Amsakar dan Li Claudia Terima Aspirasi Warga Rempang di Kantor Wali Kota Batam
redaksi
5 Mei 2025 6:04 PM
.
2 min read
Silabuskepri.co.id | Batam – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, bersama Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, menerima aspirasi dari sekitar 50 warga Rempang dalam sebuah pertemuan terbuka yang berlangsung di Kantor Wali Kota Batam pada Senin (5/5/2025). Pertemuan ini menjadi ajang dialog antara pemerintah dan masyarakat, khususnya membahas isu-isu yang berkaitan dengan pembangunan di Rempang, termasuk proses relokasi dan kepastian hukum atas lahan.
Amsakar menyampaikan rasa terima kasih atas kedatangan warga yang berinisiatif menyampaikan langsung pandangan dan masukan mereka kepada pemerintah.
“Kami bersyukur bisa menyambut kehadiran Bapak dan Ibu hari ini. Meski saya sedang mengikuti rapat Musrenbang RPJMD 2025–2029 secara daring bersama Mendagri, dialog ini tetap kami prioritaskan karena menyangkut hal yang sangat penting,” ujar Amsakar.
Dalam pertemuan tersebut, warga menyuarakan berbagai persoalan, seperti status lahan di Tanjung Banon, hak kepemilikan, dan sejumlah kekhawatiran lain. Seorang warga dari Pasir Panjang, Ishak, menegaskan bahwa masyarakat Rempang bertekad menjaga suasana tetap aman dan damai, namun berharap adanya perlindungan dari aparat agar program pemerintah berjalan tanpa konflik.
Menanggapi hal tersebut, Amsakar menjelaskan bahwa semua proses dilakukan sesuai prosedur dan melalui tahapan peringatan resmi. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Batam bertindak berdasarkan instruksi dari pemerintah pusat.
“Kami tidak ingin ada pihak yang merasa dirugikan. Oleh karena itu, kami sedang berupaya merumuskan solusi terbaik, termasuk menggandeng tim independen seperti KJPP untuk menilai aset warga secara adil dan objektif,” jelasnya.
Ia juga menyinggung bahwa seluruh wilayah Batam berada dalam kewenangan Badan Pengusahaan (BP) Batam, dengan mayoritas sertifikat lahan berstatus Hak Guna Bangunan (HGB), bukan Sertifikat Hak Milik (SHM).
“Ke depan, pemerintah akan mendorong penerbitan SHM untuk masyarakat di kawasan kampung tua agar mereka mendapatkan kepastian hukum atas tempat tinggalnya,” lanjut Amsakar.
Di akhir pertemuan, Amsakar menekankan pentingnya penyelesaian persoalan lahan secara terstruktur agar tidak berkepanjangan. Ia mengajak warga untuk terus menjaga suasana kondusif dan terbuka terhadap dialog demi menemukan solusi bersama.
“Terima kasih atas aspirasi yang telah disampaikan. Pemerintah akan terus berkomitmen mencari jalan keluar yang adil dan bijaksana demi kepentingan bersama,” pungkasnya.(*)
You might also like
