Pertemuan Pemko Batam dengan bright PLN Batam, Ini Keputusannya

Batam, Silabuskepri.co.id_ Polemik pembayaran tagihan listrik yang membengkak di bulan Juni, akhirnya dibawa ke rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Selasa (9/6/2020) siang.

Dalam rapat tersebut, Walikota Batam H Muhammad Rudi (HMR) tegas meminta PT Bright PLN Batam yang diundang khusus di forum tersebut, memberikan relaksasi atau keringanan masa pembayaran.

Misalnya kumulatif selisih kekurangan bayar bulan sebelumnya tidak ditagihkan dalam satu bulan sekaligus, melainkan diangsur selama 12 bulan.

Also Read:

Masyarakat Karimun Padati Tabligh Akbar Ustadz Abdul Somad

“Jadi dibagi-bagi di bulan berikutnya. Sehingga masyarakat tidak berat untuk membayarnya,” tegas HMR.

Tindakan ini ditempuh untuk meringankan beban masyarakat Batam, apalagi sedang dirundung Covid-19 sehingga ekonomi masyarakat tertekan.

Also Read:

Kantor Relawan Diresmikan, Lukita DT Inginkan Pertumbuhan Ekonomi Batam Berkeadilan

Namun permintaan Walikota yang mewakili keresahan warga ini tak bisa dipenuhi. Pihak PLN malah balik nawar, dengan mengajukan relaksasi selama 4 bulan saja.

Tentu saja ini membuat suasana agak tegang. Namun, pihak Pemerintah Kota Batam tetap mendesak 12 bulan.

Also Read:

PDI Perjuangan Usung Mayjen (Purn) Sturman Pandjaitan Menjadi Baceleg DPR RI Dapil Kepri

PLN tetap bergeming, mereka pun menyodorkan relaksasi selama 6 bulan sebagai jalan tengah.

Namun ini tak diterima. Perundingan berlangsung alot, hingga akhirnya disepakati lama angsuran 9 bulan.

Also Read:

Hadiri Pelantikan Rektor Universitas Jayabaya, Bamsoet Dorong Pembentukan Kembali Dewan Pertimbangan Agung

Sebelumnya pihak PLN tetap membantah bila pihaknya tidak menaikkan tarif listrik.

Kenaikan tagihan listrik yang dialami warga tersebut, karena sejak pandemi corona virus disease (Covid-19) muncul di Batam, PLN tidak menurunkan tim pencatat meteran listrik. Khususnya pada bulan Maret dan April.

Also Read:

Amsakar Dorong Pemanfaatan Pekarangan Rumah sebagai Sumber Ketahanan Pangan

Hal ini sehingga warga diminta mengirimkan pencatatan meteran mandiri via WhatsApp atau aplikasi khusus PLN.

Ternyata ada sebagian besar masyarakat tidak mengirimkan foto meteran listriknya ke wadah yang PLN siapkan.

Also Read:

Pakar Hukum Menilai Mardani Maming Tidak Terbukti Melakukan Korupsi, Ini Buktinya

Sehingga tagihan listrik pada bulan lalu hanya berdasarkan rata-rata pemakaian bulan sebelumnya.

Karena itulah terjadi kekurangan bayar dari kondisi sebenarnya. Dan kenaikan tagihan bulan ini disebabkan kumulatif kekurangan bayar tersebut.

Also Read:

Rudi Dorong Percepatan Pembangunan Masjid Agung Batam Center

Alasan lainnya menurut PLN, ada peningkatan penggunaan listrik oleh pelanggan selama kebijakan ‘di rumah saja’ berlangsung. Sehingga kWh yang tercatat di meteran pun meningkat di banding bulan-bulan sebelum covid-19 terjadi.
(P. Sib / KB)

Also Read:

Mantap, BP Batam segera leleng Lahan Terbengkalai