Dinkes Lingga Gelar Rapat Koordinasi Upaya Penurunan Stunting

0
44

Silabuskepri.co.id, Lingga –-Dinas kesehatan kabupaten Lingga, menggelat rapat koordinasi, Lintas sektor dan program dalam rangka strategi penurunan Stunting.

Stunting adalah sebuah kondisi dimana tinggi badan seseorang jauh lebih pendek dibandingkan tinggi badan orang seusianya.

Rapat tersebut di gelar selama tiga hari dimulai pada Senin-Kamis, 2-4 Jui 2019, bertempat di gedung Nasional Dabosingkep Kabupaten Lingga.

Rapat tersebut dilaksanakan mengingat Kabupaten lingga pada tahun 2019 ini merupakan salah satu kabupaten yang menjadi lokus (tempat) stunting dari 160 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Kepala Bidang promkes Dinkes PPKB Kabupaten Lingga Wahyudi Eka Putra mengatakan, bHwa sesuai yang sampaikan dalam laporan pembukuan kegiatannya menunjukkan prevelensi stunting saat ini cukup tinggi.

Menurutnya permasalahan yang mendasar ialah ketidak tahuan masyarakat terhadap faktor faktor penyebab stunting dan akses pelayanan kesehatan yang belum maksimal dimanfaatkan dengan baik oleh sasaran dan masyarakat di samping kualitas pelayanan yang belum semuanya memenuhi standar.

Selain itu, Kata Dia, juga ada faktor lain yang sangat terbesar seperti pergerakan dan pemberdayaan masyarakat yang masih rendah.

“Faktor lainnya yang paling berpengaruh terhadap terjadinya stunting diantaranya praktik pengasuhan yang tidak baik terhadap balita dan anak, sehingga menyebabkan kurangnya pengetahuan tentang gizi pada pra kehamilan, masa kehamilan dan setelah melahirkan pada orang tua dan keluarga.” terangnya

Wahyu menambahkan, Praktek sederhananya seperti pemberian colostrum pada saat bayi baru lahir yang tidak diberikan dan tidak di berikan Asi. Kita berharap dari hasil rapat koordinasi ini, terkoordinasi perencanaan, penganggaran pelaksanaan evaluasi dan monitoring penurunan stunting secara sinergi dengan semua OPD sehingga apa yang kita harapkan yaitu penurunan stunting dapat terujud.” Katannya ( Juhari )

BAGIKAN
Berita sebelumyaDinas Kominfo Bintan Buka Peluang Tenaga Ahli Programmer
Berita berikutnyaSerah Terima Jabatan, Perangkat RT/RW Baru Fokus Laksanakan Program Desa
Redaksi Pelindung : Tuhan Yang Maha Esa Penasehat : Brigjen Purn Parasian Simanungkalit,SH, MH. Susunan Redaksi Pemimpin Umum / Penanggung Jawab Gusmanedy Sibagariang AMD Pemimpin Redaksi Tumpak Simbolon, SH Pengembangan dan Periklanan Rismauli Sinaga Redaktur : Sandi Pusaka Herman , Niko. S Korlip : Pineop Siburian Wartawan Batam : Tumpak Simbolon, Ramli, Manguji Silaban, Mirwansyah Biro Tj Balai karimun : — Biro Lingga : Suarman wartawan : Juhari Biro Anambas : M Yanis wartawan : Firmandani Biro Natuna : Nizar Biro Bintan : Edy Biro Tanjungpinang : Mayer S Perwakilan Riau Daratan : Perwakilan Zona Sumatera Perwakilan Riau dan Biro Pelelawan : Pranseda Simanjuntak Kampar : Perwalikan zona Jawa : Perwalikan zona indonesia Tumur : Perwakilan zona Kalimantan : Bidang Pengembangan Usaha Marketing Maneger : Jeni Kartika Sinaga Badan Hukum : PT. Goes Siber Mandiri Sukses Nomor AHU : 0054024.AH.01.01 NPWP : 80.762.640,3-225.000 Nomor TDP : 33.10.1.58.18242 No SIUP : 02137/BPMPTSP-BTM/PAK/2016 Alamat : Kompleks Ruko Rabayu Blok E No. 2 Tembesi, Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau, Indonesia Kode pos : 29439 Telepon : 0778-7432139 Hp +628127063321 Email : redaksisilabus@gmail.com SOP PERLINDUNGAN WARTAWAN KEMERDEKAAN menyatakan pikiran dan pendapat merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dihilangkan dan harus dihormati. Rakyat Indonesia telah memilih dan berketetapan hati melindungi kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat itu dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat dan bagian penting dari kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat. Wartawan adalah pilar utama kemerdekaan pers. Oleh karena itu dalam menjalankan tugas profesinya wartawan mutlak mendapat perlindungan hukum dari negara, masyarakat, dan perusahaan pers. Untuk itu Standar Perlindungan Profesi Wartawan ini dibuat: Perlindungan yang diatur dalam standar ini adalah perlindungan hukum untuk wartawan yang menaati kode etik jurnalistik dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya memenuhi hak masyarakat memperoleh informasi; Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan memperoleh perlindungan hukum dari negara, masyarakat, dan perusahaan pers. Tugas jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui media massa; Dalam menjalankan tugas jurnalistik, wartawan dilindungi dari tindak kekerasan, pengambilan, penyitaan dan atau perampasan alat-alat kerja, serta tidak boleh dihambat atau diintimidasi oleh pihak manapun; Karya jurnalistik wartawan dilindungi dari segala bentuk penyensoran; Wartawan yang ditugaskan khusus di wilayah berbahaya dan atau konflik wajib dilengkapi surat penugasan, peralatan keselamatan yang memenuhi syarat, asuransi, serta pengetahuan, keterampilan dari perusahaan pers yang berkaitan dengan kepentingan penugasannya; Dalam penugasan jurnalistik di wilayah konflik bersenjata, wartawan yang telah menunjukkan identitas sebagai wartawan dan tidak menggunakan identitas pihak yang bertikai, wajib diperlakukan sebagai pihak yang netral dan diberikan perlindungan hukum sehingga dilarang diintimidasi, disandera, disiksa, dianiaya, apalagi dibunuh; Dalam perkara yang menyangkut karya jurnalistik, perusahaan pers diwakili oleh penanggungjawabnya; Dalam kesaksian perkara yang menyangkut karya jurnalistik, penanggungjawabnya hanya dapat ditanya mengenai berita yang telah dipublikasikan. Wartawan dapat menggunakan hak tolak untuk melindungi sumber informasi; Pemilik atau manajemen perusahaan pers dilarang memaksa wartawan untuk membuat berita yang melanggar Kode Etik Jurnalistik dan atau hukum yang berlaku.