DPRD Batam Terima LKPj Wali Kota 2025, Pembahasan Dilanjutkan oleh Pansus
gusman
30 Maret 2026 3:39 PM
.
4 min read
Silabuskepri.co.id | BATAM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Batam Tahun Anggaran 2025 sekaligus pembentukan panitia khusus (Pansus), Senin (30/3/2026).
Rapat yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD Kota Batam tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Batam, Haji Muhammad Kamaluddin, didampingi Wakil Ketua I Haji Aweng Kurniawan dari Fraksi Partai Gerindra, Wakil Ketua II Budi Mardiyanto, SE, MM, serta Wakil Ketua III Muhammad Yunus Muda, SE.
Paripurna ini turut dihadiri Wali Kota Batam Amsakar Achmad, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh masyarakat dari Lembaga Adat Melayu (LAM) Kota Batam, serta jajaran pejabat Pemerintah Kota Batam dan BP Batam.
Usai pembukaan rapat, Ketua DPRD Batam Muhammad Kamaluddin mempersilakan Wali Kota Amsakar Achmad untuk menyampaikan pidato pengantar sekaligus ringkasan LKPj Tahun Anggaran 2025 di hadapan anggota dewan.
Dalam paparannya, Amsakar menegaskan bahwa penyampaian LKPj merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah daerah kepada publik sekaligus implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Menurutnya, LKPj tidak hanya menjadi kewajiban administratif semata, tetapi juga menjadi instrumen evaluasi bersama antara eksekutif dan legislatif untuk menilai efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah.
“Tahun 2025 merupakan tonggak krusial karena menjadi tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kota Batam 2025–2029, dengan visi menjadikan Batam sebagai kota madani yang inovatif, berbudaya, dan berkelanjutan sebagai pusat investasi dan pariwisata,” ujar Amsakar dalam pidatonya.
Lebih lanjut, Amsakar memaparkan capaian pengelolaan keuangan daerah yang menunjukkan tren positif. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, pendapatan daerah tercatat meningkat dari Rp3,96 triliun menjadi Rp4,29 triliun, atau naik sekitar Rp331,24 miliar.
Peningkatan tersebut, menurutnya, didorong oleh optimalisasi penerimaan pajak daerah seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi Kota Batam.
Sementara itu, belanja daerah ditetapkan sebesar Rp4,41 triliun, yang difokuskan pada penguatan layanan dasar masyarakat, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta program pengentasan kemiskinan.
Di sektor kinerja dan pelayanan publik, Pemerintah Kota Batam juga mencatat sejumlah capaian penting. Di antaranya peningkatan skor literasi dan numerasi, perluasan cakupan Universal Health Coverage (UHC) bagi masyarakat, serta berbagai penghargaan yang diraih daerah.
Beberapa di antaranya adalah opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan daerah, predikat Kota Terinovatif dalam ajang Innovative Government Award, serta pengakuan sebagai Kota Layak Anak.
Meski demikian, Amsakar mengakui bahwa berbagai tantangan masih dihadapi pemerintah daerah, terutama di tengah dinamika ekonomi global serta meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik.
Karena itu, ia berharap DPRD Kota Batam dapat memberikan rekomendasi konstruktif terhadap LKPj tersebut sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan kebijakan pembangunan ke depan.
“Masukan dari DPRD akan menjadi kompas bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Pada akhir penyampaiannya, Amsakar juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kota Batam, Forkopimda, sektor swasta, akademisi, serta seluruh masyarakat Batam atas sinergi dan dukungan dalam mendorong pembangunan daerah.
Selanjutnya, ia secara resmi menyerahkan dokumen LKPj Tahun Anggaran 2025 kepada DPRD Kota Batam untuk dibahas lebih lanjut.
Also Read:
Penyerahan dilakukan secara simbolis kepada pimpinan DPRD, disertai dokumen lengkap LKPj sebagai bahan pembahasan oleh legislatif.
Setelah itu, Ketua DPRD Muhammad Kamaluddin melanjutkan agenda rapat dengan membacakan nama-nama anggota Pansus LKPj yang diusulkan oleh masing-masing fraksi di DPRD.
Untuk memberikan kesempatan kepada anggota pansus memilih pimpinan, rapat paripurna kemudian diskors selama lima menit.
Setelah skors dicabut, juru bicara pansus, Muhannad Rudi, ST, menyampaikan hasil musyawarah mufakat yang menetapkan Haji Ahmad Surya sebagai Ketua Pansus dan Haji Djoko Mulyono, SH, MH sebagai Wakil Ketua Pansus LKPj Wali Kota Batam Tahun Anggaran 2025.
Dalam kesempatan tersebut, Muhannad berharap seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat hadir dan bekerja sama dalam proses pembahasan LKPj bersama pansus.
“Kami berharap seluruh OPD dapat bersinergi dan hadir dalam setiap rapat pembahasan agar proses evaluasi ini berjalan optimal,” ujarnya.
Menutup rangkaian agenda paripurna, Ketua DPRD Batam juga membacakan sejumlah perubahan jadwal kegiatan DPRD, termasuk agenda kunjungan kerja serta masa reses anggota dewan.
Rapat paripurna kemudian ditutup dengan harapan seluruh tahapan pembahasan LKPj dapat berjalan lancar dan menghasilkan rekomendasi strategis yang konstruktif bagi peningkatan kinerja pemerintahan serta pembangunan Kota Batam ke depan. (*)
You might also like
