Pemda Karimun Terima Penghargaan dari KPPPA RI

0
11

SILABUSKEPRI.CO.ID, KARIMUN — Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun kembali meraih Penghargaan Kota Layak perempuan dan Anak tahun 2019 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia. Penghargaan tersebut diterima pada malam penganugerahan KLA yang dilaksanakan di Hotel Four Points Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, pada Selasa (23/7/2019).

Penghargaan bergengsi itu langsung diserahkan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yambise kepada Wakil Bupati Karimun Anwar Hasyim. Pemberian penghagaan tersebut kepada Kabupaten Karimun karena dinilai berhasil dengan baik dalam penyelenggaraan layanan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Diketahui, jumlah penerima KLA tahun 2019 meningkat 40 persen dibanding dengan tahun lalu, pada tahun ini sebanyak 247 kabupaten atau kota yang mendapatkan penghargaan dengan 5 kategori tingkatan yakni KLA Pratama, KLA Muda, KLA Nindya, KLA Madya dan KLA Utama.

Kabupaten Karimun masuk dalam daftar yang dinilai berhasil dengan baik dalam penyelenggaraan layanan perlindungan terhadap perempuan dan anak,” ujar Wakil Bupati Karimun Anwar Hasyim, melalui Kabag Humas Pemkab Karimun, Didi Irawan, Rabu (24/7/2019) kepada media

Kata Didi, penghargaan diraih, Wakil Bupati menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu pemerintah daerah menjalankan kebijakan-kebijakan menuju kabupaten layak anak. “Terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu Pemda dalam menjalankan kebijakkan-kebijakan menuju Kabupaten Layak Anak.”cetusnya (*)

BAGIKAN
Berita sebelumyaDendi Gustinandar : Yakin Kerjasama Ekonomi Malaysia Indonesia Meningkat
Berita berikutnyaJalan dan Jembatan Rusak Parah, Warga Singkep Minta Tolong Segera Dibangun
Redaksi Pelindung : Tuhan Yang Maha Esa Penasehat : Brigjen Purn Parasian Simanungkalit,SH, MH. Susunan Redaksi Pemimpin Umum / Penanggung Jawab Gusmanedy Sibagariang AMD Pemimpin Redaksi Tumpak Simbolon, SH Pengembangan dan Periklanan Rismauli Sinaga Redaktur : Sandi Pusaka Herman , Niko. S Korlip : Pineop Siburian Wartawan Batam : Tumpak Simbolon, Ramli, Manguji Silaban, Mirwansyah Biro Tj Balai karimun : — Biro Lingga : Suarman wartawan : Juhari Biro Anambas : M Yanis wartawan : Firmandani Biro Natuna : Nizar Biro Bintan : Edy Biro Tanjungpinang : Mayer S Perwakilan Riau Daratan : Perwakilan Zona Sumatera Perwakilan Riau dan Biro Pelelawan : Pranseda Simanjuntak Kampar : Perwalikan zona Jawa : Perwalikan zona indonesia Tumur : Perwakilan zona Kalimantan : Bidang Pengembangan Usaha Marketing Maneger : Jeni Kartika Sinaga Badan Hukum : PT. Goes Siber Mandiri Sukses Nomor AHU : 0054024.AH.01.01 NPWP : 80.762.640,3-225.000 Nomor TDP : 33.10.1.58.18242 No SIUP : 02137/BPMPTSP-BTM/PAK/2016 Alamat : Kompleks Ruko Rabayu Blok E No. 2 Tembesi, Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau, Indonesia Kode pos : 29439 Telepon : 0778-7432139 Hp +628127063321 Email : redaksisilabus@gmail.com SOP PERLINDUNGAN WARTAWAN KEMERDEKAAN menyatakan pikiran dan pendapat merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dihilangkan dan harus dihormati. Rakyat Indonesia telah memilih dan berketetapan hati melindungi kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat itu dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat dan bagian penting dari kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat. Wartawan adalah pilar utama kemerdekaan pers. Oleh karena itu dalam menjalankan tugas profesinya wartawan mutlak mendapat perlindungan hukum dari negara, masyarakat, dan perusahaan pers. Untuk itu Standar Perlindungan Profesi Wartawan ini dibuat: Perlindungan yang diatur dalam standar ini adalah perlindungan hukum untuk wartawan yang menaati kode etik jurnalistik dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya memenuhi hak masyarakat memperoleh informasi; Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan memperoleh perlindungan hukum dari negara, masyarakat, dan perusahaan pers. Tugas jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui media massa; Dalam menjalankan tugas jurnalistik, wartawan dilindungi dari tindak kekerasan, pengambilan, penyitaan dan atau perampasan alat-alat kerja, serta tidak boleh dihambat atau diintimidasi oleh pihak manapun; Karya jurnalistik wartawan dilindungi dari segala bentuk penyensoran; Wartawan yang ditugaskan khusus di wilayah berbahaya dan atau konflik wajib dilengkapi surat penugasan, peralatan keselamatan yang memenuhi syarat, asuransi, serta pengetahuan, keterampilan dari perusahaan pers yang berkaitan dengan kepentingan penugasannya; Dalam penugasan jurnalistik di wilayah konflik bersenjata, wartawan yang telah menunjukkan identitas sebagai wartawan dan tidak menggunakan identitas pihak yang bertikai, wajib diperlakukan sebagai pihak yang netral dan diberikan perlindungan hukum sehingga dilarang diintimidasi, disandera, disiksa, dianiaya, apalagi dibunuh; Dalam perkara yang menyangkut karya jurnalistik, perusahaan pers diwakili oleh penanggungjawabnya; Dalam kesaksian perkara yang menyangkut karya jurnalistik, penanggungjawabnya hanya dapat ditanya mengenai berita yang telah dipublikasikan. Wartawan dapat menggunakan hak tolak untuk melindungi sumber informasi; Pemilik atau manajemen perusahaan pers dilarang memaksa wartawan untuk membuat berita yang melanggar Kode Etik Jurnalistik dan atau hukum yang berlaku.