BATAM, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), tentang Persamaan Kedudukan Warga Negara di Kota Batam, Senin (28/9/2020) di Ruang Rapat DPRD Kota Batam

Rapat tersebut dipimpinan langsung oleh ketua DPRD Kota Batam Nuryanto yang dihadiri antaralain Walikota Batam/Kepala BP Batam atau yang mewakili, Wakil Ketua I, II, dan III DPRD Kota Batam, Ketua Komisi I DPRD Kota Batam, Kepala BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kadis Pertanahan Kota Batam, dan sejumlah perwakilan dari masyarakat Kota Batam.

Dalam Rapat tersebut ada beberapa point yang disampaikan dari perwakilan instansi yang hadir yakni bentuk aspresiasi dari DPRD Kota Batam, Badan Pengusahaan (BP)Batam, Pemerintah Kota Batam serta BPN.

Bentuk apresiasi tersebut disampaikan karena proses sertifikasi tanah gratis di Kampung Tua bisa berjalan dengan baik, bahkan telah dapat meringankan sebagian beban masyarakat dalam pengurusan sertifikat tanah di Kampung tua.

Selanjutnya, Badan Pengusahaan (BP) Batam, Pemerintah kota Batam, serta Badan Pertanahan Nasional Kota Batam, akan berkoordinasi dengan Kementrian terkait mengenai pencabutan HPL Kampung Tua (Encalve). Karena mengingat bedasarkan keputusan Keppres Nomor 41 tahun 1973 menyatakan bahwa area Tanah di Pulau batam adalah HPL BP Batam.

Sementara Pembagian Sertifikat gratis Kampung Tua, DPRD Kota Batam meminta, penyerahan serifikat gratis Kampung Tua, untuk sementara waktu dihentikan sampai adanya dasar hukum tetap.

DPRD Kota Batam juga berkeinginan agar pemerintah dapat memberikan persamaan hak berupa pemghapusan UWT serta pemberian Sertifikat Hak Milik, diluar Kawasan Kampung Tua.(red)