BP Gelar Sosialisasi Penggunaan Aplikasi SPSE Versi 4.3 Menuju Penerapan E-Procurement

0
18

SILABUSKEPRI.CO.ID, BATAM — Dalam rangka peningkatan layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik di lingkungan Badan Pengusahaan (BP) Batam, Lembaga Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) BP Batam menggelar sosialisasi penggunaan aplikasi SPSE Versi 4.3 menuju penerapan Penerapan 100% E-Procurement, pada Selasa (8/10/19) bertempat di Conference Room, IT Center BP Batam.

E-Procurement atau Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah sistem pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan secara elektronik dengan memanfaatkan dukungan teknologi informasi. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, mutu, dan transparansi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

“Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, aturan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan setelah adanya Nota Kesepahaman antara BP Batam bersama LKPP pada Agustus lalu,” ujar Kepala Pusat Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Sylvia J. Malaihollo, selaku penanggung jawab LPSE BP Batam.

Sylvia J. Malaihollo menambahkan, “dengan adanya Aplikasi SPSE Versi 4.3, mulai dari SIRUP dengan seluruh model pengadaan, baik itu tender, pengadaan langsung, dsb secara menyeluruh sudah dapat kita lihat di ujung akan menjadi sama sehingga ke depannya kita bisa melihat realisasi perencanaan yang kita sudah tetapkan di SIRUP yang sudah ditentukan di awal.”

“Dari sana kita dapat melihat untuk ke depannya, di tahun-tahun berikutnya kita dapat melakukan estimasi supaya merencanakan sesuatu lebih optimal,” tambahnya.

Lebih lanjut Kepala Subdirektorat Pengelolaan dan Pembinaan LPSE, Ichwan Makmur Nasution, selaku narasumber pada kegiatan sosialisasi penggunaan Aplikasi SPSE Versi 4.3, mengapresiasi dan bangga terhadap minat BP Batam untuk secara 100% E-Procurement, karena memang sejalan dengan LKPP yang ingin agar penghargaan tidak hanya tender yang dilakukan perusahaan elektronik, tetapi seluruh pengadaan yang 5 metode tadi.

Ichwan Makmur Nasution berharap PPK, Pokja bisa melakukan pengadaan elektronik secara 100%, tidak hanya tender, pengadaan langsung, penunjukkan langsung, tetapi juga swakelola.

Sosialisasi yang diikuti oleh lebih dari 50 peserta tersebut, terdiri dari Kelompok Kerja Pemilihan (Pokmil), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Pejabat Pengadaan (PP) di Lingkungan BP Batam dan LPSE Bintan. (cm)

BAGIKAN
Berita sebelumyaKOLONEL LAUT (P) TUNGGUL RESMI JABAT DANLANAL RANAI
Berita berikutnyaDPRD Kota Batam Terima Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kabupaten Inhil
Redaksi Pelindung : Tuhan Yang Maha Esa Penasehat : Brigjen Purn Parasian Simanungkalit,SH, MH. Susunan Redaksi Pemimpin Umum / Penanggung Jawab Gusmanedy Sibagariang AMD Pemimpin Redaksi Tumpak Simbolon, SH Pengembangan dan Periklanan Rismauli Sinaga Redaktur : Sandi Pusaka Herman , Niko. S Korlip : Pineop Siburian Wartawan Batam : Tumpak Simbolon, Ramli, Manguji Silaban, Mirwansyah Biro Tj Balai karimun : — Biro Lingga : Suarman wartawan : Juhari Biro Anambas : M Yanis wartawan : Firmandani Biro Natuna : Nizar Biro Bintan : Edy Biro Tanjungpinang : Mayer S Perwakilan Riau Daratan : Perwakilan Zona Sumatera Perwakilan Riau dan Biro Pelelawan : Pranseda Simanjuntak Kampar : Perwalikan zona Jawa : Perwalikan zona indonesia Tumur : Perwakilan zona Kalimantan : Bidang Pengembangan Usaha Marketing Maneger : Jeni Kartika Sinaga Badan Hukum : PT. Goes Siber Mandiri Sukses Nomor AHU : 0054024.AH.01.01 NPWP : 80.762.640,3-225.000 Nomor TDP : 33.10.1.58.18242 No SIUP : 02137/BPMPTSP-BTM/PAK/2016 Alamat : Kompleks Ruko Rabayu Blok E No. 2 Tembesi, Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau, Indonesia Kode pos : 29439 Telepon : 0778-7432139 Hp +628127063321 Email : redaksisilabus@gmail.com SOP PERLINDUNGAN WARTAWAN KEMERDEKAAN menyatakan pikiran dan pendapat merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dihilangkan dan harus dihormati. Rakyat Indonesia telah memilih dan berketetapan hati melindungi kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat itu dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat dan bagian penting dari kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat. Wartawan adalah pilar utama kemerdekaan pers. Oleh karena itu dalam menjalankan tugas profesinya wartawan mutlak mendapat perlindungan hukum dari negara, masyarakat, dan perusahaan pers. Untuk itu Standar Perlindungan Profesi Wartawan ini dibuat: Perlindungan yang diatur dalam standar ini adalah perlindungan hukum untuk wartawan yang menaati kode etik jurnalistik dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya memenuhi hak masyarakat memperoleh informasi; Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan memperoleh perlindungan hukum dari negara, masyarakat, dan perusahaan pers. Tugas jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui media massa; Dalam menjalankan tugas jurnalistik, wartawan dilindungi dari tindak kekerasan, pengambilan, penyitaan dan atau perampasan alat-alat kerja, serta tidak boleh dihambat atau diintimidasi oleh pihak manapun; Karya jurnalistik wartawan dilindungi dari segala bentuk penyensoran; Wartawan yang ditugaskan khusus di wilayah berbahaya dan atau konflik wajib dilengkapi surat penugasan, peralatan keselamatan yang memenuhi syarat, asuransi, serta pengetahuan, keterampilan dari perusahaan pers yang berkaitan dengan kepentingan penugasannya; Dalam penugasan jurnalistik di wilayah konflik bersenjata, wartawan yang telah menunjukkan identitas sebagai wartawan dan tidak menggunakan identitas pihak yang bertikai, wajib diperlakukan sebagai pihak yang netral dan diberikan perlindungan hukum sehingga dilarang diintimidasi, disandera, disiksa, dianiaya, apalagi dibunuh; Dalam perkara yang menyangkut karya jurnalistik, perusahaan pers diwakili oleh penanggungjawabnya; Dalam kesaksian perkara yang menyangkut karya jurnalistik, penanggungjawabnya hanya dapat ditanya mengenai berita yang telah dipublikasikan. Wartawan dapat menggunakan hak tolak untuk melindungi sumber informasi; Pemilik atau manajemen perusahaan pers dilarang memaksa wartawan untuk membuat berita yang melanggar Kode Etik Jurnalistik dan atau hukum yang berlaku.

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.