Silabuskepri.co.id, Batam — Ratusan pedagang kaki lima (PK5) kecewa atas sikap Walikota Batam HM Rudi SE, karena tidak mau menemui massa yang sedang mennyampaikan Aspirasi terkait nasib mereka setelah di gusur dari pasar induk Jodoh. Aksi yang berlangsung sejak pagi itu digelar di depan Kantor Walikota Batam, pada Kamis (7/11/19)
Tak dapat bertemu dengan Walikota Batam, massa pedagang kaki lima tersebut melanjutkan aksinya di kantor DPRD Batam.
Ketua DPRD Batam, Nuryanto SH kepada massa mengatakan agar bersabar dan memberikan waktu 1 hari mencari solusi terkait permasalahan tersebut.
“Saya sudah berkoordinasi dengan Pemko Batam melalui Bapak Gustian Riau. Sebelumnya kita mengetahui adanya pembenahan di pasar induk Jodoh, dan sudah selesai dengan baik terhadap masyarakat yang mengais rejeki disana,” kata Nuryanto dihadapan para pedagang.
Lanjut Nuryanto mengatakan bahwa DPRD Batam akan membahas permasalahan tersebut dengan Pemerintah Kota Batam.
“Saya baru hari ini, setelah laporan kalian bahwa tempat yang disiapkan harus bayar 40 juta. Sementara Kemarin kita tahunya diberikan secara gratis,” pungkasnya.
Ditegaskan, Nuryanto bahwa pihaknya akan tetap berdiri di depan Masyarakat, dan meminta Pemko Batam secepatnya menyelesaikan permasalahan warga penggusuran pasar Induk Jodoh agar memberikan tempat baru secara gratis.
“Saya atas nama pimpinan DPRD Batam siap menjembatani permasalahan Bapak/Ibu kepada Pemko Batam dan BP Batam,” tutup Nuryanto.
Sementara itu, para pedagang pasar Induk Jodoh terlihat ngotot tetap menunggu keputusan hari ini akan nasib mereka. Bahkan pihaknya mengancam akan memduduki kantor DPRD Batam sampai ada keputusan.
Perwakilan pedagang pasar induk jodoh menawarkan surat petisi kepada DPRD Batam sebagai bentuk kesepakatan.
Berikut kutipan yang di minta ditanda-tangani Ketua DPRD Batam oleh massa pedagang.
Demikian surat ini kami buat sebagai kesepakatan, sebagai kesepakatan hari ini.
Hormat kami.
Br. Sembiring.
Ketua DPD APKLI Kota Batam.
Sampai berita ini dikirim, massa tetap melakukan aksi dan kembali ke depan Gedung Pemko Batam karna DPRD Batam tidak memberikan kepastian akan nasib jualan mereka yang tertahan di kontainer.
(Pino. Siburian)