Presiden Jokowi Minta Polri Tingkatkan Profesionalitas dan Tak Cepat Berpuas Diri

0
36

Silabuskepri.co.id, Jakarta — Presiden Joko Widodo bertindak selaku inspektur upacara dalam Peringatan ke-73 Hari Bhayangkara yang digelar di Lapangan Monumen Nasional, Jakarta Pusat, pada Rabu, 10 Juli 2019. Ribuan personel gabungan dari TNI dan Polri, serta sejumlah elemen masyarakat hadir dalam peringatan tersebut.

Dalam amanatnya, Presiden terlebih dahulu menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja keras yang ditunjukkan Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban di masyarakat serta dalam mengupayakan penegakan hukum yang baik.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas kerja keras, atas pengabdian Polri, dalam memelihara keamanan, dalam memelihara ketertiban masyarakat, dalam menegakkan hukum, dan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Melihat ke beberapa waktu belakangan, bangsa Indonesia memiliki sejumlah agenda besar yang telah digelar, baik berskala nasional maupun internasional. Tahun lalu, Presiden mengatakan, Indonesia sukses menyelenggarakan Pilkada Serentak di sejumlah daerah. Indonesia juga menjadi tuan rumah perhelatan akbar Asian Games, Asian Para Games, dan IMF-World Bank Annual Meeting 2018.

“Di tahun ini kita menyelenggarakan proses Pemilu Serentak selama 8 bulan. Alhamdulillah semua berjalan lancar, aman, dan sangat sukses. Ini semua adalah berkat kerja keras Polri yang bersinergi dengan TNI. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya,” imbuhnya.

Selain itu, kehadiran Polri di tengah masyarakat juga memberikan rasa aman. Suasana selama Ramadan, mudik lebaran, Idulfitri, dan perayaan Natal tahun lalu kesemuanya berlangsung dengan aman dan khidmat.

“Kondisi kamtibmas yang kondusif juga dirasakan masyarakat. Suasana Ramadan, suasana mudik, suasana Idulfitri, dan suasana Natal yang tenteram dan menggembirakan,” kata Presiden.

Presiden juga mengapresiasi kesigapan anggota Polri dalam tiap penanggulangan bencana. Presiden berujar, kondisi yang kondusif itu juga berkat kerja sama yang baik antara Polri dengan TNI.

“Namun, kita tidak boleh berpuas diri. Tantangan ke depan semakin kompleks,” ujarnya menambahkan.

Menurutnya, kejahatan konvensional yang meresahkan masyarakat masih harus dijadikan perhatian. Jenis kejahatan lintas negara seperti terorisme, perdagangan narkotika, perdagangan orang, dan kejahatan siber juga membutuhkan perhatian besar dari Polri agar tidak terjadi di negara kita.

“Kejahatan yang mengganggu ketertiban sosial seperti konflik sosial, kerusuhan massa, dan unjuk rasa anarkistis harus diantisipasi. Dan kejahatan terhadap kekayaan negara seperti illegal logging, illegal fishing dan tindak pidana korupsi harus dicegah dan diberantas,” tuturnya.

Untuk itu, ke depan, Polri harus terus meningkatkan profesionalitas, akuntabilitas, dan transparan dalam menjalankan tugasnya. Secara khusus, Presiden Jokowi juga mengapresiasi sejumlah capaian yang berhasil ditorehkan Polri, utamanya terhadap tingkat kepercayaan publik terhadap Polri yang semakin meningkat.

“Saya mengapresiasi capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk Polri. Saya menghargai Indeks Reformasi Birokrasi Polri yang mengalami peningkatan. Saya menghargai banyak zona integritas yang dibangun oleh Polri. Saya mengapresiasi tingkat kepercayaan publik terhadap Polri yang terus meningkat,” ujar Presiden.

Meski demikian, di tengah pencapaian tersebut, Presiden mengingatkan bahwa tugas Polri belum lah selesai. Tantangan yang dihadapi Polri ke depan akan semakin banyak dan menuntut perhatian lebih. Maka itu, tidak ada jalan lain bagi Polri selain terus meningkatkan profesionalitas dan prestasinya.

“Namun, itu semua tidak cukup karena tantangan yang kita hadapi semakin kompleks. Oleh karena itu, profesionalitas dan prestasi Polri harus terus ditingkatkan,” ucapnya. (**)

BAGIKAN
Berita sebelumyaWartawan IWO Tanjungpinang Juara Lomba Karya Jurnalistik
Berita berikutnyaLima Instruksi Presiden Jokowi untuk Polri Hari Bhayangkara ke 73
Redaksi Pelindung : Tuhan Yang Maha Esa Penasehat : Brigjen Purn Parasian Simanungkalit,SH, MH. Susunan Redaksi Pemimpin Umum / Penanggung Jawab Gusmanedy Sibagariang AMD Pemimpin Redaksi Tumpak Simbolon, SH Pengembangan dan Periklanan Rismauli Sinaga Redaktur : Sandi Pusaka Herman , Niko. S Korlip : Pineop Siburian Wartawan Batam : Tumpak Simbolon, Ramli, Manguji Silaban, Mirwansyah Biro Tj Balai karimun : — Biro Lingga : Suarman wartawan : Juhari Biro Anambas : M Yanis wartawan : Firmandani Biro Natuna : Nizar Biro Bintan : Edy Biro Tanjungpinang : Mayer S Perwakilan Riau Daratan : Perwakilan Zona Sumatera Perwakilan Riau dan Biro Pelelawan : Pranseda Simanjuntak Kampar : Perwalikan zona Jawa : Perwalikan zona indonesia Tumur : Perwakilan zona Kalimantan : Bidang Pengembangan Usaha Marketing Maneger : Jeni Kartika Sinaga Badan Hukum : PT. Goes Siber Mandiri Sukses Nomor AHU : 0054024.AH.01.01 NPWP : 80.762.640,3-225.000 Nomor TDP : 33.10.1.58.18242 No SIUP : 02137/BPMPTSP-BTM/PAK/2016 Alamat : Kompleks Ruko Rabayu Blok E No. 2 Tembesi, Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau, Indonesia Kode pos : 29439 Telepon : 0778-7432139 Hp +628127063321 Email : redaksisilabus@gmail.com SOP PERLINDUNGAN WARTAWAN KEMERDEKAAN menyatakan pikiran dan pendapat merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dihilangkan dan harus dihormati. Rakyat Indonesia telah memilih dan berketetapan hati melindungi kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat itu dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat dan bagian penting dari kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat. Wartawan adalah pilar utama kemerdekaan pers. Oleh karena itu dalam menjalankan tugas profesinya wartawan mutlak mendapat perlindungan hukum dari negara, masyarakat, dan perusahaan pers. Untuk itu Standar Perlindungan Profesi Wartawan ini dibuat: Perlindungan yang diatur dalam standar ini adalah perlindungan hukum untuk wartawan yang menaati kode etik jurnalistik dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya memenuhi hak masyarakat memperoleh informasi; Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan memperoleh perlindungan hukum dari negara, masyarakat, dan perusahaan pers. Tugas jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui media massa; Dalam menjalankan tugas jurnalistik, wartawan dilindungi dari tindak kekerasan, pengambilan, penyitaan dan atau perampasan alat-alat kerja, serta tidak boleh dihambat atau diintimidasi oleh pihak manapun; Karya jurnalistik wartawan dilindungi dari segala bentuk penyensoran; Wartawan yang ditugaskan khusus di wilayah berbahaya dan atau konflik wajib dilengkapi surat penugasan, peralatan keselamatan yang memenuhi syarat, asuransi, serta pengetahuan, keterampilan dari perusahaan pers yang berkaitan dengan kepentingan penugasannya; Dalam penugasan jurnalistik di wilayah konflik bersenjata, wartawan yang telah menunjukkan identitas sebagai wartawan dan tidak menggunakan identitas pihak yang bertikai, wajib diperlakukan sebagai pihak yang netral dan diberikan perlindungan hukum sehingga dilarang diintimidasi, disandera, disiksa, dianiaya, apalagi dibunuh; Dalam perkara yang menyangkut karya jurnalistik, perusahaan pers diwakili oleh penanggungjawabnya; Dalam kesaksian perkara yang menyangkut karya jurnalistik, penanggungjawabnya hanya dapat ditanya mengenai berita yang telah dipublikasikan. Wartawan dapat menggunakan hak tolak untuk melindungi sumber informasi; Pemilik atau manajemen perusahaan pers dilarang memaksa wartawan untuk membuat berita yang melanggar Kode Etik Jurnalistik dan atau hukum yang berlaku.