DPRD Batam Angkat Suara: Birokrat Penghubung Harus Paham Lapangan dan Berintegritas Tinggi
gusman
23 Oktober 2025 5:59 PM
.
3 min read
Silabuskepri.co.id | BATAM – Isu tentang pentingnya kehadiran birokrat penghubung yang mumpuni dan berintegritas tinggi dalam tubuh Pemerintah Kota Batam kembali mengemuka. Setelah pernyataan akademisi Junaidi, S.Sos., M.Si. yang menyoroti perlunya “strategi komunikasi efektif dan efisien dalam birokrasi yang sehat antara kepala daerah dan masyarakat”, kini giliran legislatif yang angkat bicara.
Anwar Anas, Sekretaris Komisi I DPRD Kota Batam, menegaskan bahwa keberadaan birokrat penghubung atau “komunikator kebijakan” kepala daerah bukan sekadar simbol administratif, tetapi peran strategis yang menuntut kompetensi lapangan, integritas moral, serta kemampuan komunikasi lintas sektor.
“Yang dibutuhkan bukan hanya pintar berbicara atau pandai menyusun laporan. Birokrat penghubung harus memahami realitas sosial di lapangan, memiliki etika publik yang kuat, dan mampu menerjemahkan visi kepala daerah ke dalam kebijakan yang konkret dan bisa dirasakan masyarakat,” tegas Anwar, Kamis (23/10/2025).
Lebih jauh, Anwar menilai bahwa salah satu kelemahan birokrasi modern adalah terlalu banyak pejabat “teoritis”, yang hanya mengandalkan laporan tertulis tanpa memahami situasi nyata di masyarakat.
“Idealnya, birokrat penghubung adalah sosok yang pernah turun langsung, entah sebagai camat, lurah, ajudan, atau pejabat operasional lainnya. Mereka tahu bagaimana realita di lapangan, peka terhadap persoalan warga, dan bisa menafsirkan data menjadi kebijakan yang hidup,” ujarnya.
Dengan pemahaman semacam itu, komunikasi antara kepala daerah dan masyarakat tidak lagi bersifat satu arah, melainkan dialog terbuka yang melahirkan solusi nyata. Birokrat semacam ini, kata Anwar, tidak hanya menjadi penyampai pesan, tetapi juga penyambung empati publik.
Dalam birokrasi yang dinamis seperti Batam, Anwar menekankan pentingnya figur yang solutif dan cepat tanggap. Ia menilai banyak pejabat yang pandai melaporkan masalah, tetapi gagal menawarkan alternatif solusi.
“Kita butuh pejabat yang tidak berhenti pada laporan masalah. Mereka harus bisa menawarkan jalan keluar dan menggerakkan langkah nyata,” kata Anwar.
Hal ini menurutnya menjadi indikator kedewasaan birokrasi: sejauh mana seorang aparatur tidak hanya menunggu perintah, tetapi juga mampu berinisiatif sesuai dengan kebutuhan lapangan.
Selain kompetensi, integritas disebut sebagai fondasi utama birokrat penghubung. Tanpa etika dan disiplin moral, fungsi komunikasi publik akan mudah terdistorsi.
“Birokrat penghubung harus tegak lurus pada aturan. Tidak boleh bermain dengan kepentingan politik, bisnis, atau pribadi. Mereka membawa nama kepala daerah sekaligus kepercayaan masyarakat,” ujar Anwar menegaskan.
Ia menambahkan, pejabat seperti ini juga harus adaptif dan visioner, mampu membaca arah perubahan zaman, dan menggunakan teknologi serta data secara cerdas untuk meningkatkan kinerja birokrasi.
Also Read:
DPRD Batam juga menyoroti aspek loyalitas birokrat di tengah situasi politik menjelang Pilkada. Anwar mengingatkan, loyalitas seorang birokrat harus berpihak pada kepentingan publik, bukan pada kepentingan kekuasaan atau kelompok politik tertentu.
“Birokrat ideal itu loyal pada rakyat dan amanah jabatan, bukan pada individu. Mereka harus mampu menjaga ritme dan suhu politik agar birokrasi tetap stabil di masa transisi maupun kontestasi,” jelasnya.
Dalam konteks ini, birokrat penghubung diharapkan menjadi penyejuk dan penjaga keutuhan sistem pemerintahan — bukan bagian dari konflik atau manuver politik praktis.
Anwar menutup pernyataannya dengan menegaskan pentingnya keterbukaan dan akuntabilitas. Ia berharap para birokrat penghubung ke depan mampu mendengarkan kritik, tertib administrasi, dan menjadi teladan bagi jajaran ASN di bawahnya.
“Birokrasi yang kuat lahir dari budaya terbuka. Figur penghubung kepala daerah harus siap mendengar suara masyarakat dan masukan dari DPRD. Mereka bukan hanya eksekutor kebijakan, tetapi juga penggerak moral dan semangat pelayanan publik,” tandasnya.
Wacana ini sekaligus menjadi refleksi bagi sistem birokrasi di Batam — kota industri yang berkembang pesat, namun rentan terhadap jarak sosial antara pengambil kebijakan dan masyarakat. Kehadiran birokrat penghubung yang profesional dan berintegritas diharapkan dapat mempersempit jurang itu, menjembatani visi pembangunan dengan kebutuhan nyata warga di lapangan.
Sebagaimana disampaikan Anwar Anas, birokrasi bukan hanya struktur pemerintahan, tetapi juga jembatan kepercayaan publik. Dan jembatan itu hanya akan kokoh bila dibangun di atas fondasi integritas, empati, dan kepekaan sosial.
(red)
You might also like
