SILABUSKEPRI.CO.ID, ANAMBAS –Pemerintah Daerah Kepulauan Anambas raih piagam Wajar Tanpa Pengecualian dari Menkeu RI yang diserahkan Kantor wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan Provinsi Kepulauan Riau, penyerahan piagam itu dilaksanakan di Aula Rapat Kantor PTSP Kab. Kep. Anambas, Kel. Tarempa, Kec. Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA), pada Selasa, 15 Oktober 2019.

Penerimaan piagam tersebut dipimpin oleg Wan Wakil Bupati KKA Wan Zuhendra yang dihadiri antara lain: Imran (Ketua DPRD KKA), Teguh Dwi Nugrogo (Perwakilan Kanwil Dirjen Pembendaharaan Prov. Kepri), Yunizar (Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan PTSP KKA), Jefrizal (Kadis Kominfo KKA), Ardan Ama (Camat Siantan), serta diikuti OPD KKA.

Perwakilan Kanwil Dirjen Pembendaharaan Prov. Kepri Teguh Dwi Nugrogo menyampaikan terimakasih kepada seluruh kepala OPD Kabupaten Kepulauan Anambas yang telah hadir dalam kegiatan penyerahan piagam WTP dari Menkeu kepada Pemda Kabupaten Kepulauan Anambas.

Menurutnya, penghargaan ini berasal dari ibu Mentri keuangan yang tahun sebelumnya setiap kepala daerah di panggil ke pusat, tetapi dikarenakan menjelang pelantikan Presiden kami diutus dari Kanwil Prov. Kepri memberikan langsung kepada Pemda yang mendapatkan WTP.

“Terimakasih kepada Pemda Kabupaten Kepulauan Anambas yang telah menerima dan melayani kami di Pulau Anambas yang sangat menawan ini. Pencampaian opini wajar tanpa pengecualian pemda Kabupaten Kepulauan Anambas tidak jauh dari efektifitas penyusunan keuangan dan kendali kerja selama ini.

“Opini wajar tanpa pengecualian Laporan keuangan memiliki beberapa syarat yakni Sesuai peraturan perundang-undangan, Memiliki efektifitas pengendalian penyusunan laporan keuangan, Penyajian laporan harus sesuai kondusifitas daerah.

Kepada seluruh jajaran unsur Pimpinan dan Apatur sipil Negara dilingkungan pemda Anambas, Ibu Menkeu RI Sri Mulyani berpesan,.penyusunan laporan keuangan yang baik diharapkan memberikan feedback kedepan yang lebih baik terhadap pembangunan daerah.

“Penyusunan keuangan juga sebagai evaluasi penggunaan anggaran yang ada di satker pemda Kabupaten Kepulauan Anambas. Diharapkan kedepannya pemda Kabupaten Kepulauan Anambas lebih mengoptimalkan teknologi informasi karena pemerintah pusat kedepannya akan membuat program pelaporan keuangan berupa SPAN.

“Ada beberapa manfaat data lkpk di ambil yaitu sebagain pembantu penyususan laporan, sebagai alat evaluasi fiskal kebijakan pemerintah daerah. Diharapkan penyaluran dana desa Pemda Kabupaten Kepulauan Anambas mendapatkan reward dengan sistem pencairan 3 tahap sekaligus.

Dalam sambutannya Wan Zuhendra selaku Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas mengatakan, Selamat datang kepada kanwil Provinsi Kepulauan Riau dan seluruh kepala OPD yang ada di Pemda Kabupaten Kepulauan Anambas dalam kegiatan pemberian penghargaan WTP dari Menkeu kepada Pemda Kabupaten Kepulauan Anambas.

Menurutnya, penyusunan laporan keuangan memiliki sistem yaitu control kendali keuangan setiap satker yang ada di pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Berkat kerja sama antara satker yang ada, sehingga membuat pemda dapat menyusun LKPD dan mendapatkan penghargaan WTP.

“Dengan capaian ini kami sangat mengapresiasi kepada satuan kerja yang ada di Pemda Kabupaten kepulauan Anambas. Semoga diharapkan kedepannya pemda Kabupaten Kepulauan Anambas dapat komitmen mempertahankan penghargaan WTP tersebut dan menyelenggarakan laporam keuangan dengan bersih dan Transparan.” pungkasnya (Az👍)