Pokir DPRD Batam 2027: Kompas Pembangunan Menuju Kota Madani dan Pusat Investasi
gusman
3 Februari 2026 6:07 PM
.
3 min read
Silabuskepri.co.id | Batam —Melalui Rapat Paripurna DPRD Kota Batam, Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD resmi ditetapkan sebagai kompas arah pembangunan daerah tahun 2027, dengan menitikberatkan penguatan SDM, ekonomi berdaya saing, infrastruktur, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Budi Mardianto selaku Wakil Ketua III DPRD Kota Batam, didampingi Wakil Ketua DPRD Yunus Muda, serta dihadiri Sekretaris Daerah Kota Batam Firmansyah bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam sambutannya, Budi Mardianto menegaskan bahwa penetapan Pokok-Pokok Pikiran DPRD merupakan tahapan krusial dalam siklus perencanaan pembangunan daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) Peraturan DPRD Kota Batam Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD.
“Pokok-pokok pikiran DPRD disusun oleh Badan Anggaran dan ditetapkan paling lambat pada minggu keempat Februari tahun berjalan melalui rapat paripurna,” ujar Budi.
Ia menjelaskan bahwa Pokir DPRD harus ditetapkan sebelum diintegrasikan ke dalam RKPD, karena Pokir tersebut merupakan kristalisasi aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui pelaksanaan fungsi DPRD, baik lewat kegiatan reses, rapat dengar pendapat, maupun pengawasan terhadap jalannya pembangunan daerah.
“Pokir DPRD adalah bentuk tanggung jawab moral dan konstitusional DPRD untuk memastikan pembangunan daerah benar-benar menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat Kota Batam,” tegasnya.
Selaras RPJMD 2025–2029, Fokuskan Arah Pembangunan 2027
Dalam konteks perencanaan jangka menengah, Budi menekankan bahwa penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD diselaraskan dengan RPJMD Kota Batam Tahun 2025–2029, yang menjadi rujukan utama arah pembangunan lima tahunan daerah.
Untuk Tahun 2027, kebijakan pembangunan Kota Batam diarahkan pada visi “Batam sebagai Kota Madani yang inovatif, berbudaya, dan berkelanjutan sebagai pusat investasi dan pariwisata.”
Sejalan dengan visi tersebut, DPRD Kota Batam memberikan perhatian besar terhadap penguatan sejumlah sektor strategis, mulai dari pengembangan sumber daya manusia, penguatan ekonomi dan investasi, pembangunan infrastruktur, peningkatan tata kelola pemerintahan, hingga pembangunan berkelanjutan.
“Batam memiliki posisi strategis sebagai kawasan industri, perdagangan, dan jasa yang berdaya saing regional maupun internasional. Karena itu, Pokir DPRD Tahun 2027 diarahkan untuk mendukung misi pembangunan daerah secara terukur dan berkelanjutan,” kata Budi.
Prioritas Pokir 2027: SDM, Ekonomi, Infrastruktur hingga Digitalisasi
Lebih lanjut, Budi memaparkan bahwa Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Batam Tahun 2027 memuat sejumlah prioritas utama. Di antaranya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, serta pengembangan soft skill dan hard skill yang selaras dengan kebutuhan dunia industri.
Also Read:
DPRD juga mendorong penguatan perekonomian daerah yang inklusif dan berdaya saing, dengan menumbuhkan sektor industri, investasi, pariwisata, perdagangan, serta UMKM guna menciptakan lapangan kerja yang luas dan berkelanjutan.
Selain itu, Pokir DPRD juga menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur dan penataan wilayah yang merata dan berkelanjutan, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, transparan, dan akuntabel, serta percepatan transformasi digital dalam layanan pemerintahan.
“Pelayanan publik yang cepat, transparan, dan berkeadilan menjadi prasyarat utama untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat serta daya saing daerah,” ujarnya.
Harap Terintegrasi Optimal dalam RKPD 2027
Di akhir penyampaiannya, Budi Mardianto berharap agar Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Batam dapat diintegrasikan secara optimal dalam penyusunan RKPD Kota Batam Tahun 2027, dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah, skala prioritas pembangunan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Sinergi dan kolaborasi antara DPRD dan pemerintah daerah menjadi kunci utama dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang efektif, tepat sasaran, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
(Red)
You might also like
