Ketua Perkumpulan Anak Milenial Sumut, Aksa Halatu Minta DPRD Panggil Kepala Rutan Soal Kematian Napi

0
148

Silabuskepri.co.id, Batam — Menanggapi soal kematian seorang Napi di Rutan Kelas II A Batam, Ketua Umum Perkumpulan Anak Medan Milenia Sumut (PAMMS) Aksa Halatu meminta DPRD kota Batam memanggil pihak rutan dalam RDP prihal kematian napi Frangki Marpaung.

Hal ini dituliskan Aksa dalam tautannya Pada Grup Wa PAMMS, pada Senin (20/8/19)

Dikatakan Aksa, pihaknya akan mengawal kasus kematian Anak medan tesebut.

“Kepada sahabat semua. saya mohon di cari informasi keluarga korban. Kasus ini harus di ungkap. Saya sangat yakin sekali, ada tindakan diskriminasi melebihi ke wajaran. PAMMS harus ikut mengawal kasus ini, biar pun korban adalah penjahat yang akan terpidana, alm adalah manusia yang harus di hormati hak nya dan terlindungi HAM korban, atas perbuatan almh,” tulis Ketua PAMMS ini

Dia menambahkan, Dalam hal ini kami atas nama PAMMS ( Perkumpulan Anak Medan Millenial Sumut ) meminta kepada kepala rutan untuk bertanggung jawab atas kematian saudara Franky Marpaung dari Sumatra Utara serta kejadian ini akan kami kawal proses nya sampai tuntas agar jangan ada terjadi pada warga binaan yang lain.

“Apabila benar kematian FM, setelah dilakukan otopsi oleh pihak keluarga, jika terindikasi ada kekerasan yang dilakukan oknum maka kita minta keluarga membuat laporan kepada kepolisian, dan kita akan kawal prosesnya.” Tegasnya (TIM)

BAGIKAN
Berita sebelumyaWarga Binaan Rutan Kelas II A Batam Meninggal, Ini Faktanya
Berita berikutnyaInfotorial : Warga Antusias Saksikan Pawai Pembangunan
Redaksi Pelindung : Tuhan Yang Maha Esa Penasehat : Brigjen Purn Parasian Simanungkalit,SH, MH. Susunan Redaksi Pemimpin Umum / Penanggung Jawab Gusmanedy Sibagariang AMD Pemimpin Redaksi Tumpak Simbolon, SH Pengembangan dan Periklanan Rismauli Sinaga Redaktur : Sandi Pusaka Herman , Niko. S Korlip : Pineop Siburian Wartawan Batam : Tumpak Simbolon, Ramli, Manguji Silaban, Mirwansyah Biro Tj Balai karimun : — Biro Lingga : Suarman wartawan : Juhari Biro Anambas : M Yanis wartawan : Firmandani Biro Natuna : Nizar Biro Bintan : Edy Biro Tanjungpinang : Mayer S Perwakilan Riau Daratan : Perwakilan Zona Sumatera Perwakilan Riau dan Biro Pelelawan : Pranseda Simanjuntak Kampar : Perwalikan zona Jawa : Perwalikan zona indonesia Tumur : Perwakilan zona Kalimantan : Bidang Pengembangan Usaha Marketing Maneger : Jeni Kartika Sinaga Badan Hukum : PT. Goes Siber Mandiri Sukses Nomor AHU : 0054024.AH.01.01 NPWP : 80.762.640,3-225.000 Nomor TDP : 33.10.1.58.18242 No SIUP : 02137/BPMPTSP-BTM/PAK/2016 Alamat : Kompleks Ruko Rabayu Blok E No. 2 Tembesi, Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau, Indonesia Kode pos : 29439 Telepon : 0778-7432139 Hp +628127063321 Email : redaksisilabus@gmail.com SOP PERLINDUNGAN WARTAWAN KEMERDEKAAN menyatakan pikiran dan pendapat merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dihilangkan dan harus dihormati. Rakyat Indonesia telah memilih dan berketetapan hati melindungi kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat itu dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat dan bagian penting dari kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat. Wartawan adalah pilar utama kemerdekaan pers. Oleh karena itu dalam menjalankan tugas profesinya wartawan mutlak mendapat perlindungan hukum dari negara, masyarakat, dan perusahaan pers. Untuk itu Standar Perlindungan Profesi Wartawan ini dibuat: Perlindungan yang diatur dalam standar ini adalah perlindungan hukum untuk wartawan yang menaati kode etik jurnalistik dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya memenuhi hak masyarakat memperoleh informasi; Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan memperoleh perlindungan hukum dari negara, masyarakat, dan perusahaan pers. Tugas jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui media massa; Dalam menjalankan tugas jurnalistik, wartawan dilindungi dari tindak kekerasan, pengambilan, penyitaan dan atau perampasan alat-alat kerja, serta tidak boleh dihambat atau diintimidasi oleh pihak manapun; Karya jurnalistik wartawan dilindungi dari segala bentuk penyensoran; Wartawan yang ditugaskan khusus di wilayah berbahaya dan atau konflik wajib dilengkapi surat penugasan, peralatan keselamatan yang memenuhi syarat, asuransi, serta pengetahuan, keterampilan dari perusahaan pers yang berkaitan dengan kepentingan penugasannya; Dalam penugasan jurnalistik di wilayah konflik bersenjata, wartawan yang telah menunjukkan identitas sebagai wartawan dan tidak menggunakan identitas pihak yang bertikai, wajib diperlakukan sebagai pihak yang netral dan diberikan perlindungan hukum sehingga dilarang diintimidasi, disandera, disiksa, dianiaya, apalagi dibunuh; Dalam perkara yang menyangkut karya jurnalistik, perusahaan pers diwakili oleh penanggungjawabnya; Dalam kesaksian perkara yang menyangkut karya jurnalistik, penanggungjawabnya hanya dapat ditanya mengenai berita yang telah dipublikasikan. Wartawan dapat menggunakan hak tolak untuk melindungi sumber informasi; Pemilik atau manajemen perusahaan pers dilarang memaksa wartawan untuk membuat berita yang melanggar Kode Etik Jurnalistik dan atau hukum yang berlaku.