Silabuskepri.co.id | SUMATERA UTARA — Seruan para pemimpin gereja selama bertahun-tahun agar pemerintah menutup PT Toba Pulp Lestari (TPL) kembali menggema setelah rangkaian bencana ekologis menghantam Tapanuli Utara dan menjalar hingga Tapanuli Tengah. Peringatan yang dahulu disampaikan dari mimbar gereja—bahkan disebut sebagai seruan kenabian—nyatanya diabaikan. Kini alam menjadi saksi dan sekaligus “penghukum” atas kerusakan hutan yang tidak pernah dipulihkan.
Para pemimpin gerejawi sejak lama telah memperingatkan bahwa eksploitasi hutan secara brutal di kawasan Tapanuli akan memicu kehancuran ekologis. Mereka menyampaikan bahwa kerusakan itu bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga pelanggaran terhadap martabat ciptaan, sebuah tindakan yang mendatangkan konsekuensi besar bagi kehidupan masyarakat.
Namun suara moral itu tak pernah benar-benar didengar. Operasional PT TPL tetap berjalan, pembalakan hutan terus berlangsung, aliran sungai di hulu berubah arah, dan bentang alam mengalami degradasi serius. Dan ketika banjir bandang, longsor, serta luapan air meluluhlantakkan desa-desa di Taput hingga Tapteng, barulah publik melihat kenyataan pahit: peringatan gereja terbukti benar adanya.
Gubernur Sumatera Utara Sudah Mendukung Penutupan, Lalu Apa yang Ditunggu Pemerintah Pusat?
Dalam beberapa kesempatan, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution telah menyampaikan dukungannya agar izin operasional PT TPL dikaji ulang bahkan dihentikan. Sikap ini selaras dengan tuntutan masyarakat adat, aktivis lingkungan, dan lembaga gerejawi yang melihat kerusakan hutan sudah mencapai titik kritis.
Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa bencana yang menimpa wilayah Tapanuli bukan sekadar fenomena alam biasa. Ini adalah reaksi ekologis yang lahir dari pembabatan hutan skala besar—hutan yang semestinya menjadi penyangga air, penahan longsor, dan rumah bagi keanekaragaman hayati.
Ketika hutan hilang, bencana datang.
Penutupan PT TPL Bukan Lagi Sekadar Tuntutan: Ini Kebutuhan Mendesak
Melihat banyaknya kerugian material, kerusakan infrastruktur, terputusnya akses warga, dan trauma psikologis akibat bencana beruntun, tuntutan penutupan PT TPL bukan lagi hanya isu moral atau ekologis. Ini telah menjadi kebutuhan mendesak demi keselamatan dan masa depan masyarakat Tapanuli.
Pertanyaannya kini bukan lagi “haruskah PT TPL ditutup?”
Tetapi: “Mengapa belum ditutup?”