Suara Pers dari Daerah: Menagih Transparansi di Balik Anggaran Publikasi

SILABUSKEPRI.CO.ID | Tanggamus — Suasana Kantor Bupati Tanggamus mendadak ramai pada Senin (6/10/2025). Ratusan wartawan dari berbagai perusahaan media lokal mendatangi kantor pemerintahan tersebut untuk menuntut kejelasan terkait kerja sama media dengan Pemerintah Kabupaten Tanggamus yang hingga kini dinilai tidak transparan dan belum juga tuntas.

Sejak pagi, para jurnalis telah berkumpul dan menunggu di ruang Sekretaris Daerah. Namun, hingga menjelang tengah hari, baru satu pejabat yang muncul untuk memberikan penjelasan. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Tanggamus, Suhartono, akhirnya menemui mereka dan memberikan pernyataan singkat.

“Tunggu hasil evaluasi dari provinsi,” ujarnya dengan nada datar kepada Ketua AWPI Tanggamus, Helmi.

Also Read:

ILDI Waykanan Dikukuhkan, Diharapkan Cetak Atlet Senam Berprestasi

Pernyataan tersebut dianggap sebagian wartawan hanya sebagai ulang-ulang janji lama yang tidak memberikan solusi konkret. Meski Helmi menilai jawaban itu sudah sesuai prosedur, namun tidak sedikit rekan media lain yang menanggapinya dengan kecewa.

“Kami hanya minta kejelasan hasil verifikasi yang sudah dijanjikan. Tapi sampai sekarang masih mengambang,” ujar Didi, salah satu wartawan yang hadir di lokasi.

Also Read:

Menteri Erick Tohir Tinjau Pelahuhan di Lampung

Nada kekecewaan semakin keras terdengar di antara para jurnalis. Beberapa di antaranya menuding Diskominfo tidak transparan dan cenderung mempermainkan nasib media lokal dalam proses verifikasi dan kerja sama publikasi.

“Omongannya nggak bisa dipercaya. Sudah terbiasa menunda-nunda dan cari muka di depan bupatinya,” tambah Didi dengan nada kesal.

Also Read:

Tutup Workshop dan Orientasi P4GN, Tanamkan Komitmen Perjuangan Melawan Peredaran Narkotika

Isu ketertutupan dan inkonsistensi dalam pengelolaan kerja sama media di Tanggamus sebenarnya bukan hal baru. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah insan pers di daerah itu kerap mengeluhkan proses verifikasi yang tidak objektif, bahkan diduga dipengaruhi oleh kedekatan personal antara pejabat Diskominfo dengan pihak tertentu.

Hingga berita ini ditayangkan, Pemerintah Kabupaten Tanggamus belum memberikan klarifikasi resmi terkait tuntutan wartawan dan hasil evaluasi kerja sama media yang dimaksud.

Also Read:

Dukung Dunia Pendidikan, PLN Salurkan Beasiswa dan Berbagai Program Bagi 20.848 Penerima Manfaat

(Kabiro Tanggamus: Munziri, S.T.)

Also Read:

Prof. Dr. Novita Tresiana M.Si : Pengebangkan Karakter Individu Sebagai Penggiat P4GN