Silabuskepri.co.id | BATAM – PT PLN Batam menegaskan bahwa kebijakan penyesuaian tarif listrik merupakan langkah strategis yang mendesak dan perlu dipahami publik secara utuh. Hal ini disampaikan dalam Diskusi Publik Penyesuaian Tarif Listrik yang digelar di Kantor Korporat PLN Batam, Senin (30/06/2025).
Forum ini menjadi ruang dialog terbuka antara PLN Batam dan pelanggan guna memastikan kebijakan tersampaikan secara transparan, terukur, dan berkeadilan.
Mengusung tema “Sinergi dan Kolaborasi dalam Mendukung Keberlangsungan Energi”, diskusi ini dihadiri perwakilan pelanggan rumah tangga, jajaran komisaris dan direksi PLN Batam, serta sejumlah tokoh penting baik secara langsung maupun daring, antara lain:
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM,
Perwakilan PT PLN (Persero),
Kepala Bidang Ketenagalistrikan ESDM Kepri,
Kepala Ombudsman Provinsi Kepri,
Anggota DPRD Kota Batam,
Bapenda Kota Batam.
PLN Batam Beroperasi Mandiri Tanpa Subsidi: “Tarif harus realistis untuk jaga keberlanjutan”
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Jisman P. Hutajulu, menegaskan pentingnya forum ini sebagai media edukasi publik mengenai kebutuhan penyesuaian tarif.
“PLN Batam adalah entitas yang beroperasi mandiri. Tidak ada subsidi atau kompensasi dari pemerintah. Selisih antara biaya pokok penyediaan listrik dan tarif harus ditanggung sendiri oleh PLN Batam,” jelas Jisman.
Karena itu, pemerintah mengambil keputusan secara selektif dan hati-hati, dengan menerapkan penyesuaian khusus bagi:
Rumah tangga mampu,
Instansi pemerintah, dan
Pelanggan layanan khusus, termasuk skema KSO untuk suplai listrik ke Pulau Bintan.
“Keseimbangan antara kepentingan penyedia jasa dan konsumen harus dijaga agar margin tetap sehat tanpa mengorbankan keandalan pasokan listrik,” tambahnya.
Hanya 7,49% Pelanggan Terdampak: Penyesuaian Dilakukan Sangat Selektif
PLN Batam memastikan bahwa penyesuaian tarif tidak diberlakukan secara luas, melainkan sangat selektif.
Direktur Utama PLN Batam, Kwin Fo, menjelaskan:
“Hanya 7,49% pelanggan yang terdampak, yaitu rumah tangga mampu dan golongan pemerintah. Penyesuaian tarif pun hanya sebesar 1,43% dari tarif sebelumnya.”
Ia menekankan bahwa diskusi publik ini bertujuan menegakkan prinsip keterbukaan.
“Kami ingin masyarakat benar-benar memahami urgensi kebijakan ini. Keberlanjutan energi listrik di Batam hanya dapat dicapai melalui sinergi antara penyedia layanan, pemerintah, dan pelanggan.”
Ombudsman Kepri: Kebijakan Ini Realistis dan Perlu Didukung
Kepala Ombudsman Kepri, Lagat P. Siadari, memberikan apresiasi kepada PLN Batam atas komitmennya menjaga mutu layanan kelistrikan.
“Penyesuaian tarif untuk golongan tertentu merupakan kebijakan yang realistis di tengah tekanan ekonomi. Ini langkah agar kualitas layanan tetap terjaga tanpa membebani seluruh masyarakat,” ujarnya.
Ia mengajak publik memahami bahwa keberlanjutan energi memerlukan kolaborasi semua pihak.
PLN Batam: Transparansi Adalah Kunci Kepercayaan Publik
PLN Batam menegaskan bahwa keberhasilan menjaga pasokan listrik yang andal tidak hanya bergantung pada kemampuan teknis perusahaan, tetapi juga kepercayaan publik melalui transparansi kebijakan.
“Kegiatan hari ini bukan pertemuan formal semata, tetapi komitmen kebersamaan. Sistem kelistrikan yang tangguh hanya dapat dibangun melalui kolaborasi erat antara semua pihak,” tutup Kwin Fo.
Dengan terselenggaranya diskusi publik ini, PLN Batam berharap edukasi mengenai penyesuaian tarif semakin mudah dipahami dan didukung masyarakat, sehingga pelayanan listrik bagi Kota Batam dan wilayah sekitarnya tetap stabil, efisien, dan berkelanjutan.(*)