabupaten Pelalawan dengan surat nomor : 25/DPD-GPLI/Riau/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022.

Also Read:

Kecewa Hasil Pemeriksaan Bawaslu, Musrin SH dan Clien nya Lanjut Lapor ke DKPP

Berdasarkan keterangan diatas Peta yang disampaikan oleh Dinas DPMPTSP Kabupaten Pelalawan, menjelaskan bahwah, titik koordinat yang kami sampaikan benar tidak terdapat HGU atas nama PT. SLS.

Dan untuk menguatkan keterangan tersebut kami sudah menyurati Kantor Badan Pertanahan  Kabupaten Pelalawan.

Also Read:

7.267 MASYARAKAT BATAM SEMARAKAN GOWES BATAM BERSEPEDA 2020

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan dengan surat nomor : IP.01.01/364-14.05/VI/2022, lokasi tersebut masuk dalam kawasan perkebunan dan tidak ada dijelaskan tentang status perijinan di lokasi lahan.” ucapnya

Dalam kesimpulannya Suswanto mengatakan, “Sesuai data dan keterangan dari berbagai pihak diduga kuat PT. SLS, dalam melakukan pembukaan lahan seluas kurang lebih 300 hektare tidak memiliki ijin HGU sejak tahun 1993 sampai saat ini”.

Also Read:

Dewi Ansar Dorong Pelaku UMKM Perempuan di Kepri Naik Kelas

Menurut analisa kami, diduga PT. SLS telah melanggar UU yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Antara lain :

-UU Nomor 51 Tahun 1960 tentang       larangan Penggunaan Tanah Tanpa   Ijin/Hak.
-Undang-Undang nomor 12 tahun 1985   tentang Pajak Bumi dan Bangunan,
– UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang   tindak  pidana pencucian uang.

Also Read:

Dewan Batam Sampaikan Usulan, Seperti Apa Reaksi Wawako Batam Amsakar ‘Anda Harus Tau’

Atas dasar kronologis tersebut, kami dari LSM GPL-INDONESIA DPD Riau dengan ini meminta kepada Bapak Kapolres Pelalawan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PT. SLS.

Jika terbukti adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PT. SLS kami meminta agar Bapak Kapolres menghentikan aktivitas perkebunan yang dilakuan PT. SLS di lokasi tersebut,” tandasnya (Harris)

Also Read:

April Serah Terima, Kapal Pesanan BAKAMLA Mengapung di Dermaga PT Citra Shipyard