BP Batam Gelar Rapat Penanggulangan Keadaan Darurat Bandara Hang Nadim

0
24

Silabuskepri.co.id, Batam — Badan Pengusahaan (BP) Batam bersama dengan para stake holder khususnya yang berhubungan langsung dengan pelayanan Bandara Hang Nadim Batam mengadakan kegiatan rapat terkait dengan rencana kegiatan Penanggulanan Keadaan Darurat (PKD), rapat tersebut untuk persiapan kegiatan Penanggulangan Keadaan Darurat (PKD) dan Airport Emergency Plan (AEP) di lingkungan Bandara Hang Nadim Batam yang diselenggarakan di Gedung IT Center BP Batam, Kamis (11/7/19).

Rapat tersebut dihadiri oleh Direktur Badan Usaha Bandar Udara Hang Nadim Batam Suwarso, Kasubdit Peralatan dan Pelayanan Darurat Bandar Udara Nazarudin Ahmad yang mewakili Bandar Udara dari Kementerian Perhubungan RI Bandara Hang Nadim Batam dan Ketua Panitia Manager Group Operational Tarzani Isrofin serta para stake holder yang tergabung dalam anggota komite Penanggulangan Keadaan Darurat (PKD), perwakilan Kapolres Bandara Hang Nadim Batam, perwakilan dari TNI AU Batam, Kepala BMKG Bandara Hang Nadim Batam, Perwakilan impinan Bea Cukai Batam, Imigrasi Batam dan juga dari pihak swasta seperti Citilink, Klinik, Pertamina Batam dan juga para pihak yang mendukung kegiatan persiapan rapat PKD Bandara Hang Nadim Batam.

Suwarso menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh tamu undangan yang hadir dalam rapat pembentukan komite PKD Bandara Hang Nadim Batam;

“Kegiatan sosialisasi PKD ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan personel dan fasilitas Bandar Udara terhadap segala jenis situasi darurat yang dapat terjadi dan mengancam kegiatan operasional penerbangan dan pelayanan terhadap pengguna jasa Bandar Udara.

Kegiatan Penanggulanan Keadaan Darurat (PKD) ini rencananya akan dilaksanakan di bulan November 2019 dan akan melibatkan dari para stake holder baik instansi pemerintah maupun swasta dimana kami sangat membutuhkan bantuan dan koordinasi dari para stake holder dan seluruh pihak terkait yang tentunya dapat membantu kelancaran kegiatan PKD dapat berlangsung dengan baik.

“BP Batam sebagai pengelola Bandara Hang Nadim Batam akan mendukung penuh segala persiapan latihan pelaksanaan kegiatan PKD yang menurut ketentuan Undang-Undang Penerbangan no 1 tahun 2009 bahwa program kegiatan PKD di bandara minimal dilaksanakan 2 kali dalam setahun dan kita diberikan waktu 120 hari setelah dibentuknya Komite Penanggulanan Keadaan Darurat (PKD) Bandara Hang Nadim Batam.”

Nazarudin Ahmad yang sekaligus membuka acara rapat persiapan komite PKD tersebut menyampaikan bahwa;

“Kegiatan Penanggulangan Keadaan Darurat (PKD) sangat penting bagi kita semua khususnya kita yang berada di dalam lingkungan Bandara Hang Nadim, karena kita semua yang akan bertanggung jawab atas keselamatan jiwa para pengguna jasa Bandara dan oleh karena itu rapat ini tentunya sangat penting bagi kita semua untuk mengetahui apa-apa saja yang harus kita lakukan dalam menghadapi dan menanggulangi kondisi keadaan darurat di Bandara Hang Nadim Batam.”

“Intinya kita ini untuk mengkoordinasikan secara cepat, tepat dan efektif dalam menanggulangi keadaan kondisi terjadinya keadaan darurat kebakaran di Bandara Hang Nadim, dimana latihan-latihan ini sudah ada di dalam dokumen emergency exercise yang nantinya akan kita terapkan didalam latihan PKD yang nantinya akan kita laksanakan pada bulan November 2019.”

Nazarudin juga berharap bahwa dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kebaikan bagi kita semua khususnya dalam memberikan pelayanan terbaik bagi para masyarakat pengguna jasa penerbangan di Bandara Hang Nadim Batam.(*)

BAGIKAN
Berita sebelumyaNasdem Pecat Gubernur Nurdin Basirun dari Ketua DPW Nasdem
Berita berikutnyaAspers Kasal : Wujudkan Binpers Fungsi Komando Pengawasan dan Pengendalian Anggaran Bidang Personel
Redaksi Pelindung : Tuhan Yang Maha Esa Penasehat : Brigjen Purn Parasian Simanungkalit,SH, MH. Susunan Redaksi Pemimpin Umum / Penanggung Jawab Gusmanedy Sibagariang AMD Pemimpin Redaksi Tumpak Simbolon, SH Pengembangan dan Periklanan Rismauli Sinaga Redaktur : Sandi Pusaka Herman , Niko. S Korlip : Pineop Siburian Wartawan Batam : Tumpak Simbolon, Ramli, Manguji Silaban, Mirwansyah Biro Tj Balai karimun : — Biro Lingga : Suarman wartawan : Juhari Biro Anambas : M Yanis wartawan : Firmandani Biro Natuna : Nizar Biro Bintan : Edy Biro Tanjungpinang : Mayer S Perwakilan Riau Daratan : Perwakilan Zona Sumatera Perwakilan Riau dan Biro Pelelawan : Pranseda Simanjuntak Kampar : Perwalikan zona Jawa : Perwalikan zona indonesia Tumur : Perwakilan zona Kalimantan : Bidang Pengembangan Usaha Marketing Maneger : Jeni Kartika Sinaga Badan Hukum : PT. Goes Siber Mandiri Sukses Nomor AHU : 0054024.AH.01.01 NPWP : 80.762.640,3-225.000 Nomor TDP : 33.10.1.58.18242 No SIUP : 02137/BPMPTSP-BTM/PAK/2016 Alamat : Kompleks Ruko Rabayu Blok E No. 2 Tembesi, Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau, Indonesia Kode pos : 29439 Telepon : 0778-7432139 Hp +628127063321 Email : redaksisilabus@gmail.com SOP PERLINDUNGAN WARTAWAN KEMERDEKAAN menyatakan pikiran dan pendapat merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dihilangkan dan harus dihormati. Rakyat Indonesia telah memilih dan berketetapan hati melindungi kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat itu dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat dan bagian penting dari kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat. Wartawan adalah pilar utama kemerdekaan pers. Oleh karena itu dalam menjalankan tugas profesinya wartawan mutlak mendapat perlindungan hukum dari negara, masyarakat, dan perusahaan pers. Untuk itu Standar Perlindungan Profesi Wartawan ini dibuat: Perlindungan yang diatur dalam standar ini adalah perlindungan hukum untuk wartawan yang menaati kode etik jurnalistik dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya memenuhi hak masyarakat memperoleh informasi; Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan memperoleh perlindungan hukum dari negara, masyarakat, dan perusahaan pers. Tugas jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui media massa; Dalam menjalankan tugas jurnalistik, wartawan dilindungi dari tindak kekerasan, pengambilan, penyitaan dan atau perampasan alat-alat kerja, serta tidak boleh dihambat atau diintimidasi oleh pihak manapun; Karya jurnalistik wartawan dilindungi dari segala bentuk penyensoran; Wartawan yang ditugaskan khusus di wilayah berbahaya dan atau konflik wajib dilengkapi surat penugasan, peralatan keselamatan yang memenuhi syarat, asuransi, serta pengetahuan, keterampilan dari perusahaan pers yang berkaitan dengan kepentingan penugasannya; Dalam penugasan jurnalistik di wilayah konflik bersenjata, wartawan yang telah menunjukkan identitas sebagai wartawan dan tidak menggunakan identitas pihak yang bertikai, wajib diperlakukan sebagai pihak yang netral dan diberikan perlindungan hukum sehingga dilarang diintimidasi, disandera, disiksa, dianiaya, apalagi dibunuh; Dalam perkara yang menyangkut karya jurnalistik, perusahaan pers diwakili oleh penanggungjawabnya; Dalam kesaksian perkara yang menyangkut karya jurnalistik, penanggungjawabnya hanya dapat ditanya mengenai berita yang telah dipublikasikan. Wartawan dapat menggunakan hak tolak untuk melindungi sumber informasi; Pemilik atau manajemen perusahaan pers dilarang memaksa wartawan untuk membuat berita yang melanggar Kode Etik Jurnalistik dan atau hukum yang berlaku.