Komisi III DPRD Batam Sidak Dugaan Limbah di Nanindah Mutiara Shipyard, Akses Ditolak Manajemen

Silabuskepri.co.id | BATAM — Komisi III DPRD Kota Batam melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke perusahaan galangan kapal PT. Nanindah Mutiara Shipyard atau PaxOcean pada Rabu (25/2/2026) sekitar pukul 14.30 WIB, menyusul adanya dugaan pembuangan limbah di area perusahaan tersebut.

Sidak dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III, Muhammad Rudi, didampingi anggota Komisi III H. Surianto, Pianto, SH, dan Arlon Peristo. Kehadiran para legislator ini merupakan bentuk fungsi pengawasan DPRD terhadap aktivitas industri yang diduga berdampak pada lingkungan.

Namun, upaya sidak tersebut tidak berjalan sesuai rencana. Rombongan Komisi III disebut tidak diperkenankan memasuki lokasi perusahaan oleh pihak manajemen PaxOcean.

Penolakan tersebut disayangkan oleh Komisi III, mengingat sidak dilakukan dalam kapasitas resmi sebagai lembaga pengawas yang memiliki kewenangan untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi lingkungan.

Ketua Komisi III, Muhammad Rudi, menyampaikan bahwa sidak ini merupakan tindak lanjut atas laporan dan informasi masyarakat terkait dugaan pembuangan limbah di lokasi perusahaan.

“Kami datang menjalankan fungsi pengawasan. Jika memang tidak ada pelanggaran, seharusnya tidak perlu ada yang ditutup-tutupi,” ujarnya di lokasi.

Rudi menegaskan, penolakan tersebut tidak akan menghentikan langkah Komisi III dalam menindaklanjuti persoalan ini. Ia bahkan menyatakan pihaknya akan mempertimbangkan opsi masuk melalui jalur laut untuk memastikan kondisi di lapangan.

“Kalau memang kami tidak diterima secara baik-baik dari darat, kami akan melakukan sidak melalui laut untuk melihat langsung kondisi di dalam,” tegasnya.

Selain itu, Komisi III juga meminta insan pers untuk ikut mengawal dan mengawasi kasus dugaan pembuangan limbah tersebut. Menurutnya, keterlibatan media sangat penting agar proses pengawasan berjalan transparan dan akuntabel.

“Kami berharap media juga ikut mengawasi. Jika perusahaan kooperatif dan bisa menunjukkan izin serta dokumen lingkungan yang lengkap, tentu kami akan menerima dan menghormatinya. Tapi jika tidak, maka akan kami tindak lanjuti sesuai mekanisme yang ada,” tambah Rudi.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari manajemen PaxOcean terkait alasan penolakan terhadap sidak Komisi III DPRD Batam.

Komisi III menegaskan akan segera menjadwalkan langkah lanjutan guna memastikan bahwa setiap aktivitas industri di Kota Batam berjalan sesuai aturan dan tidak merugikan lingkungan maupun masyarakat sekitar.

Diberitakan sebelumnya, Aktivitas mencurigakan di kawasan pesisir sekitar area operasional PT Nanindah Mutiara Shipyard, Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, memunculkan dugaan pencemaran lingkungan. Area hutan bakau yang seharusnya menjadi zona lindung ekologis tampak dipenuhi timbunan material menyerupai sisa produksi industri.

Berdasarkan dokumentasi udara (drone) yang diambil Jumat (20/02/2026), terlihat jalur tanah menuju kawasan mangrove dipenuhi campuran material logam, serpihan besi, dan endapan berwarna gelap. Sebagian timbunan bahkan tampak masuk ke dalam vegetasi bakau.

Secara visual, pola penimbunan tersebut tidak lazim untuk kawasan pesisir alami. Material tampak ditaruh memanjang mengikuti akses menuju laut, menimbulkan dugaan adanya pembuangan material industri ke area lingkungan terbuka.

Meski demikian, status material apakah termasuk limbah berbahaya dan beracun (B3) masih memerlukan pembuktian melalui uji laboratorium oleh instansi berwenang.

Warga Datang Naik Pancung Ambil Besi Bekas

Di waktu bersamaan, sejumlah warga terlihat datang menggunakan perahu kecil (pancung) ke lokasi untuk mengambil potongan logam (scrap) yang berserakan di sekitar area tersebut.

Aktivitas ini diduga dipicu nilai ekonomis dari besi bekas. Namun kondisi itu berpotensi membahayakan masyarakat apabila material tercampur zat berbahaya seperti oli bekas, sludge, residu cat galangan, atau logam berat yang lazim ditemukan pada limbah industri perkapalan.

Seorang warga mengaku tidak mengetahui potensi bahaya dari material tersebut.

“Kami kira cuma besi biasa. Banyak yang datang ambil karena bisa dijual,” ujarnya.

Informasi yang dihimpun menyebutkan pihak perusahaan sempat berupaya melakukan pengamanan lokasi agar warga tidak masuk ke area timbunan. Namun saat dikonfirmasi, pihak Polsek Batu Aji menyatakan belum menerima permintaan resmi.

“Belum mengetahui hal tersebut, nanti kami cek dulu,” kata Wakapolsek Batu Aji singkat.

Aparat dan Instansi Diminta Turun Tangan

Kondisi ini dinilai perlu segera ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum dan instansi teknis, antara lain:

Ditreskrimsus Polda Kepulauan Riau

Ditpam BP Batam

Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam

Langkah mendesak yang diperlukan meliputi:

Pengambilan sampel tanah, air laut, dan sedimen mangrove

Pemeriksaan izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3

Audit manifest pengangkutan limbah perusahaan

Penelusuran kemungkinan praktik dumping tanpa izin

Potensi Pelanggaran Hukum Lingkungan

Apabila terbukti terjadi pembuangan limbah tanpa izin, maka berpotensi melanggar:

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 60: Larangan dumping limbah ke media lingkungan tanpa izin

Pasal 104: Pidana penjara maksimal 3 tahun dan denda hingga Rp3 miliar

Serta PP No. 22 Tahun 2021 yang mengatur pengelolaan limbah B3 secara ketat.

Ancaman terhadap Ekosistem Pesisir

Mangrove merupakan ekosistem vital yang berfungsi sebagai penahan abrasi, penyerap karbon, serta habitat biota laut. Kontaminasi limbah industri pada kawasan ini berpotensi menimbulkan kerusakan jangka panjang terhadap lingkungan dan sumber mata pencaharian masyarakat pesisir.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak PT Nanindah Mutiara Shipyard belum memberikan keterangan resmi. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi guna menjaga prinsip keberimbangan pemberitaan.

Publik kini menunggu langkah tegas aparat untuk memastikan apakah benar terjadi pembuangan limbah ke kawasan bakau atau hanya kesalahan penanganan material industri.

(PJS)