DPRD Kepri Gelar Paripurna Jabawan Atas Pandangan Fraksi Terhadap Rencana Perubahan 3 Perda

SilabusKepri.co.id, Dompak | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepri menggelar Rapat paripurna yang dipimpin ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak SH dilaksanakan di ruang utama DPRD Kepri Dompak, Jum’at (4/3/22)

Rapat tersebut tentang Penyampaian jawaban
pemerintah Provinsi Kepri atas pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Kepri terhadap perubahan ketiga perda nomor 1 tahun 2012 tentang retribusi daerah.

Jawaban itu disampaikan Gubernur Kepri melalui Pj Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Eko Sumbaryadi yang secara langsung membacakan isi jawaban pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Also Read:

Usai Sidang Paripurna Rahma Serahkan Usulan Nama Calon Wakil Walikota Kepada DPRD Tanjungpinang

Dalam penyampaiannya, Eko Sumbaryadi mengapresiasi dan berterima kasih kepada seluruh fraksi di DPRD Kepri atas pandangan umumnya kepada Ranperda Retribusi Daerah itu.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh fraksi yang mendukung dan menyambut baik Ranperda tentang Retribusi Daerah khususnya tentang undang-undang cipta kerja dan Penggunaan Tenaga Kerja Asing PTKA di Provinsi Kepri,” ujar Eko Sumbaryadi

Also Read:

Pemko Batam Terima Bantuan Kepada Pasien Covid 19 dan Nakes dari PT Wings

Dia juga mengatakan bahwa pada saat sekarang keberadaan Tenaga Kerja Asing di Provinsi Kepri dan Indonesia tidak bisa dihindari. Mengingat era globalisasi saat ini, keberadaan TKA ini sangat diperlukan didunia investasi dan industri di Provinsi Kepri.

“Kondisi geografis Kepri yang berbatasan langsung dengan negara Tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Kepri menjadi kawasan strategis perekonomian dan menjadi daerah tujuan utama para TKA,” ujar Eko.

Also Read:

Kejaksaan Negeri Pelalawan Berhasil Selamatkan Uang Negara

Untuk itu melalui Ranperda Perubahan Ketiga Perda Nomor 1 tahun 2012 tentang Retribusi Daerah ini, Penggunaan Tenaga Kerja Asing PTKA di Provinsi Kepri juga dikenakan retribusi yang menjadi Pendapatan Asli Daerah PAD Kepri.

“Target kita saat ini Provinsi Kepri memiliki sebanyak 417 orang TKA dan setiap TKA akan dikenakan pajak sebesar U$100/perbulannya,” jelas Eko.

Also Read:

Pengurus DMI Tanjungpinang Dilantik, Rudi Ajak Jamaah Makmurkan Masjid

Sehingga pemerintah Provinsi Kepri, kata, kita akan mendapatkan  sebesar ± Rp 6,8 Miliar lebih untuk Retribusi Daerah yang berasal dari PTKA itu.

“Sedangkan untuk nomenklatur dan pelaksanaan teknis pemungutan retribusi daerah PTKA ini nantinya akan dibuatkan Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur hal-hal yang lebih rinci tersebut,” jelas Eko menjawab pandangan umum fraksi PDIP, Golkar, Nasdem dan PKS/PPP.

Also Read:

LSM SMS Surati DPD Partai Nasdem Kota Batam Soal lsu Dugaan Perselingkuhan AT

Eko Sumbaryadi juga mengharapkan agar Ranperda perubahan ketiga perda nomor 1 tahun 2012 tentang Retribusi Daerah khususnya tentang PTKA dapat segera rampung dan dapat direalisasikan dilapangan.

“Retribusi PTKA ini bisa segera di pungut dan dapat disetorkan, tak lagi ke kas Negara melainkan ke kas daerah sebagai sumber pendapatan baru di Provinsi Kepri,” terang Eko Sumbaryadi

Also Read:

Danlantamal IV Pimpin Uparaca Tabur Bunga Rangka Hari Darma Samudera

Dalam paripurna DPRD Kepri ini hadir secara langsung 10 Anggota DPRD Kepri,15 anggota DPRD Kepri hadir via online, juga sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri.(DK)

Also Read:

Walikota Batam Sampaikan Pendapat Akhir Atas Pembahasan APBD TA 2022