Silabuskepri.co.id | Batam – Negara menganggarkan uang rakyat bukan dalam jumlah recehan untuk institusi kepolisian.
Dokumen pengalokasian anggaran menunjukkan total pagu anggaran Polda Kepulauan Riau Tahun 2026 mencapai sekitar Rp886,9 miliar, sebuah angka yang fantastis untuk menopang operasional, sarana, prasarana, hingga peningkatan kualitas personel.
Belum lagi pada 2025, pembangunan sarana fisik penunjang TNI-Polri di Kepri juga ikut disuntik APBD miliaran rupiah, termasuk pembangunan lanjutan gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri.
Angkanya besar. Sangat besar. Nyaris menyentuh satu triliun.
Tetapi pertanyaannya kini menusuk tajam:
Jika anggaran sebesar itu benar-benar mengalir untuk penguatan institusi, mengapa para remaja Polri di dalam barak justru masih hidup seperti penghuni asrama darurat?
Mengapa mereka tidur dalam ruangan tanpa pendingin udara?
Mengapa tubuh-tubuh muda yang setiap hari digembleng fisik itu hanya beralas tikar tipis di lantai keras?
Mengapa kipas angin murahan menjadi satu-satunya alat melawan panas Batam yang menyengat sampai dini hari?
Dan mengapa justru beredar informasi, hanya ruangan pimpinan yang menikmati sejuknya AC dan fasilitas memadai?
Inilah ironi paling telanjang dalam tubuh penegak hukum: Atasan menikmati dingin negara, bawahan memeluk panas negara.
Di satu sisi, institusi rutin memamerkan jargon modernisasi, presisi, profesionalisme, peningkatan sarana, dan kesejahteraan personel. Bahkan rilis-rilis resmi institusi saban tahun menonjolkan capaian kinerja gemilang, transparansi, dan pembenahan organisasi. (Humas Polri)
Tetapi di sisi lain, di balik pintu yang tidak tersorot kamera humas, ada barak-barak yang justru memelihara ketidaklayakan.
Malam hari bukan waktu istirahat bagi para remaja Polri. Malam hari adalah waktu bertarung dengan hawa panas.
Keringat membasahi seragam tidur. Punggung lengket menempel di tikar.
Nyamuk berdengung. Kipas berputar lemah seperti mengejek.
Sebagian dari mereka mungkin memejamkan mata sambil menahan sesak, tetapi tidak semua bisa benar-benar tidur.
Besok subuh mereka harus bangun, Lari. Latihan,Disiplin, Siap dibentak, Siap digembleng, Siap menjadi aparat negara.
Tetapi negara sendiri seperti tidak siap memberi mereka tempat tidur yang layak.
KE MANA UANG ITU PERGI?
Ini bukan lagi soal AC, Bukan sekadar soal tikar, Ini tentang arah prioritas belanja.
Publik berhak curiga karena nominal anggaran institusi bukan angka kecil.
Hampir Rp887 miliar adalah uang yang cukup untuk memastikan tidak ada personel muda hidup dalam kondisi memprihatinkan.
Jika fasilitas dasar barak saja tak tersentuh, maka ada dua kemungkinan yang sama-sama buruk:
Pertama, perencanaan anggaran gagal menyentuh kebutuhan paling elementer personel. atau
Kedua, ada ketimpangan serius dalam distribusi fasilitas—yang nyaman hanya yang berpangkat, yang menderita dibiarkan yang paling bawah.
Keduanya adalah tamparan, Keduanya memalukan, Keduanya menunjukkan bahwa jargon kesejahteraan personel bisa saja berhenti di lembar laporan.
Karena ukuran keberhasilan institusi bukan semata gedung baru, ruang rapat mewah, kendaraan dinas kinclong, atau statistik konferensi pers.
Ukuran paling jujur adalah: bagaimana institusi memperlakukan anak-anak mudanya yang tidur di dalam barak.
Jika mereka masih kepanasan…maka ada yang salah, Jika mereka masih beralaskan tikar tipis…maka ada yang tidak beres.
Jika mereka masih dipaksa menahan gerah sementara ruangan pejabat dingin nyaman…
maka di sana ada ketidakadilan struktural yang tidak bisa ditutup dengan slogan PRESISI.
LALU BAGAIMANA DENGAN MAKANAN MEREKA?
Pertanyaan berikutnya bahkan lebih menyakitkan:
Apakah konsumsi mereka sesuai standar operasional pembinaan personel? Karena remaja Polri bukan pegawai kantoran biasa.
Mereka menjalani latihan fisik berat, Mereka membutuhkan kalori, Protein, Gizi, Air minum yang cukup, Kebersihan dapur, Porsi yang manusiawi.
Tetapi publik pantas menuntut keterbukaan:
berapa anggaran makan per orang per hari? siapa penyedia konsumsi bagaimana pengawasan kualitas menu? apakah ada audit internal berkala? apakah personel pernah menyampaikan keluhan?
Sebab sejarah birokrasi Indonesia terlalu sering menunjukkan satu pola yang menakutkan:
di atas kertas semuanya cukup, tetapi di lapangan yang diterima bawahan hanya sisa dari sistem.
Makanan personel tidak boleh menjadi area gelap, Tempat tidur personel tidak boleh menjadi area bisu.
Karena dari barak itulah lahir aparat-aparat yang kelak dipersenjatai kewenangan negara.
Bagaimana mau membentuk polisi yang humanis jika mereka sejak muda dibiasakan hidup dalam ketidakpedulian institusional?
Bagaimana mau membangun loyalitas jika yang mereka rasakan justru jurang fasilitas antara pimpinan dan anak buah?
INI SAATNYA AUDIT TERBUKA, BUKAN SEKADAR PEMBANTAHAN
Polda Kepri tidak cukup hanya diam, Tidak cukup hanya membantah, Tidak cukup hanya mengatakan “semua sesuai standar.”
Publik menunggu: audit fasilitas barak, audit belanja sarana personel, audit distribusi pendingin ruangan, audit anggaran konsumsi remaja Polri.
Karena selama ini yang terlihat justru paradoks menyakitkan: anggaran ratusan miliar terdengar megah di meja rapat,
tetapi di lantai barak para remaja Polri masih tidur bersama peluh.
Dan jika fakta ini benar, maka yang berkeringat setiap malam bukan hanya tubuh para remaja polisi, melainkan juga wajah nurani negara yang sedang dipertontonkan telanjang.
Hampir satu triliun rupiah uang negara berputar di tubuh institusi,
tetapi anak-anak muda penjaga hukum itu masih tidur di atas tikar tipis sambil menatap kipas angin yang berputar lambat.
Maka pertanyaannya sederhana namun mematikan: siapa yang menikmati dingin anggaran, dan siapa yang dibiarkan kepanasan oleh negara?
(Red)