Bengkulu Selatan Matangkan Wakil Desa Antikorupsi, Tim Lintas OPD Lakukan Verifikasi Langsung
gusman
5 Mei 2026 8:23 PM
.
3 min read
Silabuskepri.co.id | Bengkulu Selatan – Komitmen Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam mendorong tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi terus diperkuat. Hal itu ditandai dengan turunnya tim penilai gabungan ke lapangan untuk melakukan verifikasi langsung terhadap desa-desa calon peserta Program Perluasan Desa Antikorupsi Tahun 2026.
Tim gabungan yang terdiri dari unsur Inspektorat Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) mulai melakukan penilaian menyeluruh di tiga desa unggulan yang telah lolos seleksi administrasi awal.
Ketiga desa tersebut yakni Desa Tanjung Eran di Kecamatan Pino, Desa Lubuk Sirih Ilir di Kecamatan Manna, serta Desa Tanggo Raso di Kecamatan Pino Raya. Ketiganya dipersiapkan untuk menjadi wakil Kabupaten Bengkulu Selatan pada ajang Perluasan Desa Antikorupsi tingkat Bengkulu tahun 2026.
Verifikasi lapangan ini menjadi tahap krusial karena tim penilai tidak hanya meneliti dokumen administrasi, tetapi juga mencocokkan secara langsung antara laporan desa dengan kondisi riil pelayanan publik, sistem transparansi anggaran, hingga partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.
Inspektorat Daerah menitikberatkan penilaian pada aspek kepatuhan penggunaan anggaran, mekanisme pengawasan internal, pelaksanaan standar operasional pemerintahan desa, serta akuntabilitas aparatur desa dalam mengelola dana publik.
Sementara itu, Dinas Kominfo fokus menilai keterbukaan informasi publik melalui media digital desa, kualitas website resmi, penyajian informasi pelayanan, serta kemudahan masyarakat dalam mengakses data pembangunan dan penggunaan APBDes.
Adapun Dinas PMD menyoroti tata kelola administrasi desa, pemberdayaan kelembagaan masyarakat, inovasi pelayanan, serta tingkat keterlibatan warga dalam proses musyawarah dan pengawasan pembangunan.
Also Read:
Bupati Bengkulu Selatan, Rifa’i Tajuddin, melalui tim penilai menegaskan bahwa program Desa Antikorupsi bukan sekadar mengejar predikat atau penghargaan, tetapi merupakan upaya menanamkan budaya integritas hingga ke tingkat pemerintahan paling bawah.
“Desa Antikorupsi harus lahir dari sistem yang benar-benar transparan, pelayanan yang terbuka, aparatur yang akuntabel, dan masyarakat yang aktif mengawasi. Karena itu, verifikasi lapangan menjadi penting agar yang dinilai bukan hanya kertas, tetapi praktik nyata di desa,” ujar salah satu anggota tim penilai saat melakukan kunjungan.
Menurutnya, pelibatan lintas organisasi perangkat daerah dilakukan agar proses seleksi berlangsung objektif dan komprehensif dari berbagai sudut pandang.
“Kita ingin desa yang terpilih bukan hanya tertib administrasi, tetapi juga kuat secara sistem informasi, bersih dalam tata kelola keuangan, serta mampu menunjukkan budaya pelayanan publik yang jujur dan melayani,” tambahnya.
Program Perluasan Desa Antikorupsi sendiri merupakan bagian dari dukungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan terhadap gerakan nasional pencegahan korupsi yang diinisiasi Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan sasaran membangun ekosistem pemerintahan desa yang menutup celah pungutan liar, penyalahgunaan dana desa, manipulasi administrasi, hingga praktik pelayanan yang tidak transparan.
Melalui pengawasan ketat tim lintas OPD ini, diharapkan desa-desa di Bengkulu Selatan tidak hanya berlomba meraih predikat, tetapi benar-benar meningkatkan kualitas integritas, kepercayaan publik, dan standar pelayanan kepada masyarakat.
Hasil penilaian lapangan tersebut nantinya akan menjadi dasar utama penentuan satu desa terbaik yang akan diusulkan mewakili Bengkulu Selatan ke tingkat provinsi.
Dengan langkah ini, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan menegaskan bahwa pembangunan desa tidak cukup hanya membangun fisik, tetapi juga harus membangun karakter pemerintahan yang bersih, jujur, dan bertanggung jawab.
(Peri)
You might also like
