Deputi 3 BP Batam Revisi Perka 10 Berpihak Pada Pengusaha
redaksi
16 November 2017 10:58 PM
.
2 min read
BATAM , Silabuskepri.co.id — Perka 10 yang diterbitkan Oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam pada zaman kepemimpinan sebelumnya, yang sempat menjadi perdebatan panjang dikalangan pengusaha, investor dan masyarakat batam menjadi PR utama Deputi 3. Desakan masyarakat untuk merevisi Perka 10 tersebut menuai keberhasilan. Hal tersebut terungkap dalam diskusi Deputi 3 BP Batam bersama insan pers kota Batam, Kamis (16/11/17) di gedung marketing Center BP Batam
Anggota 3 Deputi bidang Pengusahaan Sarana Usaha BP Batam, Dwianto Eko Winaryo memastikan bahwa pihaknya sedang mempersiapkan drap revisi Perka 10.
Dia juga memastikan drap perka tersebut akan selesai dua atau tiga minggu kedepan.
Also Read:
“Yah, drap revisi sedang disusun dan akan selesai dua minggu kedepan, jika drap sudah selesai maka akan di share kepada pihak terkait dan untuk mendapatkan tanggapan dan pandangan terkait drap tersebut. “ujar Dwianto Beputi termuda itu sepanjang sejarah berdirinya Otorita Batam yang sekarang menjadi BP Batam
Lebih jauh Dwianto mengatakan Hal- hal yang dibahas yakni pasal demi pasal yang dianggap memberatkan pihak pengusaha terkait Perka 10, diantaranya nilai jaminan setor 10 persen tidak lagi berbentuk bank Gransi melainkan akan berbentuk nilai tunai, yang akan disimpan oleh BP Batam.
Jaminan tersebut, sambung Dwi, nilai jaminan seluruhnya akan dikembalikan kepada pengusaha berikut nilai bunganya selama di pegang oleh BP Batam. Dengan ketentuan pengusaha telah menyelesaikan pembangunannya sebagai bentuk keseriusan pengusaha maupun investor.”terangnya
Terkait lahan yang belum dibangun atau lahan tidur, Dwianto lebih dingin untuk menyelesaikan persolan tersebut, jika pada zaman kepemimpinan Sebelumnya , dimana lebih menegaskan ketegasan dengan memberi sanksi tegas dengan mencabut kepemilikan lahan apabila tidak dibangun hingga batas waktu yang telah ditentikan dalam perjanjian. Saat ini nampaknya pengusaha akan lebih leluasa untuk mempergunakan lahan yang mereka miliki. Kebijakan ini nampaknya sangat berpihak pada pengusaha, ” bak pepatah merdeka bagi para investor yang memiliki lahan yang belum dibangun.
Saat ini, kata Dwi pihaknya akan menjalin komunikasi dan memanggil para pemilik lahan untuk mempertanyakan apa sebenarnya yang menjadi kendala mereka sehingga belum juga dibangun, Dwi lebih menyadari dan memahami persoalan yang dihadapi oleh pemilik lahan, menggingat saat ini situasi ekonomi sedang mengalami kelesuan.
“mungkin saja mereka sedang mengalami kesulitan untuk membangun, meski demikian bukan berarti kita membiarkan, melainkan akan kita pertanyakan kapan mereka kapan mereka bisa membangun, ” ujar Dwi
(independennews.com )
You might also like
