Konsumen RS Subsidi Mendesak Klarifikasi Harga Rumah: RDPU DPRD Batam Siap Jembatani

Silabuskepri.co.id | Batam – Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi I DPRD Kota Batam digelar di Ruang Rapat Komisi I, dengan pimpinan rapat dipandu oleh anggota Komisi I, Muhammad Fadli SH, didampingi Sekretaris Komisi I, Anwar Anas. Hadir juga anggota Komisi I lainnya, yakni Dr. Muhammad Mustafa SH MH dan Hendrik SH, untuk mengikuti jalannya rapat secara utuh.

RDPU ini dihadiri perwakilan sejumlah instansi terkait, antara lain Direktorat Lahan BP Batam, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam, Dinas Perkimtan, Dinas CKTR, pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN), pejabat Bapenda, Bagian Hukum Setdako Batam, Camat Sekupang, Lurah Patam Lestari, pimpinan organisasi GEMPA, serta perwakilan konsumen perumahan. Meski dalam daftar undangan telah tercantum Bank Tabungan Negara (BTN) dan developer PT Intan Karya Lestari, keduanya tidak menghadiri RDPU meskipun sempat disebutkan sebagai pihak berkepentingan.

RDPU ini digelar sebagai respons atas keluhan warga sebagai konsumen rumah subsidi yang menilai adanya dugaan “permainan” harga terhadap rumah yang mereka beli. Warga berpendapat seharusnya mereka mendapatkan harga lebih rendah dari nilai transaksi yang telah ditetapkan, sehingga muncul kekhawatiran mengenai kelayakan dan kepatuhan harga serta skema pembiayaan yang diberlakukan.

Also Read:

Aspirasi Diakomodir, Masyarakat Kompleks Pertokoan Aviari Ucapan Terima Kasih Kepada Pemerintah Kota Batam

Suasana rapat pada awalnya berjalan tegang, terutama ketika sejumlah pihak mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme penetapan harga serta kualitas informasi yang diberikan saat transaksi. Namun, pimpinan rapat berhasil menengahi dinamika diskusi sehingga diskusi dapat berlanjut secara konstruktif. Muhammad Fadli menjelaskan bahwa Komisi I berkomitmen mengurai permasalahan ini hingga duduk perkara menjadi jelas, dengan tujuan menemukan solusi yang adil bagi seluruh pihak terkait.

“Meskipun saat ini warga selaku konsumen sudah mengambil jalur hukum dan menggugat ke pengadilan, kami tetap berkomitmen membantu mencarikan penyelesaian yang adil antara konsumen, pihak developer, dan pihak bank,” tegas Fadli. Ia menambahkan bahwa RDPU lanjutan akan dijadwalkan kembali, mengingat belum terpenuhinya kehadiran pihak-pihak yang paling berkepentingan pada rapat kali ini.

Also Read:

Rudi Percepat Penyelesaian Kampung Tua dan KSB di Batam

Dalam rangkaian rapat berikutnya, Komisi I menekankan perlunya partisipasi penuh dari BTN dan pihak pengembang untuk memaparkan dashed price policy, mekanisme pembiayaan, serta rencana kompensasi atau penyesuaian harga jika diperlukan. Selain itu, perlu ada kajian independen mengenai standar kualitas perumahan, kepatuhan terhadap regulasi, serta kajian dampak ekonomi bagi konsumen berpendapatan rendah.

Kepala Bagian Hukum Setdako Batam menekankan pentingnya transparansi kontrak dan kejelasan syarat-syarat pembelian rumah subsidi, guna mencegah potensi sengketa di masa mendatang. Sementara itu, perwakilan konsumen menegaskan bahwa hak-hak mereka sebagai pembeli perlu dilindungi dengan threads of accountability yang jelas dari semua pihak terkait.

Also Read:

Sekretaris Anggota Wantimpres Sambangi BP Batam, Serap Aspirasi Pelaku Usaha KEK

RDPU selanjutnya direncanakan akan melibatkan kehadiran penuh BTN dan developer serta pihak-pihak terkait lainnya yang sebelumnya tidak hadir, agar dialog bisa berjalan lebih menyeluruh, solusi yang konkret dirumuskan, serta langkah-langkah restoratif dapat segera diimplementasikan. Jika ada arahan khusus tentang penyusunan materi RDPU berikutnya atau fokus isu yang ingin ditekankan, silakan sampaikan agar narasi berikutnya bisa lebih tepat sasaran.

Also Read:

BP Batam Dorong Lulusan Insinyur Kolaborasi Wujudkan Pembangunan Rempang Eco-City