Sekretaris Komisi II DPRD Kepri Minta Pusat Tak Buru-buru Tetapkan PSN Pulau Poto
gusman
16 Maret 2026 3:38 PM
.
3 min read
Silabuskepri.co.id | Tanjungpinang – Sekretaris Komisi II DPRD Kepulauan Riau, Wahyu Wahyudin, SE., MM, menyatakan penolakan terhadap rencana pemerintah pusat yang akan menetapkan Pulau Poto di Kabupaten Bintan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Ia menilai kebijakan tersebut perlu dikaji secara matang dan tidak dilakukan secara tergesa-gesa tanpa mempertimbangkan dampak nyata bagi daerah.
“Pulau Poto itu ada di Kabupaten Bintan. Jadi setiap kebijakan besar seperti ini harus benar-benar memperhatikan kepentingan masyarakat setempat,” ujarnya, Senin (16/3/2026).
Wahyu mempertanyakan urgensi penetapan status PSN tersebut, mengingat sejumlah proyek berskala nasional sebelumnya di Kepulauan Riau dinilai belum memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah. Menurutnya, pengalaman masa lalu seharusnya menjadi bahan evaluasi sebelum pemerintah kembali menetapkan proyek serupa.
“Selama ini kita lihat, proyek-proyek besar yang digagas pusat belum tentu berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, terutama bagi perekonomian daerah di Kepulauan Riau,” tegasnya.
Sebagai contoh, ia menyoroti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang di Bintan yang hingga kini dinilai belum memberikan kontribusi maksimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik untuk Pemerintah Provinsi Kepri maupun Pemerintah Kabupaten Bintan.
Menurut Wahyu, keberadaan kawasan industri tersebut justru lebih banyak bergantung pada tenaga kerja asing, sehingga manfaat ekonominya tidak sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat lokal.
“Galang Batang hanya mengandalkan sektor tenaga kerja asing. Akibatnya, kontribusi terhadap PAD daerah masih sangat minim, dan peluang kerja bagi masyarakat lokal juga terbatas,” ujarnya.
Also Read:
Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap komposisi tenaga kerja di kawasan tersebut. Berdasarkan data yang ia sampaikan, sekitar 70 persen pekerja di Galang Batang merupakan warga negara asing (WNA).
Kondisi ini dinilai ironis, mengingat angka pengangguran di Kabupaten Bintan masih tergolong tinggi. Ia menilai, seharusnya proyek-proyek besar yang masuk ke daerah dapat menjadi solusi bagi persoalan ketenagakerjaan, bukan justru mempersempit peluang bagi tenaga kerja lokal.
“Ini sangat ironis. Di satu sisi kita punya banyak masyarakat yang membutuhkan pekerjaan, tetapi di sisi lain lapangan kerja justru didominasi oleh tenaga asing,” ungkapnya.
Lebih jauh, Wahyu juga menyoroti potensi adanya kepentingan tertentu di balik rencana penetapan PSN Pulau Poto. Ia khawatir proyek tersebut tidak sepenuhnya berpihak pada kepentingan masyarakat, melainkan hanya menguntungkan segelintir pihak.
“Saya khawatir status PSN ini hanya menjadi alat untuk kepentingan tertentu. Kita tidak ingin masyarakat Kepri, khususnya warga Bintan, hanya menjadi penonton di daerahnya sendiri,” tegasnya.
Ia pun menegaskan sikap penolakannya terhadap rencana tersebut, selama belum ada jaminan bahwa proyek itu akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal, baik dari sisi ekonomi, lapangan pekerjaan, maupun peningkatan kesejahteraan.
Sebagai penutup, Wahyu berharap pemerintah pusat dapat lebih selektif dalam menetapkan proyek strategis di daerah. Ia mendorong agar prioritas diberikan pada proyek yang mampu menyerap tenaga kerja lokal, meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah, serta berkontribusi langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah.
“Kami berharap pemerintah fokus pada proyek yang benar-benar berdampak bagi masyarakat. Yang membuka lapangan kerja bagi warga lokal, dan memberikan manfaat nyata bagi perekonomian daerah,” pungkasnya.
You might also like
