Diduga Kuat PT Safari Riau Kelolah Lahan Dalam Kawasan Hutan
redaksi
19 Mei 2020 2:54 PM
.
3 min read
Pelalawan, SilabusKepri.co.id — Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT Safari Riau yang berlokasi di kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan yang beroperasi berdasarkan ijin Usaha perkebunan No KPTS /Disbun/XI/2006/593 tgl 2 Nop 2006 seluas 2.500.00 Ha
Serta Pelepasan kawasan Hutan dari Menhut dengan No 189/KPTS-II/1999 tgl 8 April 1999 degan Luas 2096,00 Ha,
Dalam keterangannya Amiruddin Yusuf Selaku Humas Indonesia Duta Lingkungan Hidup menyampaikan kepada awak media Selasa 19/05/20 Bahwa PT Safari Riau diduga kuat masih kelolah lahan ratusan hektar di luar HGU dan masih bersetatus kawasan hutan produksi yang dapat di Kompersi (HPK),
Berdasarkan inpestigasi dan pengambilan titik kordinat di lokasi oleh tim IDLH dan permintaan telaah titik kordinat Kepada BPKH Wilayah XIX Propinsi Riau terhadap sebahagian peta kawasan hutan Propinsi Riau maka dalam keterangannya BPKH menjelaskan melalui surat No S 240/BPKH.XlX/PKH/4/2020
Hal Telaah status Lahan
Berdasarkan. Ploting Titik kordinat geograpis sebagaimana tercantum pada lampiran surat Ketua Indonesia duta lingkungan Hidup (IDLH) Kabupaten Pelalawan No 30/K/IDLH/Pllwn/III/2020 Tgl 31 Maret 2020 terhadap peta kawasan hutan propinsi Riau skala 1:250.000 lampiran keputusan Mentri Lingkungan Hidup dan kehutanan Nomor :SK.903/Menlhk/Setjen/PLA.2/12)2016 tgl 7 Desember 2016 bahwah titik kordinat
1,N 00°13’04.1″ E 101°53’40,7″
2.N 00°12’55.3″ E 101°53’55,8″
3.N 00°12’49.3″ E 101°54’05,8″
4.N 00°12’54,9″ E 101°53’31,0″
5.N 00°12’43,8″ E 101°53’49,7″
berada dalam kawasan hutan produksi yang Dapat di Kompersi(HPK)
Maka berdasarkan keterangan telaah dari BPKH wilayah XIX Propinsi Riau tersebut dapat di simpulkan bahwah PT Safari Riau telah melakukan budidaya perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan yang dapat di kompersi ( HPK) “jelasnya
Maka dari itu Amiruddin menyampaikan bahwah Perusahaan PT Safari Riau diduga telah mengangkangi dan melanggar UU No 41 tahun 1999 tentang kehutanan,UU No 32 tahun 2009 tentang PPLH,dan UU No 39 tahun 2014 tentang perkebunan
Terkait kegiatan budidaya perkebunan dalam kawasan hutan yang diduga dilakukan oleh PT Safari Riau dalam waktu dekat ini kami dari DPC IDLH Kab Pelalawan akan segera melaporkan hal ini kepada penegak Hukum agar segera di proses sesuai dengan hukum yang berlaku”kata Amiruddin menjelaskan
Dalam keterangannya kepada awak media Humas PT Safari Riau Adi Nugroho membantah pernyataan Humas IDLH tersebut
“Pada prinsipnya, dugaan tersebut tidak benar sebab perusahaan telah mengelola perkebunan sesuai dengan SK pelepasan kawasan HPK dan perizinan atau legalitas yg diterbitkan oleh pemerintah atau instansi yg berwenang sesuai dengan ketentuan yg berlaku.”kata Adi Nugroho Mengakhiri. (Pranseda)
You might also like
