SILABUSKEPRI.CO.ID, BATAM — DPRD Kota Batam perintahkan Pemko Batam supaya pembagian sembako murah untuk sementara dihentikan, berhubung pembagian tersebut tidak sesuai kesepakatan antara Pemko Batam dan DPRD Batam saat rapat Baggar di komisi 2 DPRD Batam.
“Kita sepakat agar pembagian sembako murah dilakukan setelah pilpres dan menjelang hari besar seperti Natal dan Ramadhan, kenapa Pemko melanggar, apa sekalian jualan politik,” kata Mesrawati Tampubolon anggota komisi 2 DPRD Batam saat RDP dengan seluruh Camat dan Lurah se-kota Batam. Kamis (4/4/2019).
Jurado Siburian selaku pimpinan rapat dalam RDP tersebut menutup rapat dengan membacakan hasil notulen rapat, yakni meminta agar pembagian sembako murah dihentikan karena banyaknya isu-isu ASN tidak netral menjelang pemilu.
“Kami atas nama DPRD Batam minta pembagian sembako murah dihentikan, tolong hargai kami DPRD bicara, itu uang rakyat bukan Pemko, kami berhak mengawasi dan Kami minta semua database yang menerima, diberikan kepada kami agar kami bisa Cross cek,” kata Jurado saat rapat.
Hanya saja Perintah DPRD Batam diabaikan Pemko Batam, pasalnya pembagian yang sudah dijadwalkan selanjutnya tetap berjalan seperti di Kecamatan Batuaji.
Pantauan Silabuskepri.co.id disalah satu tempat pembagian sembako murah di Kecamatan Batuaji. Sebagian warga merasa kesal dan kecewa tidak bisa mendapatkan kupon.
“Pembagian kuponnya dipilih pilih, anggota yang punya kartu dari Kantor Lurah setiap 3 bulan dapat, tapi dapat juga pembagian Bazar, padahal mereka ada yang punya mobil dan rumah 2. Kan ngak adil, sementara kita ngak dapat, katanya bergiliran,” kata seorang Ibu yang tidak mau disebutkan namanya.
Terlihat masih ada puluhan karung beras dalam Truk dibawa pulang, sementara sebagian warga datang menunggu dan berharap dapat membeli bazar tersebut.
Sebelumnya, beredar informasi pembagian sembako murah di Kecamatan Sagulung di barengi dengan adanya spanduk caleg, bahkan Walikota Batam dalam sambutannya memperkenalkan salah satu Caleg DPR RI. Apakah hal tersebut tidak melanggar dilakukan di acara Pemerintahan?
Bawaslu Batam belum bisa memberikan keterangan, bahkan publik Batam sekarang mulai kecewa dengan kinerja Bawaslu Batam yang terkesan tebang pilih.
“Bawaslu Batam mau dilapor ke DKPPl dan Ombusdman lah, banyak kasus yang tebang-pilih,” Tulis salah satu aktivis Batam. (P. Sib)
