Silabuskepri.co.id | Batam — Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, membuka kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) di lingkungan Pemerintah Kota Batam yang digelar di Kantor Wali Kota Batam, Rabu (5/11/2025). Forum ini mengusung tema “Penguatan Program Pemerintah Melalui Kolaborasi dengan Masyarakat dalam Perbaikan dan Evaluasi Pelayanan yang Berorientasi pada Kebutuhan Masyarakat.”
Kegiatan strategis tersebut diikuti oleh sekitar 350 peserta dari berbagai unsur, antara lain Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), akademisi, pelaku usaha, tokoh masyarakat, hingga lembaga kemasyarakatan. Forum ini menjadi ruang dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat untuk membahas efektivitas kebijakan publik serta arah pembangunan Kota Batam ke depan.
Dalam sambutannya, Wali Kota Batam menegaskan pentingnya proses perumusan kebijakan yang partisipatif dan transparan sebagai fondasi dari tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Menurutnya, setiap kebijakan harus lahir dari proses yang benar agar menghasilkan output yang berkualitas dan tepat sasaran.
“Output yang baik akan lahir dari proses yang baik, dan proses yang baik bermula dari input yang baik. Kalau inputnya benar, prosesnya benar, insyaallah outputnya pasti benar,” ujar Amsakar di hadapan peserta forum.
Ia menekankan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak dapat berjalan efektif tanpa adanya partisipasi aktif masyarakat. Setiap masukan dan kritik publik, katanya, harus dikelola secara terbuka, terukur, dan konstruktif agar hasilnya optimal serta sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Dalam paparannya, Amsakar memaparkan 15 program prioritas Pemerintah Kota Batam, di mana tujuh di antaranya bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari. Program tersebut dirancang berdasarkan hasil penjaringan aspirasi dari warga Batam melalui berbagai forum konsultatif dan reses pembangunan.
Beberapa di antaranya meliputi:
“Program yang kita inisiasi itu berangkat dari masyarakat. Kita dengarkan apa yang mereka butuhkan, lalu kita rumuskan menjadi kebijakan nyata. Itulah wujud dari pemerintahan yang partisipatif,” tegas Amsakar.
Selain memaparkan program prioritas, Wali Kota juga menyoroti pengembangan sektor UMKM sebagai tulang punggung ekonomi daerah. Ia menyebut bahwa salah satu kendala terbesar bagi pelaku usaha mikro di Batam adalah akses terhadap permodalan, sehingga pemerintah terus berupaya membuka ruang kolaborasi dengan lembaga keuangan dan dunia industri.
“Cita-cita saya, UMKM di Batam ini bisa naik kelas. Kita akan bantu agar mereka punya akses permodalan yang mudah, cepat, dan aman. Karena kalau UMKM tumbuh, ekonomi Batam juga akan semakin kuat,” jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Amsakar turut menyinggung persoalan air bersih yang menjadi salah satu isu strategis di Batam. Ia menegaskan bahwa masalah ini membutuhkan sinergi lintas sektor, baik antara pemerintah, swasta, maupun masyarakat, agar penanganannya lebih terarah dan berkelanjutan.
“Gunakan forum ini sebagai momentum untuk memberi masukan seluas-luasnya, supaya kita dapat melakukan evaluasi dan perbaikan bersama,” ajaknya.
Forum Konsultasi Publik ini diharapkan menjadi wadah strategis untuk memperkuat dialog dua arah antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus memperkokoh komitmen bersama dalam membangun pelayanan publik yang adaptif, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan warga Batam.
Kegiatan ini juga menjadi bukti bahwa Pemerintah Kota Batam terus berupaya menumbuhkan budaya partisipatif dalam perumusan kebijakan, di mana masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga mitra aktif dalam pembangunan.
“Batam adalah kota yang tumbuh karena partisipasi. Semakin kuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, semakin cepat pula kita wujudkan Batam sebagai kota modern, maju, dan berdaya saing tinggi,” pungkas Amsakar.