Lima Instruksi Presiden Jokowi untuk Polri Hari Bhayangkara ke 73

0
53

Silabuskepri.co.id, Jakarta –– Presiden Joko Widodo meminta Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk dapat mempererat sinergi dengan lembaga-lembaga lain serta meningkatkan profesionalitas dalam menjalankan tugasnya. Tantangan dan potensi ancaman yang semakin berkembang membutuhkan kecerdasan dan kecepatan Polri dalam bertindak.

Hal itu disampaikan Presiden saat bertindak sebagai inspektur upacara dalam upacara Peringatan ke-73 Hari Bhayangkara yang dihelat di Lapangan Monumen Nasional, Jakarta Pusat, pada Rabu, 10 Juli 2019.

“Saya perlu menegaskan bahwa terorisme dan radikalisme masih menjadi potensi ancaman yang serius. Perkembangan teknologi informasi ikut mendorong beragamnya potensi kejahatan di ruang-ruang siber,” ujarnya.

Selain itu, penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian yang marak belakangan ini ikut menjadi ancaman bagi kerukunan, persatuan, dan kesatuan bangsa Indonesia. Presiden mengatakan bahwa Polri harus mampu mengantisipasi segala jenis ancaman tersebut.

“Hal ini membutuhkan kecerdasan dan kecepatan bertindak dari Polri,” ucapnya.

Tak hanya itu, kejahatan lintas negara juga menjadi tantangan bagi Polri dalam menjalankan tugasnya. Kejahatan seperti peredaran narkotika dan perdagangan manusia memerlukan penanganan secara profesional dari Polri. Demikian pula terhadap tindak pidana korupsi, pencurian, penebangan, serta pembalakan liar yang mengganggu ketertiban di masyarakat juga membutuhkan profesionalitas Polri dalam penanganannya.

Untuk itu, dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo memberikan lima instruksi kepada Polri sebagai pedoman dalam menjalankan tugas serta sebagai bagian dalam upaya peningkatan profesionalitas dan akuntabilitas Polri.

“Yang pertama, terus tingkatkan kualitas SDM Polri guna menghadapi tantangan tugas yang semakin kompleks,” kata Presiden.

Kemudian, yang kedua, Presiden meminta Polri untuk lebih mengedepankan strategi proaktif dan preventif dalam upaya pencegahan tindak kejahatan. Tentunya, upaya dan strategi tersebut dilaksanakan dengan pendekatan dan tindakan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

“Kedepankan strategi proaktif dan preventif dengan pendekatan dan tindakan yang humanis,” ujarnya.

Dalam poin instruksinya yang ketiga, Presiden memerintahkan Polri untuk senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Ia menekankan bahwa peningkatan kualitas pelayanan tersebut harus memberikan kemudahan dan kecepatan pelayanan kepada masyarakat.

“Ketiga, terus tingkatkan kualitas pelayanan publik yang modern, mudah, dan cepat,” tuturnya.

Selanjutnya, Kepala Negara menginstruksikan Polri untuk turut meningkatkan profesionalitas dan menerapkan prinsip transparansi dalam setiap upaya penegakan hukum yang dilakukan. Semua hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan rasa aman dan adil di tengah masyarakat.

“Tingkatkan profesionalisme dan transparansi dalam penegakan hukum serta memberikan rasa adil kepada masyarakat,” ujarnya.

Adapun yang kelima, Polri diharapkan mampu memperkuat koordinasi dan kerja sama dengan sejumlah pihak terkait dalam menjalankan tugas utamanya untuk memelihara keamanan dan ketertiban sosial.

“Terakhir, perkuat koordinasi dan kerja sama dengan TNI, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban sosial,” tandasnya.(***)

BAGIKAN
Berita sebelumyaPresiden Jokowi Minta Polri Tingkatkan Profesionalitas dan Tak Cepat Berpuas Diri
Berita berikutnyaAlamak ! Gegara Terima Suap 60 juta Saja, Nurdin Digaruk KPK
Redaksi Pelindung : Tuhan Yang Maha Esa Penasehat : Brigjen Purn Parasian Simanungkalit,SH, MH. Susunan Redaksi Pemimpin Umum / Penanggung Jawab Gusmanedy Sibagariang AMD Pemimpin Redaksi Tumpak Simbolon, SH Pengembangan dan Periklanan Rismauli Sinaga Redaktur : Sandi Pusaka Herman , Niko. S Korlip : Pineop Siburian Wartawan Batam : Tumpak Simbolon, Ramli, Manguji Silaban, Mirwansyah Biro Tj Balai karimun : — Biro Lingga : Suarman wartawan : Juhari Biro Anambas : M Yanis wartawan : Firmandani Biro Natuna : Nizar Biro Bintan : Edy Biro Tanjungpinang : Mayer S Perwakilan Riau Daratan : Perwakilan Zona Sumatera Perwakilan Riau dan Biro Pelelawan : Pranseda Simanjuntak Kampar : Perwalikan zona Jawa : Perwalikan zona indonesia Tumur : Perwakilan zona Kalimantan : Bidang Pengembangan Usaha Marketing Maneger : Jeni Kartika Sinaga Badan Hukum : PT. Goes Siber Mandiri Sukses Nomor AHU : 0054024.AH.01.01 NPWP : 80.762.640,3-225.000 Nomor TDP : 33.10.1.58.18242 No SIUP : 02137/BPMPTSP-BTM/PAK/2016 Alamat : Kompleks Ruko Rabayu Blok E No. 2 Tembesi, Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau, Indonesia Kode pos : 29439 Telepon : 0778-7432139 Hp +628127063321 Email : redaksisilabus@gmail.com SOP PERLINDUNGAN WARTAWAN KEMERDEKAAN menyatakan pikiran dan pendapat merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dihilangkan dan harus dihormati. Rakyat Indonesia telah memilih dan berketetapan hati melindungi kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat itu dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat dan bagian penting dari kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat. Wartawan adalah pilar utama kemerdekaan pers. Oleh karena itu dalam menjalankan tugas profesinya wartawan mutlak mendapat perlindungan hukum dari negara, masyarakat, dan perusahaan pers. Untuk itu Standar Perlindungan Profesi Wartawan ini dibuat: Perlindungan yang diatur dalam standar ini adalah perlindungan hukum untuk wartawan yang menaati kode etik jurnalistik dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya memenuhi hak masyarakat memperoleh informasi; Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan memperoleh perlindungan hukum dari negara, masyarakat, dan perusahaan pers. Tugas jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui media massa; Dalam menjalankan tugas jurnalistik, wartawan dilindungi dari tindak kekerasan, pengambilan, penyitaan dan atau perampasan alat-alat kerja, serta tidak boleh dihambat atau diintimidasi oleh pihak manapun; Karya jurnalistik wartawan dilindungi dari segala bentuk penyensoran; Wartawan yang ditugaskan khusus di wilayah berbahaya dan atau konflik wajib dilengkapi surat penugasan, peralatan keselamatan yang memenuhi syarat, asuransi, serta pengetahuan, keterampilan dari perusahaan pers yang berkaitan dengan kepentingan penugasannya; Dalam penugasan jurnalistik di wilayah konflik bersenjata, wartawan yang telah menunjukkan identitas sebagai wartawan dan tidak menggunakan identitas pihak yang bertikai, wajib diperlakukan sebagai pihak yang netral dan diberikan perlindungan hukum sehingga dilarang diintimidasi, disandera, disiksa, dianiaya, apalagi dibunuh; Dalam perkara yang menyangkut karya jurnalistik, perusahaan pers diwakili oleh penanggungjawabnya; Dalam kesaksian perkara yang menyangkut karya jurnalistik, penanggungjawabnya hanya dapat ditanya mengenai berita yang telah dipublikasikan. Wartawan dapat menggunakan hak tolak untuk melindungi sumber informasi; Pemilik atau manajemen perusahaan pers dilarang memaksa wartawan untuk membuat berita yang melanggar Kode Etik Jurnalistik dan atau hukum yang berlaku.