Kepala BP Edy : Tingkatkan Investasi BP Batam Andalkan Pelayanan Frontliner

0
22

Silabuskepri.co.id, Batam –– Badan Pengusahaan (BP) Batam melalui Unit kerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bersama Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melaksanakan sosialisasi percepatan pengembangan kebijakan prioritas investasi dan ekspor serta peningkatan pelayanan frontliners di Balairung sari BP Batam, pada Senin (8/7/2019) Pagi.

Pelaksanaan Ini guna memberikan informasi dan pemahaman maupun implementasi kebijakan pengembangan investasi yang baik bagi perusahaan dan pembekalan substansi untuk pelayanan frontliners dalam standart pelayanan yang berkualitas.

Kepala BP Batam, Edy Putra Irawady menyampaikan dalam sambutannya untuk peningkatan investasi BP Batam mengandalkan pelayanan frontliner. Untuk saat ini, BP Batam memiliki 3 unit frontliner yakni Klinik berusaha untuk mempermudah penyelesaian masalah berusaha, OSS (Online Single Submission) untuk mempermudah perizinan investasi, dan Garda sebagai pengawal investasi.

“Pada pengajuan investasi para frontliner harus dibekali dengan pengetahuan yang luas mengenai investasi tersebut, sehingga pengaju dapat menerima informasi yang lengkap dan jelas agar tidak menjadi kesalahapahaman dikemudian hari. ” Ujar edy.

Ia menambahkan bahwa BP Batam saat ini telah membentuk satuan tugas (Satgas) percepatan investasi dan ekspor guna menggenjot investor dalam dan luar negeri untuk menanamkan modal di Kota Batam. Satgas tersebut terdiri dari empat bagian yakni garda restrukturisasi dan revitalisasi investasi, garda pengawalan percepatan, garda penyelesaian operasional investasi dan atau ekspor, terakhir garda evaluasi dan pengembangan investasi baru dan ekspor. Kedepannya garda ini diharapkan bisa mempercepat investasi dan ekspor

Ia menambahkan bahwa salah satu fasilitas yang diberikan untuk investasi yakni insentif bagi pelaku usaha. Insentif ini terdiri dari fiskal dan non-fiskal. Dalam hal ini, Fiskal berarti bebas bea masuk dan bebas PPN. Tiap tahunnya BP Batam mendapatkan biaya investasi dari APBN bagi FTZ yang merupakan insentif fiscal. Sedangkan Non fiscal, seperti suku bunga, pembiayaan, kemudahan perijinan lahan dan pengurusan ijin lalu lintas barang.

Pada kesempatan ini, Turut hadir Kasubdit Luar Negeri BKPM, Sri Endang Novitasari selaku salah satu narasumber. Sri Endang menyampaikan pada paparannya, bahwa saat ini pemerintah sangat fokus pada perbaikan kemudahan berusaha yang spesfik dalam bentuk perbaikan pelayanan perizinan.

“Pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di atas 5% pada tahun 2018 namun masih rendah dibandingkan beberapa negara kompetitor lainnya seperti Vietnam, Filipina dan Myanmar. Salah satu penyebab melambatnya pertumbuhan ekonomi karena terhambatnya realisasi investasi dan defisit neraca perdagangan di Indonesia” jelas sri.

BKPM perupaya terus memperbaiki iklim investasi guna meningkatkan investasi berkualitas di Indonesia. BKPM telah mendapat mandat dari Presiden Jokowi untuk fokus dalam tiga hal yaitu perbaikan proses perizinan investasi, debottlenecking realisasi investasi yang terkendala, dan perbaikan iklim investasi” Ujar Sri

Adapun 6 sektor prioritas investasi pemerintah indonesia yakni Infrasuktur (Transportasi, Jalan Tol, Kawasan Ekonomi Khusus,Kawasan Industri) , Industri Manufaktur (berorientasi ekspor, substansi impor dan industri bernilai tambah) , Maritim (Perikanan), Agrikultur, Pariwisata dan Industri Gaya hidup (ekonomi kreatif dan ekonomi digital).

Benediktus Dwi Hari Prasetyo, Staff Khusus Kementerian Perekonomian menyampaikan selaku narasumber bahwa BP Batam sedang mengembangkan IBOSS (Indonesia Batam Online Single Submission) yang merupakan penyederhanaan dari OSS.

Ia menjelaskan Pada tahun 2018, pemerintah mengeluarkan PP mengenai OSS yang pelaksanaannya diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2018, merupakan upaya pemerintah dalam menyederhanakan perizinan berusaha dan menciptakan model pelayanan perizinan terintegrasi yang cepat dan murah, serta memberi kepastian,” Ujar Benediktus.

“Dalam hal ini, regulasi sudah diperbaiki dalam konteks tata kelola yang lebih luas. PP-24/2018 ini merupakan milestone positif dan komprehensif untuk menyinkronkan regulasi perizinan di Pusat dan Daerah” ujar Benediktus.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Anggota 3/ Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Usaha, Dwianto Eko Winaryo, Plh. Direktur PTSP Evi Bangun, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Batam, Lucky Agung Binarto, Anggota Kelompok Kerja IV Satuan Tugas Kemenko Perekonomian, Dyah Purbandari, dan lebih dari 60 peserta pelaku usaha.(*)

BAGIKAN
Berita sebelumyaBea Cukai : Plastik 49 Kontainer Terkontaminasi Limbah B3, Ini Respon DPRD Batam
Berita berikutnyaPaktel Berencana Relokasi Antena Satelit ke Batam
Redaksi Pelindung : Tuhan Yang Maha Esa Penasehat : Brigjen Purn Parasian Simanungkalit,SH, MH. Susunan Redaksi Pemimpin Umum / Penanggung Jawab Gusmanedy Sibagariang AMD Pemimpin Redaksi Tumpak Simbolon, SH Pengembangan dan Periklanan Rismauli Sinaga Redaktur : Sandi Pusaka Herman , Niko. S Korlip : Pineop Siburian Wartawan Batam : Tumpak Simbolon, Ramli, Manguji Silaban, Mirwansyah Biro Tj Balai karimun : — Biro Lingga : Suarman wartawan : Juhari Biro Anambas : M Yanis wartawan : Firmandani Biro Natuna : Nizar Biro Bintan : Edy Biro Tanjungpinang : Mayer S Perwakilan Riau Daratan : Perwakilan Zona Sumatera Perwakilan Riau dan Biro Pelelawan : Pranseda Simanjuntak Kampar : Perwalikan zona Jawa : Perwalikan zona indonesia Tumur : Perwakilan zona Kalimantan : Bidang Pengembangan Usaha Marketing Maneger : Jeni Kartika Sinaga Badan Hukum : PT. Goes Siber Mandiri Sukses Nomor AHU : 0054024.AH.01.01 NPWP : 80.762.640,3-225.000 Nomor TDP : 33.10.1.58.18242 No SIUP : 02137/BPMPTSP-BTM/PAK/2016 Alamat : Kompleks Ruko Rabayu Blok E No. 2 Tembesi, Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau, Indonesia Kode pos : 29439 Telepon : 0778-7432139 Hp +628127063321 Email : redaksisilabus@gmail.com SOP PERLINDUNGAN WARTAWAN KEMERDEKAAN menyatakan pikiran dan pendapat merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dihilangkan dan harus dihormati. Rakyat Indonesia telah memilih dan berketetapan hati melindungi kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat itu dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat dan bagian penting dari kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat. Wartawan adalah pilar utama kemerdekaan pers. Oleh karena itu dalam menjalankan tugas profesinya wartawan mutlak mendapat perlindungan hukum dari negara, masyarakat, dan perusahaan pers. Untuk itu Standar Perlindungan Profesi Wartawan ini dibuat: Perlindungan yang diatur dalam standar ini adalah perlindungan hukum untuk wartawan yang menaati kode etik jurnalistik dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya memenuhi hak masyarakat memperoleh informasi; Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan memperoleh perlindungan hukum dari negara, masyarakat, dan perusahaan pers. Tugas jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui media massa; Dalam menjalankan tugas jurnalistik, wartawan dilindungi dari tindak kekerasan, pengambilan, penyitaan dan atau perampasan alat-alat kerja, serta tidak boleh dihambat atau diintimidasi oleh pihak manapun; Karya jurnalistik wartawan dilindungi dari segala bentuk penyensoran; Wartawan yang ditugaskan khusus di wilayah berbahaya dan atau konflik wajib dilengkapi surat penugasan, peralatan keselamatan yang memenuhi syarat, asuransi, serta pengetahuan, keterampilan dari perusahaan pers yang berkaitan dengan kepentingan penugasannya; Dalam penugasan jurnalistik di wilayah konflik bersenjata, wartawan yang telah menunjukkan identitas sebagai wartawan dan tidak menggunakan identitas pihak yang bertikai, wajib diperlakukan sebagai pihak yang netral dan diberikan perlindungan hukum sehingga dilarang diintimidasi, disandera, disiksa, dianiaya, apalagi dibunuh; Dalam perkara yang menyangkut karya jurnalistik, perusahaan pers diwakili oleh penanggungjawabnya; Dalam kesaksian perkara yang menyangkut karya jurnalistik, penanggungjawabnya hanya dapat ditanya mengenai berita yang telah dipublikasikan. Wartawan dapat menggunakan hak tolak untuk melindungi sumber informasi; Pemilik atau manajemen perusahaan pers dilarang memaksa wartawan untuk membuat berita yang melanggar Kode Etik Jurnalistik dan atau hukum yang berlaku.