Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Dewan Pers Nomor: 34/PPR-DP/VIII/2019 tentang Pengaduan PT. Citra Shipyard terhadap Media Siber silabuskepri.co.id.
redaksi
10 Agustus 2019 6:12 PM
.
4 min read
Menimbang:
- Bahwa Dewan Pers menerima pengaduan tambahan dari PT. Citra Shipyard (selanjutnya disebut Pengadu) ke Dewan Pers tertanggal 22 April 2019 terkait berita Media Siber silabuskepri.co id (selanjutnya disebut Teradu) berjudul “April Serah Terima, Kapal Pesanan Bakamla Mengapung Di Dermaga PT. Citra Shipyard” (diunggah pada 25 Maret 2019) Pengadu pada intinya berkeberatan dan merasa sangat dirugikan atas berita yang diadukan karena tidak didasarkan pada fakta-fakta yang ada, bohong, tidak benar
dan cenderung menghakimi Pengadu. - Bahwa menindaklanjuti pengaduan itu, Dewan Pers telah mengundang Pengadu dan Teradu untuk menghadiri pertemuan klarifikasi pada Selasa, 25 Juni 2019 di Sekretariat Dewan Pers. Jakarta. Pengadu hadir, namun Teradu tidak hadir. Pengadu mengemukakan ke Dewan Pers kronologi peristiwa yang terjadi terkait berita tersebut.
- Bahwa Dewan Pers kembali mengundang Pengadu dan Teradu untuk menghadiri pertemuan klarifikasi kedua pada Rabu, 3 Juli 2019 di Sekretariat Dewan Pers, Jakarta. Pengadu dan Teradu hadir.
- Bahwa dalam pertemuan klarifikasi tersebut, Pengadu berkeberatan atas point 6 Risalah Penyelesaian Pengaduan “Kedua pihak sepakat menghadiri kasus ini di Dewan Pers dan tidak membawa ke Jalur hukum, kecuali kesepakatan di atas tidakdilaksanakan.
- Bahwa dalam pertemuan klarifikasi kedua, Teradu juga berkeberatan bila Pengadu meminta untuk menghilangkan point 6 dalam Risalah Penyelesaian Pengaduan dan tudingan pelanggaran yang diputuskan oleh Dewan Pers yaitu melang gar Padal 1, 2 dan 3 Kode Etik Jurnalistik.9 Bahwa Dewan Pers berdasarkan penjelasan dari Pengadu dan Teradu serta analisa terhadap berita yang diadukan, memutuskan mengeluarkan ajudikasi dalam bentuk
Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR).
Mengigat :
1.Pasal 11 ayat (1) Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers (Peraturan Dewan Pers Nomor 3/Peraturab-DP/VIII/17) menyebutkan “Dewan Pers melakukan pemeriksaan atas bukti dan keterangan
bukti dan keterangan dari Pengadu dan Teradu untuk mengeluarkan keputusan”
sedangkan ayat (2) menjelaskan “Dewan Pers dapat menyelesaikan pengaduan
melalui mekanisme surat-menyurat,
mediasi dan atau ajudikasi”.
- Pasal 1 butir (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyebut “Perusahaan Pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha
pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta
perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.” - Peraturan Dewan Pers Nomor
Pemberitaan Media Siber. 1/Peraturan-DP/II1/2012 tentang Pedoman. - Peraturan Dewan Pers Nomor 9/Peraturan-DP/X/2008 tentang Pedoman Hak Jawab.
Memperhatikan:
- Hasil penelitian Dewan Pers, klarifikasi dan keterangan dari Pengadu dan analisa
lerhadap berita yang diadukan Pengadu. - Berita yang diadukan berjudul “April Serah Terima, Kapal Pesanan Bakamla
Mengapung Di Dermaga PI. Citra Shipyard” (diunggah pada 25 Maret 2019) berisi informasi terkait peluncuran 3 unit kapal Patroli buatan PT. CS yang berada di Tanjung Uncang, Batam, Kepulauan Riau (Kepri) diluneurkan. Namun belum sepenuhnya diluncurkan, setengah badan kapal ini nyaris tenggelam.
Narasumber tidak disebutkan. Ada upaya konfirmasi namun tidak berhasil. Berita ini dikutip dari
beritabatam.com
- Pengadu dalam pertemuan klarifikasi di Sekretariat Dewan Pers, Jakarta pada Rabu 3 Juli 2019 menjelaskan kronologi peristiwa yang menimpa Pengadu.
Pada intinya Pengadu menjelaskan, berita yang ditulis Teradu adalah berita bohong, tidak benar, tidak sesuai dengan fakta yang terjadi, tidak berimbang, tendensius dan beritikad buruk.
Berita itu juga tanpa konfirmasi dan klarifikasi terhadap Pengadu. Pengadu
merasu sangat dirugikan karena keberlangsungan perusahaan terganggu akibat dari pemberitaan yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta tersebut.
- Hasil Sidang Pleno Dewan Pers tanggal 30 Juli 2019 di Jakarla mengenai Pengaduan PT. Citra Shipyard terhadap Media Siber silabuskepri.co.id.
Memutuskan:
- Teradu melanggsr Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik (KEJ) karena tidak profesional, hanya mengutip berita dari media lain tanpa upaya uji informasi sendiri.
- Teradu melanggar Pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik karena tidak akurat, tidak
berimbang, tidak uji informasi dan mernuat opini yang menghakimi.
Rekomendasi:
- Teradu wajib melayani Hak Jawab dari Pengadu secara proporsional disertai permintaan maaf kepada Pengadu dan masyarakat pembaca, selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah Hak Jawab diterima.
Pemuatan Hak Jawab sesuai dengan Pedoman Hak Jawab sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 9/Peraturan-DP/X/2008 Tentang Pedoman Hak Jawab.
- Pengadu memberikan ditandatanganinya PPR ini. Teradu wajib menautkan Hak Jawab dari Pengadu dengan berita yang diadukan,
sesuai dengan angka 4 huruf b Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan- DP/II/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Mcdia Siber yang menyatakan “Ralat,koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikorcksi atau Hak Jawab selambat-lambat tujuh hari kerja setelah
yang diberi hak jawab”. - Teradu wajib melaksanakan isi dan memuat PPR ini di medianya dengan mengacu kepada Pasal 12 Ayat (2) dan (3) Peraturan Dewan Pers Nomor 3/Peraturan- DP/VII/2017 tentang Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers.
- Teradu wajib melaporkan bukti tindak lanjut PPR ini ke Dewan Pers selambat-
lambatnya 3 x 24 jam setclah Hak Jawab diunggah.
Sesuai Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, perusahaan pers wajib melayani Hak Jawab agar tidak terkena pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
Demikian Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi Dewan Pers untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Jakarta, 6 Agustus 2019
Dewan Pers
Mohammad NUH
Ketua Dewan Pers
You might also like
