TANJUNGPINANG, Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak pekan depan dipastikan wajib mengikuti protokol kesehatan. Termasuk, melakukan rapid test kepada seluruh tenaga penyelenggara mulai dari tingkat KPU, Panitia Pemungutan Suara Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan para Saksi Paslon.

Untuk membantu biaya rapid test kepada para saksi paslon, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepri, HTS Arif Fadillah, menyarankan agar pemerintah daerah kabupaten/kota membantu biaya rapid test para saksi. Dengan cara membagi dua biayanya dengan para pasangan calon.

Memang biaya rapid test para saksi pasangan calon, Kata Arif, tidak dianggarkan oleh masing-masing pemerintah kabupaten/kota. Oleh karena itu” saya menyarankan pemerintah daerah membantu pasangan calon untuk biaya rapid test para saksi paslon.

Untuk mengantisipasi penularan pandemi Covid 19 terutama petugas yang berada di TPS, baik petugas KPPS, pengawas, Linmas, hingga para saksi diwajibkan melakukan rapid test demi kelancaran pelaksanaan hari pencoblosan.

Kesiapan Pilkada Serentak 2020 di Provinsi Kepri, sambung Arif, berdasarkan laporan dari pihak KPU dan Bawaslu, Kepri sudah sangat siap melaksanakan pencobolosan.

“Saat ini kita tinggal menunggu melaksanakan Pilkada dan untuk anggaran Pilkada Pemprov Kepri juga sudah direalisasikan 100 persen kepada pihak penyelenggara Pilkada baik KPU dan Bawaslu, termasuk anggaran pengamanan yang melibatkan TNI, Polri,” ujar Arif kepada media, Kamis (3/12)

Dia berharap Pilkada serentak 2020 ini bisa berjalan dengan baik, lancar dan aman dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.(*)